Menteri Susi: Tidak ada kompromi terhadap kelautan

Jakarta (ANTARA Aceh) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengataka tidak ada kompromi terhadap kedaulatan Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya perikanan.

"Tidak ada kompromi dengan kedaulatan. Kesuksesan dalam mempertahankan kedaulatan adalah merupakan kunci sukses menumbuhkan jati diri dan harga diri bangsa untuk membangun ekonomi Indonesia," kata Menteri Susi dalam rilis WWF yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Susi, setelah berdaulat penuh, Indonesia dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mengelola sumber daya secara efisien, efektif, dan lestari.

Bila kedaulatan dan keberlanjutan sudah terbentuk, lanjutnya, maka dengan ditopang oleh semangat keadilan maka kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya kelompok yang masih tertinggal dari para nelayan akan segera terwujud.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal juga mendapat dukungan yang sangat luas, antara lain karena negara-negara di dunia sangat menyadari bahwa kerusakan laut Indonesia adalah ancaman bagi stok pangan dunia.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan laut adalah potensi bangsa yang seharusnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga beragam permasalahan sosial di dalamnya juga perlu segera diatasi.

"Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar wajib digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Daniel Johan.

Menurut politisi PKB itu, meski saat ini telah dilakukan pemanfaatan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan itu, hingga saat ini kemakmuran rakyat dinilai masih belum terwujud.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar adalah kawasan perairan sehingga aset tersebut perlu dikuasai, dijaga dan dikelola serta dilestarikan sungguh-sungguh.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberian kredit usaha rakyat harus menyasar para petani dan nelayan karena penyaluran kredit ini masih banyak dinikmati sektor perdagangan besar.

"KUR mestinya menyasar kredit mikro. Komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Kita ingin KUR ini lebih disalurkan kepada petani, nelayan, dan peternak," kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (16/9).

Berdasarkan data penyaluran hingga 31 Agustus 2016, KUR masih lebih banyak dinikmati sektor perdagangan (besar dan eceran) hingga 68 persen, sedangkan sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan) hanya mencatat penyerapan 15,51 persen. Sedangkan, penyaluran di sektor lainnya seperti jasa-jasa tercatat mencapai 10,86 persen, industri pengolahan 4,49 persen, dan perikanan 1,15 persen.