Aceh Barat gali pangan lokal penganti beras

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berupaya menggali kreativitas masyarakat untuk menciptakan menu olahan pangan lokal pengganti beras dan terigu sebagai pangan alternatif.

Kepala Dinas Pangan, Aceh Barat, Ir Nasrita, di Meulaboh, Selasa, mengatakan, upaya tersebut salah satunya dituangkan melalui Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan lomba masak serba ikan Kabupaten Aceh Barat.

"Harapan sebenarnya kita ingin menggali masyarakat itu untuk menciptakan menu dari olahan pangan lokal penganti beras, seperti nasi jagung, nasi janeng, yang semuanya itu pangan lokal penganti beras dan terigu,"sebutnya.

Beragam menu masakan yang ditampilkan kaum perempuan dalam acara tersebut berbahan baku lokal, inovasi yang dihasilkan membuat bermacam masakan serta bahan-bahan makanan dengan bahan baku ikan laut maupun ikan payau.

Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah menaruh harapan beragam kreasi menu masakan dengan inovasi bahan baku lokal dapat menjadi produk unggulan kuliner daerah itu, sehingga bisa ditampilkan sebagai pangan lokal ciri khas satu daerah.

"Kita harapkan tidak hanya sekedar seremonial dan mendapat penghargaan semata, ini harus dikembangkan menjadi menu atau kuliner daerah kita. Aceh Barat harus memiliki produk unggulan makanan lokal," sebutnya.

Pernyataan itu disampaikan usai acara Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan lomba masak serba ikan Kabupaten Aceh Barat, Alaidinsyah menuturkan, banyak potensi makanan berbahan baku lokal yang dapat dikembangkan.

Inovasi dari kaum perempuan dalam 12 kecamatan Aceh Barat itu dapat menjadi upaya alternatif mempromosikan makanan bergizi seimbang dan tidak hanya berfokus pada protein hewani, apalagi harga daging ternak besar kian hari semakin mahal.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Dinas Pangan dan pengurus PKK, kegiatan dilakukan di halaman Pendopa lama Bupati Aceh Barat, kegiatan dipadukan sehingga terciptanya suatu keseragaman dan kebersamaan pemerintah daerah.