Pemkab Abdya perketat pengawasan laut

Blangpidie (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus melakukan upaya pengelolaan hasil perikanan dan terus memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan agar tetap lestari sepanjang masa.

"Wilayah Abdya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki sumber daya laut yang melimpah. Sudah sepatutnya memanfaatkan anugerah ini dengan maksimal," kata Sekda Abdya, Thamrin di Blangpidie, Jumat.

Thamrin menyampaikan pernyataan tersebut di sela-sela acara pengukuhan Panglima Laot (Pemangku Adat Laut) Kabupaten Abdya masa jabatan periode 2016-2022 di gedung pertemuan Susoh.

Ia menambahkan, potensi kelautan terutama sumber daya ikan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir terutama para nelayan.

"Pemerintah terus melakukan upaya-upaya pembenahan terhadap sektor tersebut, supaya potensi dan kekayaan laut yang luar biasa tersebut bisa dikelola secara maksimal oleh nelayan dengan memperhatikan kelestariannya," katanya.

Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kata dia, Pemkab Abdya terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pengelolaan hasil perikanan.

"Selain itu kita juga terus memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri agar tidak rusak dan tetap lestari sepanjang masa," katanya.

Usaha yang dilakukan pemkab tersebut, lanjutnya, semata-mata hanyalah untuk memberikan pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

"Upaya ini akan terus berlanjut karena ke depan kita juga akan terus melengkapi fasilitas serta sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga nantinya sektor kelautan tersebut benar-benar kita wujudkan sebagai sektor andalan," katanya.

Thamrin juga mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus Panglima Laot Kabupaten Abdya periode 2016-2022, dengan harapan lembaga adat laut tersebut dapat terus bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mengelola potensi kelautan.

"Lembaga adat laut ini merupakan lembaga yang sangat spesifik dan merupakan kearifan lokal di Aceh dan eksitensinya telah diakui, baik tingkat nasional maupun internasional," katanya.

Oleh karena itu, panglima laot diminta agar manfaatkan lembaga tersebut untuk kepentingan nelayan dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat nelayan sehingga pembangunan di sektor kelautan menjadi lebih bersinergi di masa depan.

"Lembaga ini tugasnya mengatur berbagai adat istiadat di laut, mulai dari hari pantang melaut, pertikaian nelayan, sistem bagi hasil penangkapan hingga pengawasan laut," demikian Thamrin.