Mahkamah Syariah (MS) Jantho, Aceh Besar melakukan gelar eksekusi pengosongan dan penutupan sementara SPBU Indrapuri, Aceh Besar, karena beralihnya kepemilikan setelah adanya putusan hukum dalam sengketa harta warisan terhadap objek tersebut.
Eksekusi ini dipimpin langsung oleh Ketua MS Jantho, DR Muhammad Redha Valevi, SHI, MH, dihadiri oleh sejumlah hakim, panitera dan juru sita adli serta para pejabat TNI dan kepolisian Aceh Besar. Sekitar seratusan personel TNI dan Polisi ikut berjaga-jaga di lokasi.
“Gelar eksekusi yang dilakukan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan putusan Nomor 536 K/Ag/2020 tertanggal 28 Agustus 2020,” kata Ketua Mahkamah Syariyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, DR Muhammad Redha Valevi dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Meulaboh, Kamis.
Baca juga: Pengacara minta bupati Akmal tidak eksekusi lahan eks CA
Menurut Redha, mereka yang bersengketa adalah pemohon (penggugat) atas nama Juliati Binti M Yacob dan saudaranya, dengan termohon (tergugat) atas nama Rizki Bin Marwan dan saudaranya.
Selain SPPU tersebut, ada sejumlah objek sengketa lainnya di Kabupaten Pidie, berupa SPBU, tanah dan toko. Selama ini seluruh harta warisan tersebut dikuasi oleh pihak termohon.
Menurut Redha Valevi Salah satu bunyi putusan itu menyebutkan bahwa SPBU Indrapuri adalah milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warisan Dari orang tuanya yaitu H Muhammad Yacob.
Sebelumnya SPBU tersebut dikuasai oleh termohon Rizki Bin Marwan dan keluarga, anak kandung dari Marwan, abang laki-laki pemohon (Juliati). Antara pemohon dengan termohon tersebut merupakan anak dan cucu almarhum M. Yacob dan almarhum Hj. Jamilah, pengusaha asal Pidie.
Baca juga: PN Bener Meriah eksekusi sebidang lahan sengketa
Saat meninggal dunia, mereka meninggalkan dua anak yakni, Marwan, ayah dari Rizki (pemohon) dan Juliati (termohon). Setelah Marwan yang juga abang kandung Juliati meninggal dunia, sejumlah harta tersebut, dominan dikuasai oleh Rizki dan adiknya atau keponakan dari Juliati dan kemudian terjadilah gugat menggugat di pengadilan.
Redha menjelaskan, sengketa harta warisan tersebut telah dimulai sejak 2011. Awalnya telah ada putusan perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho,
selanjutnya perkara banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh pada 2018. Selanjutnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada 2020.
"Sejak penetapan eksekusi ini, SPBU Indrapuri untuk dikosongkan terlebih dahulu sebelum ada pemberitahuan Operasional dari pemiliknya yakni Ny Juliati Binti M. Yacop," kata Redha Valevi sesuai bunyi penetapan eksekusi.
Selain SPBU Indrapuri, objek sengkata kedua pihak lainnya yang berlokasi di Kabupaten Pidie juga telah diputuskan pembagian nya oleh Mahkamah Agung. Sebuah SPBU lainnya di Kota Sigli kepemilikan nya tetap oleh Rizki bin Marwan, sementara tanah dan toko di Pidie ditetapkan sebagai milik Juliati.
Rincian nilai objek perkara warisan antara Juliati Binti M. Yacob dengan Rizki bin Marwan sebesar Rp 19 miliar.
Pengadilan memutuskan, 55 persen atau Rp.10,4 miliar merupakan milik Julianti (pemohon) dan 44 persen atau Rp 8,5 miliar milik Rizki Bin Marwan (termohon). Penetapan harga ini atas Appraisal Adalah Taksiran Nilai Properti oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang merupakan adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
Baca juga: Kejaksaan eksekusi terpidana pembakaran lahan PT SPS
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Eksekusi ini dipimpin langsung oleh Ketua MS Jantho, DR Muhammad Redha Valevi, SHI, MH, dihadiri oleh sejumlah hakim, panitera dan juru sita adli serta para pejabat TNI dan kepolisian Aceh Besar. Sekitar seratusan personel TNI dan Polisi ikut berjaga-jaga di lokasi.
“Gelar eksekusi yang dilakukan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan putusan Nomor 536 K/Ag/2020 tertanggal 28 Agustus 2020,” kata Ketua Mahkamah Syariyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, DR Muhammad Redha Valevi dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Meulaboh, Kamis.
Baca juga: Pengacara minta bupati Akmal tidak eksekusi lahan eks CA
Menurut Redha, mereka yang bersengketa adalah pemohon (penggugat) atas nama Juliati Binti M Yacob dan saudaranya, dengan termohon (tergugat) atas nama Rizki Bin Marwan dan saudaranya.
Selain SPPU tersebut, ada sejumlah objek sengketa lainnya di Kabupaten Pidie, berupa SPBU, tanah dan toko. Selama ini seluruh harta warisan tersebut dikuasi oleh pihak termohon.
Menurut Redha Valevi Salah satu bunyi putusan itu menyebutkan bahwa SPBU Indrapuri adalah milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warisan Dari orang tuanya yaitu H Muhammad Yacob.
Sebelumnya SPBU tersebut dikuasai oleh termohon Rizki Bin Marwan dan keluarga, anak kandung dari Marwan, abang laki-laki pemohon (Juliati). Antara pemohon dengan termohon tersebut merupakan anak dan cucu almarhum M. Yacob dan almarhum Hj. Jamilah, pengusaha asal Pidie.
Baca juga: PN Bener Meriah eksekusi sebidang lahan sengketa
Saat meninggal dunia, mereka meninggalkan dua anak yakni, Marwan, ayah dari Rizki (pemohon) dan Juliati (termohon). Setelah Marwan yang juga abang kandung Juliati meninggal dunia, sejumlah harta tersebut, dominan dikuasai oleh Rizki dan adiknya atau keponakan dari Juliati dan kemudian terjadilah gugat menggugat di pengadilan.
Redha menjelaskan, sengketa harta warisan tersebut telah dimulai sejak 2011. Awalnya telah ada putusan perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho,
selanjutnya perkara banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh pada 2018. Selanjutnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada 2020.
"Sejak penetapan eksekusi ini, SPBU Indrapuri untuk dikosongkan terlebih dahulu sebelum ada pemberitahuan Operasional dari pemiliknya yakni Ny Juliati Binti M. Yacop," kata Redha Valevi sesuai bunyi penetapan eksekusi.
Selain SPBU Indrapuri, objek sengkata kedua pihak lainnya yang berlokasi di Kabupaten Pidie juga telah diputuskan pembagian nya oleh Mahkamah Agung. Sebuah SPBU lainnya di Kota Sigli kepemilikan nya tetap oleh Rizki bin Marwan, sementara tanah dan toko di Pidie ditetapkan sebagai milik Juliati.
Rincian nilai objek perkara warisan antara Juliati Binti M. Yacob dengan Rizki bin Marwan sebesar Rp 19 miliar.
Pengadilan memutuskan, 55 persen atau Rp.10,4 miliar merupakan milik Julianti (pemohon) dan 44 persen atau Rp 8,5 miliar milik Rizki Bin Marwan (termohon). Penetapan harga ini atas Appraisal Adalah Taksiran Nilai Properti oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang merupakan adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.
Baca juga: Kejaksaan eksekusi terpidana pembakaran lahan PT SPS
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023