Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar mengingatkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk mengawal revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sedang dibahas DPR RI.
"Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, DPRA, terutama fraksi Partai Aceh agar mengawal ketat pembahasan revisi UUPA yang sedang bergulir saat ini di DPR RI," kata Tgk Malik Mahmud, di Banda Aceh, Minggu.
Hal itu disampaikan Tgk Malik Mahmud saat memperingati Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke
46, di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Malik mengatakan, pengawalan terhadap revisi UUPA tersebut penting dilakukan, karena jangan sampai nantinya keistimewaan dan kekhususan yang telah dimiliki Aceh dihilangkan begitu saja.
Malik menyampaikan, dirinya selaku orang kedua yang ikut menandatangani MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera merealisasikan, dan memenuhi semua janji serta kesepakatan poin-poin perjanjian damai tersebut.
"Dengan demikian, pasal-pasal dalam UUPA, terutama keistimewaan dan kekhususan Aceh harus dimiliki sesuai amanat perdamaian," ujarnya.
Malik menuturkan, jika amanat perdamaian tersebut bisa berjalan sesuai harapan, maka Aceh bisa lebih berkembang, maju, sejahtera dan mampu menata kehidupan rakyatnya berbasis ekonomi dan pembangunan dalam NKRI.
"Tercapainya perdamaian yang sudah berlangsung 17 tahun, tiang-tiang sejarah ini membuktikan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa pemberani, tangguh, dan selalu mampu mengatasi tantangan zaman," katanya.
Malik menambahkan, dalam rangka memelihara perdamaian dengan baik, dirinya berharap adanya peran dari seluruh komponen masyarakat Aceh, termasuk untuk memperkuat persatuan dan kesatuan membangun Aceh ke depan.
"Biar dunia melihat Aceh adalah bagian dari belahan dunia yang mempunyai histori, sosial kultur yang tinggi dan mempunyai kesatuan yang erat dalam bingkai peradaban," demikian Tgk Malik Mahmud.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, DPRA, terutama fraksi Partai Aceh agar mengawal ketat pembahasan revisi UUPA yang sedang bergulir saat ini di DPR RI," kata Tgk Malik Mahmud, di Banda Aceh, Minggu.
Hal itu disampaikan Tgk Malik Mahmud saat memperingati Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke
46, di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
Malik mengatakan, pengawalan terhadap revisi UUPA tersebut penting dilakukan, karena jangan sampai nantinya keistimewaan dan kekhususan yang telah dimiliki Aceh dihilangkan begitu saja.
Malik menyampaikan, dirinya selaku orang kedua yang ikut menandatangani MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh segera merealisasikan, dan memenuhi semua janji serta kesepakatan poin-poin perjanjian damai tersebut.
"Dengan demikian, pasal-pasal dalam UUPA, terutama keistimewaan dan kekhususan Aceh harus dimiliki sesuai amanat perdamaian," ujarnya.
Malik menuturkan, jika amanat perdamaian tersebut bisa berjalan sesuai harapan, maka Aceh bisa lebih berkembang, maju, sejahtera dan mampu menata kehidupan rakyatnya berbasis ekonomi dan pembangunan dalam NKRI.
"Tercapainya perdamaian yang sudah berlangsung 17 tahun, tiang-tiang sejarah ini membuktikan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa pemberani, tangguh, dan selalu mampu mengatasi tantangan zaman," katanya.
Malik menambahkan, dalam rangka memelihara perdamaian dengan baik, dirinya berharap adanya peran dari seluruh komponen masyarakat Aceh, termasuk untuk memperkuat persatuan dan kesatuan membangun Aceh ke depan.
"Biar dunia melihat Aceh adalah bagian dari belahan dunia yang mempunyai histori, sosial kultur yang tinggi dan mempunyai kesatuan yang erat dalam bingkai peradaban," demikian Tgk Malik Mahmud.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022