Banda Aceh (ANTARA) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Aceh mengintensifkan pelatihan peningkatan kapasitas bagi calon pekerja migran, khususnya bagi penyintas banjir di Aceh sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya keberangkatan ilegal yang rawan dimanfaatkan calo.
Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bahwa setiap pascabencana selalu muncul potensi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi sulit masyarakat untuk menawarkan pekerjaan migran secara ilegal.
“Kami nanti antisipasi agar jangan sampai terjadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi kesulitan masyarakat, terutama dalam hal mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemudian memilih pintas untuk bekerja ke luar negeri secara nonprosedural,” katanya.
Dia menilai kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada jalur nonprosedural. BP3MI Aceh, kata dia, telah mengusulkan alokasi khusus pelatihan bagi warga Aceh pada 2026.
“Saya mengajukan ada 1.000 orang yang kami alokasikan untuk warga Aceh dapat fasilitas pelatihan peningkatan kapasitas pekerjaan migran Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan bahwa BP3MI Aceh akan melakukan pemetaan bersama dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota serta aparatur desa guna mencegah risiko lanjutan bagi korban bencana.
“Jangan sampai mereka yang menjadi korban bencana, kemudian menjadi korban kemanusiaan lagi dalam hal perdagangan manusia,” katanya.
Lebih lanjut, Siti Rolijah mengingatkan bahwa bekerja ke luar negeri secara ilegal sangat berbahaya karena tidak berada dalam pengawasan negara.
“Bahayanya adalah yang pasti pemerintah tidak dapat mengawasi secara detail dan paripurna, karena itu kami mengimbau semua harus masuk pada sistem penempatan pekerjaan negara Indonesia yang terencana dan sesuai prosedur,” katanya.
Ia menyebutkan, pekerja migran yang tidak terdata berisiko mengalami eksploitasi, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan orang.
Sebagai langkah konkret, Siti Rolijah mengungkapkan bahwa BP3MI Aceh telah menginventarisasi sekitar 120 warga yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan serta memastikan kondisi mereka pascabencana.
Selain itu, BP3MI juga mendata calon pekerja migran yang terdampak banjir dan gempa untuk diajukan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kami mengajukan secara resmi bersurat kepada Bapak Menteri untuk mendapat perhatian, terutama calon pekerja migran yang sudah berproses kemudian terkena dampak banjir,” katanya.
Ia menambahkan, BP3MI Aceh juga akan membuka kembali peminatan pelatihan dan penempatan kerja luar negeri secara transparan melalui media sosial, khususnya bagi warga di wilayah terdampak bencana.
“Ini nanti dapat dimanfaatkan oleh warga Aceh untuk ikut program pemerintah melalui peningkatan kapasitas maupun penempatan bekerja ke luar negeri secara prosedural,” katanya.
Ia pun mengimbau pemerintah daerah agar juga dapat membuka akses pekerjaan yang aman dan terlindungi bagi penyintas banjir. Dia pun menyatakan siap bersinergi dengan pemda setempat apabila sudah mempunyai data masyarakat yang siap bekerja di luar negeri.
“Kalau misalnya di dalam negeri, di provinsi Aceh ini mungkin dalam waktu lama mungkin perbaikan-perbaikan, kenapa tidak kita nanti mengarahkan bekerja di luar negeri, tetapi dengan cara prosedural agar mereka aman dan terlindungi. Jadi peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan,” katanya.
Baca juga: Haji Uma bersama GAB dan BP3MI bantu pulangkan jenazah warga Aceh di Malaysia
