Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar meminta Pemerintah Kota Banda Aceh serius menangani persoalan stunting di Ibu kota Provinsi Aceh itu.
"Kita mendorong Pemko Banda Aceh memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting, harus benar-benar dapat ditekan," kata Farid Nyak Umar, di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: Polres Nagan Raya Aceh gandeng Bhayangkari cegah stunting pada anak, patut diapresiasi
Farid menegaskan, permasalahan stunting merupakan isu nasional yang harus menjadi atensi khusus dari pemerintah kota untuk menangani sebaik mungkin dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Berdasarkan data dari studi survei gizi, prevalensi stunting di Indonesia tercatat 24,4 persen. Sementara angka prevalensi stunting di Aceh mencapai 33,2 persen (data 2021), dan Kota Banda Aceh sekitar 7,4 persen.
Baca juga: Musriadi: Penanganan stunting di Banda Aceh harus terintegrasi dan berbasis data
Karena itu, kata Farid, menjadi penting bagi pemerintah bersama dengan stakeholder bagaimana kemudian berupaya menekan angka stunting tersebut.
"Untuk Banda Aceh, bisa melibatkan akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat memberikan edukasi kepada warga terkait stunting itu," ujarnya.
Selain itu, lanjut Farid, dalam rangka menurunkan angka stunting itu, pemerintah diminta dapat memberdayakan Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya guna melakukan deteksi awal.
Baca juga: Aceh Barat canangkan Bapak dan Bunda Asuh untuk anak stunting
Hal itu perlu dilakukan karena besar kemungkinan masih banyak anak-anak yang belum terdeteksi. Maka untuk mempercepat prosesnya pemerintah harus melibatkan tokoh masyarakat gampong (desa).
Selanjutnya, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa stunting bukan sebuah aib, dan pemerintah sudah memiliki program untuk menangani permasalahan ini.
"Kalau kita merasa anak kita stunting, maka laporkan segera kepada penyelenggara kesehatan, sehingga bisa diberikan edukasi oleh pihak terkait," demikian Farid Nyak Umar.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Kita mendorong Pemko Banda Aceh memberikan perhatian serius terhadap penanganan stunting, harus benar-benar dapat ditekan," kata Farid Nyak Umar, di Banda Aceh, Senin.
Baca juga: Polres Nagan Raya Aceh gandeng Bhayangkari cegah stunting pada anak, patut diapresiasi
Farid menegaskan, permasalahan stunting merupakan isu nasional yang harus menjadi atensi khusus dari pemerintah kota untuk menangani sebaik mungkin dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Berdasarkan data dari studi survei gizi, prevalensi stunting di Indonesia tercatat 24,4 persen. Sementara angka prevalensi stunting di Aceh mencapai 33,2 persen (data 2021), dan Kota Banda Aceh sekitar 7,4 persen.
Baca juga: Musriadi: Penanganan stunting di Banda Aceh harus terintegrasi dan berbasis data
Karena itu, kata Farid, menjadi penting bagi pemerintah bersama dengan stakeholder bagaimana kemudian berupaya menekan angka stunting tersebut.
"Untuk Banda Aceh, bisa melibatkan akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat memberikan edukasi kepada warga terkait stunting itu," ujarnya.
Selain itu, lanjut Farid, dalam rangka menurunkan angka stunting itu, pemerintah diminta dapat memberdayakan Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya guna melakukan deteksi awal.
Baca juga: Aceh Barat canangkan Bapak dan Bunda Asuh untuk anak stunting
Hal itu perlu dilakukan karena besar kemungkinan masih banyak anak-anak yang belum terdeteksi. Maka untuk mempercepat prosesnya pemerintah harus melibatkan tokoh masyarakat gampong (desa).
Selanjutnya, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa stunting bukan sebuah aib, dan pemerintah sudah memiliki program untuk menangani permasalahan ini.
"Kalau kita merasa anak kita stunting, maka laporkan segera kepada penyelenggara kesehatan, sehingga bisa diberikan edukasi oleh pihak terkait," demikian Farid Nyak Umar.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023