Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh berencana membangun 140 rumah dhuafa dengan memplotkan anggaran Rp12 miliar lebih dari jatah alokasi dana otonomi khusus (Otsus) selama 2016.
Sekretaris tim penangulangan kemiskinan Aceh Barat H T Ahmad Dadek di Meulaboh Sabtu mengatakan beberapa tahun terakhir Pemkab memplotkan anggaran minimal Rp12 miliar lebih atau 10 persen dari dana Otsus yang diperolah setiap tahunnya.
"Dari besarnya dana tersebut kita telah berhasil membangun rumah dhuafa 120-130 unit per tahunnya. Anggaran yang diplotkan itu Rp12 miliar lebih tahun ini kita rencanakan membangun 140 unit," sebutnya.
Ahmad Dadek mengakui dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, banyak informasi beredar melalui media sosial (medsos) masyarakat Aceh Barat, terkait masih adanya warga yang menempati rumah tidak layak huni malahan ada yang kelaparan.
Menurut dia, semua itu diluar sepengetahuan pemda dan orang pertama yang harus dipertanyakan adalah pihak pemerintahan gampong (desa) yang tidak jeli dan tidak melaporkan kondisi ril masyarakat yang harusnya mendapat perhatian pemerintah.
Persoalan lain sebutnya, masyarakat yang belum mendapat prioritas bantuan itu ada kemungkinan karena keterbatasan akses informasi ataupun terkendala dalam pengurusan proposal permohonan sehingga terkesan tidak diperhatikan.
"Kalau ada umpananya media sosial mengambarkan adanya warga masih tingal di rumah tidak layak huni, itu juga dapat menjadi salah satu saluran kita. Bukan kecolongan, seharunya pihak desa itu harus jeli melihatnya, peran desa, Gechik selaku kepala desa sangat besar," tegasnya.
Ahmad Dadek yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh Barat ini menuturkan, harusnya dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir pemerintah desa juga dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk hal-hal demikian, disamping juga ada program dari pemerintah daerah.
Terlebih lagi saat ini dari 322 desa hampir seluruhnya mendaparkan alokasi dana desa Rp800 juta/desa, tidak begitu berat apabila menyisihkan 10 persen untuk masyarakat miskin atau mengalokasikan Rp85 juta untuk satu unit rumah dhuafa per tahun.
"Makanya sekarang dengan uang desa hampir seluruhnya dapat Rp800 juta, itu sebenarnya hal-hal ada orang tidak makan dan sebagainya itu diluar perkiraan kita, tidak mungkinlah itu terjadi karena di desa ada raskin, dana PKH, ada bantuan Baital Mall, ada juga listrik geratis," katanya menambahkan.
Sekretaris tim penangulangan kemiskinan Aceh Barat H T Ahmad Dadek di Meulaboh Sabtu mengatakan beberapa tahun terakhir Pemkab memplotkan anggaran minimal Rp12 miliar lebih atau 10 persen dari dana Otsus yang diperolah setiap tahunnya.
"Dari besarnya dana tersebut kita telah berhasil membangun rumah dhuafa 120-130 unit per tahunnya. Anggaran yang diplotkan itu Rp12 miliar lebih tahun ini kita rencanakan membangun 140 unit," sebutnya.
Ahmad Dadek mengakui dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, banyak informasi beredar melalui media sosial (medsos) masyarakat Aceh Barat, terkait masih adanya warga yang menempati rumah tidak layak huni malahan ada yang kelaparan.
Menurut dia, semua itu diluar sepengetahuan pemda dan orang pertama yang harus dipertanyakan adalah pihak pemerintahan gampong (desa) yang tidak jeli dan tidak melaporkan kondisi ril masyarakat yang harusnya mendapat perhatian pemerintah.
Persoalan lain sebutnya, masyarakat yang belum mendapat prioritas bantuan itu ada kemungkinan karena keterbatasan akses informasi ataupun terkendala dalam pengurusan proposal permohonan sehingga terkesan tidak diperhatikan.
"Kalau ada umpananya media sosial mengambarkan adanya warga masih tingal di rumah tidak layak huni, itu juga dapat menjadi salah satu saluran kita. Bukan kecolongan, seharunya pihak desa itu harus jeli melihatnya, peran desa, Gechik selaku kepala desa sangat besar," tegasnya.
Ahmad Dadek yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh Barat ini menuturkan, harusnya dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir pemerintah desa juga dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk hal-hal demikian, disamping juga ada program dari pemerintah daerah.
Terlebih lagi saat ini dari 322 desa hampir seluruhnya mendaparkan alokasi dana desa Rp800 juta/desa, tidak begitu berat apabila menyisihkan 10 persen untuk masyarakat miskin atau mengalokasikan Rp85 juta untuk satu unit rumah dhuafa per tahun.
"Makanya sekarang dengan uang desa hampir seluruhnya dapat Rp800 juta, itu sebenarnya hal-hal ada orang tidak makan dan sebagainya itu diluar perkiraan kita, tidak mungkinlah itu terjadi karena di desa ada raskin, dana PKH, ada bantuan Baital Mall, ada juga listrik geratis," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2016