Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Aceh mengoptimalkan peran pendamping keluarga dalam menangani stunting di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
"Pendamping keluarga tersebut ada di setiap desa. Pendamping keluarga ini menjadi kekuatan dalam menangani dan menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Aceh," kata Kepala BKKBN Perwakilan Aceh Safrina Salim di Banda Aceh, Jumat.
Ia mengatakan pendamping keluarga di setiap desa terdiri unsur kader PKK, bidan desa, serta kader keluarga berencana. Pendamping keluarga berperan mengedukasi dan menyosialisasikan kualitas hidup sehat bagi ibu hamil dan ibu dengan bayi di bawah dua tahun.
"Dengan mengoptimalkan peran pendamping keluarga tersebut, maka penanganan stunting bisa lebih maksimal. Apalagi pendamping keluarga merupakan orang tersebut dengan anak dengan stunting maupun keluarga berisiko stunting," katanya.
Baca juga: BKKBN Aceh optimis target 26.000 akseptor dapat tercapai
Safrina Salim mengatakan stunting berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak. Stunting tidak hanya berpengaruh kepada tinggi badan anak, tetapi juga pada kecerdasan. Kalau kecerdasan anak rendah, maka akan berpengaruh kepada intelektualnya saat dewasa.
"Yang paling utama dalam menangani stunting adalah asupan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia di bawah dua tahun. Selain gizi, juga pola hidup sehat keluarga bisa mencegah terjadinya stunting," kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa tersebut.
Selain mengoptimalkan peran pendamping keluarga, BKKBN Aceh juga terus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta instansi vertikal dan berbagai lembaga lainnya dalam menangani stunting.
Dengan adanya sinergitas tersebut, penanganan stunting bisa lebih ringan dan mudah, sehingga target menurunkan angka prevalensi stunting pada 2024 secara nasional sebesar 14 persen dapat terwujud, kata Safrina Salim.
Aceh, kata dia, angka prevalensi stunting termasuk 12 provinsi tertinggi di Indonesia. Angka prevalensi stunting di Aceh pada 2022 sebesar 31,2 persen, turun dua persen dibandingkan 2021 yang mencapai 33,2 persen.
"Angka prevalensi hanya turun dua digit. Padahal, waktu tinggal sebentar lagi,.di mana target nasional pada 2024 sebesar 14 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak terkait menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 di Provinsi Aceh," katanya.
Terkait wilayah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Aceh adalah Kabupaten Simeulue. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue pada 202 mencapai 37,2 persen atau naik 11,3 persen dibandingkan pada 2021 yang hanya 25,9 persen.
"Kami mengapresiasi Kabupaten Aceh Jaya berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 33,7 persen pada 2021 menjadi 19,9 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Pidie turun dari 39,3 persen pada 2021 menjadi 27,8 persen," kata Safrina Salim.
Baca juga: BKKBN Aceh optimis target stunting 14 persen tercapai pada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Pendamping keluarga tersebut ada di setiap desa. Pendamping keluarga ini menjadi kekuatan dalam menangani dan menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Aceh," kata Kepala BKKBN Perwakilan Aceh Safrina Salim di Banda Aceh, Jumat.
Ia mengatakan pendamping keluarga di setiap desa terdiri unsur kader PKK, bidan desa, serta kader keluarga berencana. Pendamping keluarga berperan mengedukasi dan menyosialisasikan kualitas hidup sehat bagi ibu hamil dan ibu dengan bayi di bawah dua tahun.
"Dengan mengoptimalkan peran pendamping keluarga tersebut, maka penanganan stunting bisa lebih maksimal. Apalagi pendamping keluarga merupakan orang tersebut dengan anak dengan stunting maupun keluarga berisiko stunting," katanya.
Baca juga: BKKBN Aceh optimis target 26.000 akseptor dapat tercapai
Safrina Salim mengatakan stunting berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak. Stunting tidak hanya berpengaruh kepada tinggi badan anak, tetapi juga pada kecerdasan. Kalau kecerdasan anak rendah, maka akan berpengaruh kepada intelektualnya saat dewasa.
"Yang paling utama dalam menangani stunting adalah asupan gizi sejak kehamilan hingga anak berusia di bawah dua tahun. Selain gizi, juga pola hidup sehat keluarga bisa mencegah terjadinya stunting," kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Langsa tersebut.
Selain mengoptimalkan peran pendamping keluarga, BKKBN Aceh juga terus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta instansi vertikal dan berbagai lembaga lainnya dalam menangani stunting.
Dengan adanya sinergitas tersebut, penanganan stunting bisa lebih ringan dan mudah, sehingga target menurunkan angka prevalensi stunting pada 2024 secara nasional sebesar 14 persen dapat terwujud, kata Safrina Salim.
Aceh, kata dia, angka prevalensi stunting termasuk 12 provinsi tertinggi di Indonesia. Angka prevalensi stunting di Aceh pada 2022 sebesar 31,2 persen, turun dua persen dibandingkan 2021 yang mencapai 33,2 persen.
"Angka prevalensi hanya turun dua digit. Padahal, waktu tinggal sebentar lagi,.di mana target nasional pada 2024 sebesar 14 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak terkait menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 di Provinsi Aceh," katanya.
Terkait wilayah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Aceh adalah Kabupaten Simeulue. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue pada 202 mencapai 37,2 persen atau naik 11,3 persen dibandingkan pada 2021 yang hanya 25,9 persen.
"Kami mengapresiasi Kabupaten Aceh Jaya berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 33,7 persen pada 2021 menjadi 19,9 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Pidie turun dari 39,3 persen pada 2021 menjadi 27,8 persen," kata Safrina Salim.
Baca juga: BKKBN Aceh optimis target stunting 14 persen tercapai pada 2024
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023