Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengharapkan perbaikan bendungan Krueng Pase bisa segera rampung, agar delapan kecamatan di daerah itu yang sejak dua tahun terakhir tidak bisa bercocok tanam di sawah bisa kembali menanam.
"Sudah lebih dari dua tahun petani di delapan kecamatan di Aceh Utara tidak bisa bersawah karena tersendat penyelesaian pembangunan bendungan Krueng Pase," kata Asisten II Setdakab Aceh Utara Risawan Bentara di Aceh Utara, Selasa.
Dikatakan Risawan, proyek pembangunan perbaikan bendungan Krueng Pase bersumber dari APBN di melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian PUPR dan dikerjakan oleh rekanan asal Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Namun, rekanan tersebut telah dilakukan pemutusan kontrak pada Maret 2023 lalu, karena tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan bendungan hingga batas akhir kontrak.
"Persoalan kekeringan areal pertanian di yang luasnya mencapai lebih dari 8.000 hektare di kawasan Krueng Pase saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Mengingat rata-rata pencaharian masyarakat di daerah itu adalah bertani sawah," katanya.
Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus berupaya agar pembangunan bendungan Krueng Pase segera rampung, agar masyarakat dapat kembali mengaliri air ke sawah-sawah masyarakat.
Namun, kata Risawan, kewenangan pembangunan bendungan Krueng Pase itu bukan di Pemkab Aceh Utara, sehingga tidak bisa mengintervensi terhadap pelaksanaan pembangunan.
"Begitupun, kami tidak lepas tangan, kami tetap menjalankan fungsi koordinasi, misalnya mendatangi pihak balai sungai untuk meminta penjelasan dan solusi dari mereka terhadap kekeringan yang terjadi di daerah irigasi Krueng Pase dan juga mengupayakan beberapa program bantuan kepada petani di kawasan tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Ampeh Kecamatan Tanah Luas Murhadi, meminta Pemkab Aceh Utara untuk membangun bendungan darurat untuk mengatasi kekeringan yang melanda delapan kecamatan akibat tersendat pembangunan perbaikan bendungan Krueng Pase.
"Mewakili 200 ribu jiwa masyarakat di delapan kecamatan yang terdampak kekeringan, kami mengusulkan pembangunan bendungan darurat yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Usulan tersebut dinilai dapat mengatakan persoalan dampak tersendat pembangunan bendungan Krueng Pase," katanya.
Terkait biaya pembangunan bendungan darurat, kata Murhadi, apabila Pemkab Aceh Utara tidak memiliki dana untuk program yang diusulkan, maka desa-desa di kawasan daerah irigasi siap menyumbang Rp10 juta dari pos anggaran ketahanan pangan.
"Pj Bupati Aceh Utara harus melakukan peraturan bupati (Perbup), agar desa-desa bisa menyumbangkan dana desa untuk mengatasi kekeringan di delapan kecamatan," kata Murhadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Sudah lebih dari dua tahun petani di delapan kecamatan di Aceh Utara tidak bisa bersawah karena tersendat penyelesaian pembangunan bendungan Krueng Pase," kata Asisten II Setdakab Aceh Utara Risawan Bentara di Aceh Utara, Selasa.
Dikatakan Risawan, proyek pembangunan perbaikan bendungan Krueng Pase bersumber dari APBN di melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian PUPR dan dikerjakan oleh rekanan asal Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Namun, rekanan tersebut telah dilakukan pemutusan kontrak pada Maret 2023 lalu, karena tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan bendungan hingga batas akhir kontrak.
"Persoalan kekeringan areal pertanian di yang luasnya mencapai lebih dari 8.000 hektare di kawasan Krueng Pase saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Mengingat rata-rata pencaharian masyarakat di daerah itu adalah bertani sawah," katanya.
Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus berupaya agar pembangunan bendungan Krueng Pase segera rampung, agar masyarakat dapat kembali mengaliri air ke sawah-sawah masyarakat.
Namun, kata Risawan, kewenangan pembangunan bendungan Krueng Pase itu bukan di Pemkab Aceh Utara, sehingga tidak bisa mengintervensi terhadap pelaksanaan pembangunan.
"Begitupun, kami tidak lepas tangan, kami tetap menjalankan fungsi koordinasi, misalnya mendatangi pihak balai sungai untuk meminta penjelasan dan solusi dari mereka terhadap kekeringan yang terjadi di daerah irigasi Krueng Pase dan juga mengupayakan beberapa program bantuan kepada petani di kawasan tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Ampeh Kecamatan Tanah Luas Murhadi, meminta Pemkab Aceh Utara untuk membangun bendungan darurat untuk mengatasi kekeringan yang melanda delapan kecamatan akibat tersendat pembangunan perbaikan bendungan Krueng Pase.
"Mewakili 200 ribu jiwa masyarakat di delapan kecamatan yang terdampak kekeringan, kami mengusulkan pembangunan bendungan darurat yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Usulan tersebut dinilai dapat mengatakan persoalan dampak tersendat pembangunan bendungan Krueng Pase," katanya.
Terkait biaya pembangunan bendungan darurat, kata Murhadi, apabila Pemkab Aceh Utara tidak memiliki dana untuk program yang diusulkan, maka desa-desa di kawasan daerah irigasi siap menyumbang Rp10 juta dari pos anggaran ketahanan pangan.
"Pj Bupati Aceh Utara harus melakukan peraturan bupati (Perbup), agar desa-desa bisa menyumbangkan dana desa untuk mengatasi kekeringan di delapan kecamatan," kata Murhadi.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023