KPK agar awasi dana aspirasi DPR Aceh

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Lembaga Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengawasi pengelolaan dana aspirasi anggota DPR Aceh tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp917,5 miliar.

"Kami patut menduga ada indikasi korupsi terencana dalam program aspirasi ini. Karena itu, KPK harus turun ke Aceh mengawal ketat pengelolaan dana aspirasi tersebut," kata Koordinator Badan Pekerja Gerak Aceh Askhalani di Banda Aceh, Selasa.

Jika tidak, lanjut dia, praktik seperti ini akan terus terulang di masa mendatang.

Ia mengungkapkan total dana aspirasi anggota DPR Aceh mencapai Rp917,5 miliar lebih itu adalah dana publik mengatasnamakan program aspirasi.

Askhalani menyebutkan program aspirasi tersebut bersumber dari dana otonomi khusus. Dana tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang mencapai Rp14,765 triliun.

Askhalani menambahkan, setiap anggota DPR Aceh mendapat dana aspirasi Rp10 miliar, sedangkan Ketua DPR Aceh mendapat tambahan Rp30 miliar dan tiga wakil ketua mendapat masing-masing Rp25 miliar.

"Selain setiap anggota dewan, fraksi-fraksi di DPR Aceh juga mendapat alokasi dana aspirasi Rp5 miliar. Jumlah keseluruhan dana aspirasi yang luar biasa ini apakah mampu menyejahterakan rakyat atau tidak," kata dia.

Askhalani menyebutkan, dana aspirasi anggota DPR Aceh tersebut dititipkan di 32 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan jumlah 2.977 paket pekerjaan.

Dana aspirasi puluhan anggota DPR Aceh yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut dipecah per paket kegiatannya di bawah Rp500 miliar. Pemecahan ini untuk memudahkan proses pelelangan paketnya.

Selain itu, kata dia, dana aspirasi terbanyak dialokasikan ke Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar, dan Pidie. Sedangkan terendah dialokasikan ke Kabupaten Bener Meriah.

"Sedangkan SKPA yang terbanyak mengelola dana aspirasi adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dengan nilai Rp199,8 miliar lebih," ungkap Askhalani.