Badan usaha milik negara, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), menawarkan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan gaji maksimal Rp8 juta per bulan di Provinsi Aceh.
Direktur Sekuriti dan Pembiayaan SMF Heliantopo di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan perumahan yang ditawarkan dengan harga mulai Rp162 juta per unitnya
"Penawaran rumah ini mendukung upaya pemerintah menjamin pengadaan rumah bagi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja di sektor formal maupun informal," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Heliantopo dalam kunjungan ke Kantor LKBN Antara Biro Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Heliantopo didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Aceh Nofiansyah.
Heliantopo mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya menurunkan kesenjangan antara jumlah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau dikenal dengan backlog perumahan.
Berdasarkan data 2021, backlog perumahan di Provinsi Aceh mencapai 249 ribu. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkatkan seiring semakin banyak kebutuhan pembangunan rumah masyarakat.
Heliantopo mengatakan program perumahan yang ditawarkan untuk masyarakat dengan penghasilan maksimum Rp8 juta per bulan. Selain itu, penerima program adalah masyarakat yang belum pernah memiliki rumah.
"Program perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah ini merupakan penugasan pemerintah kepada SMF. Penugasan ini untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan rumah," kata Heliantopo.
Baca juga: Wali kota: SMF 2023 beri dampak positif bagi peningkatan ekonomi rakyat
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
Direktur Sekuriti dan Pembiayaan SMF Heliantopo di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan perumahan yang ditawarkan dengan harga mulai Rp162 juta per unitnya
"Penawaran rumah ini mendukung upaya pemerintah menjamin pengadaan rumah bagi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang bekerja di sektor formal maupun informal," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Heliantopo dalam kunjungan ke Kantor LKBN Antara Biro Aceh. Dalam kunjungan tersebut, Heliantopo didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Aceh Nofiansyah.
Heliantopo mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya menurunkan kesenjangan antara jumlah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau dikenal dengan backlog perumahan.
Berdasarkan data 2021, backlog perumahan di Provinsi Aceh mencapai 249 ribu. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkatkan seiring semakin banyak kebutuhan pembangunan rumah masyarakat.
Heliantopo mengatakan program perumahan yang ditawarkan untuk masyarakat dengan penghasilan maksimum Rp8 juta per bulan. Selain itu, penerima program adalah masyarakat yang belum pernah memiliki rumah.
"Program perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah ini merupakan penugasan pemerintah kepada SMF. Penugasan ini untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan rumah," kata Heliantopo.
Baca juga: Wali kota: SMF 2023 beri dampak positif bagi peningkatan ekonomi rakyat
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023