FBDN desak direktur BUMD Fajar Selatan dicopot

Tapaktuan (ANTARA Aceh) - Forum Bedah Desa Nasional (FBDN) mendesak Bupati segera mencopot Direktur BUMD Fajar Selatan, Azwar MR, karena selama empat tahun menjabat tidak mampu memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jika dalam hasil evaluasi yang berlangsung secara objektif dan transparan nantinya terbukti kinerjanya bobrok, maka Bupati harus segera mencopot yang bersangkutan," kata Ketua FBDN, T Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Senin.

Amatan dan pantauan FBDN, lanjut T Sukandi, selama rentang waktu empat tahun keberadaan Azwar MR memimpin perusahaan milik Pemkab Aceh Selatan tersebut, belum ada gebrakan atau terobosan apapun yang telah berhasil dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong laju pembangunan daerah sesuai visi-misi Bupati Sama Indra.

Awalnya, kata dia, memang sempat terdengar desas-desus pihak perusahaan daerah tersebut akan membuka perkebunan sawit di lahan sekitar 200 hektare lebih yang telah ditebang di wilayah Kecamatan Trumon.

Selain sawit, perusahaan tersebut juga disebut-sebut akan membuka lahan perkebunan jagung juga mencapai ratusan hektare dengan cara menjalin kerja sama dengan masyarakat petani, termasuk akan mengelola langsung wilayah pertambangan mineral emas yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara tradisional.

Namun, ujar Sukandi, setelah program-program tersebut dilontarkan kepada awak media oleh Azwar MR sejak tahun 2014 hingga 2015, seiring perjalanan waktu informasi tersebut terus meredub hingga hilang bak ditelan bumi, karena tindaklanjut atau realisasinya di lapangan tidak maksimal seperti yang diharapkan.

"Pada awal-awal dulu memang sempat terdengar pihak BUMD Fajar Selatan melakukan penebangan kawasan hutan di salah satu desa dalam Kecamatan Trumon untuk dibuka menjadi lahan perkebunan sawit," kata dia.

Namun menurut informasi, karena lahan yang telah ditebang tersebut masuk ke dalam kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil, akhirnya rencana pembukaan lahan sawit itu urung dilaksanakan.

Demikian juga terkait dengan program kerja bidang lainnya seperti mengelola wilayah tambang emas yang selama ini dikelola masyarakat secara tradisional, hingga saat ini dapat dipastikan nihil alias bohong belaka.

"Program tersebut terkesan hanya pembohongan publik, karena faktanya di lapangan tidak ada satupun wilayah pertambangan emas yang dikelola masyarakat secara tradisional selama ini, telah digarap oleh BUMD Fajar Selatan," sesal Sukandi.

Atas dasar itu pula, Ketua FBDN Sukandi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp2,8 miliar sumber APBK Aceh Selatan sejak tahun 2014 hingga 2015 yang telah dialokasikan kepada BUMD Fajar Selatan oleh Pemkab setempat.

"Perusahaan plat merah milik Pemkab Aceh Selatan yang sudah diswastanisasikan tersebut hendaknya dikelola secara professional untuk mendukung laju pembangunan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.," katanya.      Ia berharap agar tidak sampai perusahaan kebanggaan rakyat Aceh Selatan itu menjadi alat untuk peningkatan perekonomian keluarga dengan cara merekrut dan mempekerjakan anggota keluarga oknum direktur saja.

Padahal amanah yang telah diberikan oleh Pemkab Aceh Selatan tersebut bertujuan mengembangkan perusahaan secara lebih maju dengan cara melakukan berbagai macam ekspansi bisnis dengan tujuan semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu mengurangi pengangguran di Aceh Selatan, ujar T Sukandi.