Ratusan kapal nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tak bisa melaut karena mahalnya biaya operasional untuk melaut menyusul tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, sedangkan hasil melautnya minim.
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan di Pati, Senin, jumlah kapal nelayan yang tidak melaut hingga saat ini mencapai 500-an kapal.
Salah satu penyebabnya, kata dia, karena mahalnya biaya operasional melaut, terutama tingginya harga solar non subsidi yang mencapai Rp16.500 per liter. Sedangkan kebutuhan sekali melaut bisa mencapai ratusan ribu liter.
Ia mencontohkan melaut dengan tujuan laut di Papua persediaan solarnya bisa mencapai 1.000 drum dengan kapasitas 200 liter per drumnya. Namun, hasil melautnya ternyata tidak sesuai harapan.
Untuk itulah, kata dia, banyak nelayan yang lebih memilih tidak melaut, ketika melihat teman nelayan lain yang mencoba melaut ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.
Permasalahan lain yang semakin memberatkan para nelayan, kata dia, adanya kenaikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
"Nelayan juga masih dihadapkan dengan aturan lain terkait pengurusan persyaratan melaut yang sampai sekarang masih ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan cepat," ujarnya.
Untuk itu, para nelayan di Kabupaten Pati berencana mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat. Di antaranya soal harga solar agar diturunkan serta kemudahan dalam pengurusan surat-surat kelengkapan untuk melaut.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan di Pati, Senin, jumlah kapal nelayan yang tidak melaut hingga saat ini mencapai 500-an kapal.
Salah satu penyebabnya, kata dia, karena mahalnya biaya operasional melaut, terutama tingginya harga solar non subsidi yang mencapai Rp16.500 per liter. Sedangkan kebutuhan sekali melaut bisa mencapai ratusan ribu liter.
Ia mencontohkan melaut dengan tujuan laut di Papua persediaan solarnya bisa mencapai 1.000 drum dengan kapasitas 200 liter per drumnya. Namun, hasil melautnya ternyata tidak sesuai harapan.
Untuk itulah, kata dia, banyak nelayan yang lebih memilih tidak melaut, ketika melihat teman nelayan lain yang mencoba melaut ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.
Permasalahan lain yang semakin memberatkan para nelayan, kata dia, adanya kenaikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
"Nelayan juga masih dihadapkan dengan aturan lain terkait pengurusan persyaratan melaut yang sampai sekarang masih ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan cepat," ujarnya.
Untuk itu, para nelayan di Kabupaten Pati berencana mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat. Di antaranya soal harga solar agar diturunkan serta kemudahan dalam pengurusan surat-surat kelengkapan untuk melaut.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022