Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar advokasi terpadu program prioritas nasional pangan aman di desa, sekolah serta pasar di wilayah Provinsi Aceh, dalam upaya mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah Tanah Rencong itu.
Kepala Balai BPOM Banda Aceh Yudi Noviandi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan ada empat kabupaten/kota yang menjadi wilayah advokasi terpadu pangan aman BPOM selama tahun 2024, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Kota Subulussalam.
“Tahun ini kita mulai masuk ke upaya intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Salah satu programnya yaitu program pangan aman ini, pada desa, sekolah, dan juga pada pasar,” katanya.
Ia menjelaskan, ada dua intervensi yang dilakukan BPOM dalam menjalankan program pangan aman, yaitu upaya terhadap perubahan pola fikir masyarakat tentang pangan aman melalui sosialisasi dan edukasi.
"Bagaimana memproduksi pangan aman, memilih makanan aman di warung sekitar, kemudian juga memastikan penjual-penjual yang di sekitar itu, tidak ada lagi yang menjual-menjual produk yang sebenarnya tidak baik diberikan kepada anak-anak stunting,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, intervensi terhadap penguatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dengan pengujian mutu dan gizi. Artinya, PMT tersebut harus diolah oleh orang yang terlatih, tempat produksi yang layak dan baik, serta memastikan PMT yang aman bagi anak.
“Harapan kami program ini bisa memperkuat yang sudah ada, tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada. Jadi BPOM tidak memberikan PMT, tapi lebih pada memperkuat yang sudah ada, dengan harapan stunting yang kita harapkan turun itu memang betul-betul terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Safrina Salim menyebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting Aceh sebesar 31,2 persen.
Empat daerah yang menjadi sasaran intervensi program pangan aman BPOM itu juga menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi, seperti Subulussalam sebesar 47,9 persen, Simeulue 37,2 persen, Aceh Selatan 34,8 persen, dan Aceh Singkil 34 persen.
“Saat ini kita memang sedang menanti hasil pastinya (prevalensi stunting 2023, red) itu daripada Survei Kesehatan Indonesia (SKI),” kata Safrina.
Peluncuran program advokasi terpadu pangan aman BPOM turut dihadiri Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh Ayu Marzuki, Ketua Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim, pejabat perwakilan empat kabupaten/kota sasaran dan unsur terkait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Kepala Balai BPOM Banda Aceh Yudi Noviandi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan ada empat kabupaten/kota yang menjadi wilayah advokasi terpadu pangan aman BPOM selama tahun 2024, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, dan Kota Subulussalam.
“Tahun ini kita mulai masuk ke upaya intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Salah satu programnya yaitu program pangan aman ini, pada desa, sekolah, dan juga pada pasar,” katanya.
Ia menjelaskan, ada dua intervensi yang dilakukan BPOM dalam menjalankan program pangan aman, yaitu upaya terhadap perubahan pola fikir masyarakat tentang pangan aman melalui sosialisasi dan edukasi.
"Bagaimana memproduksi pangan aman, memilih makanan aman di warung sekitar, kemudian juga memastikan penjual-penjual yang di sekitar itu, tidak ada lagi yang menjual-menjual produk yang sebenarnya tidak baik diberikan kepada anak-anak stunting,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, intervensi terhadap penguatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dengan pengujian mutu dan gizi. Artinya, PMT tersebut harus diolah oleh orang yang terlatih, tempat produksi yang layak dan baik, serta memastikan PMT yang aman bagi anak.
“Harapan kami program ini bisa memperkuat yang sudah ada, tidak tumpang tindih dengan yang sudah ada. Jadi BPOM tidak memberikan PMT, tapi lebih pada memperkuat yang sudah ada, dengan harapan stunting yang kita harapkan turun itu memang betul-betul terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Safrina Salim menyebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting Aceh sebesar 31,2 persen.
Empat daerah yang menjadi sasaran intervensi program pangan aman BPOM itu juga menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi, seperti Subulussalam sebesar 47,9 persen, Simeulue 37,2 persen, Aceh Selatan 34,8 persen, dan Aceh Singkil 34 persen.
“Saat ini kita memang sedang menanti hasil pastinya (prevalensi stunting 2023, red) itu daripada Survei Kesehatan Indonesia (SKI),” kata Safrina.
Peluncuran program advokasi terpadu pangan aman BPOM turut dihadiri Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh Ayu Marzuki, Ketua Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim, pejabat perwakilan empat kabupaten/kota sasaran dan unsur terkait lainnya.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024