Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lhokseumawe, Aceh, menyebutkan pendapatan negara pada 2024 di wilayah kerjanya mencapai Rp2,89 triliun atau tumbuh 87,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Pendapatan negara pada 2024 tumbuh 87,41 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai Rp1,54 triliun," kata Kepala KPPN Lhokseumawe Kurniawan di Lhokseumawe, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Kurniawan dalam kegiatan pimpinan Kupi Beungoh Bahas Anggaran (Pioh Bang) tahun 2025, di Lhokseumawe. Forum tersebut dihadiri tiga kepala daerah, pimpinan Bank Indonesia, Perbankan, Forkopimda, dan beberapa pimpinan satker besar dalam wilayah kerja KPPN Lhokseumawe.
Dirinya merincikan, adapun kontribusi terbesar pendapatan negara 2024 tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yakni mencapai Rp2,58 triliun, angka itu mencakup pajak dalam negeri Rp2,23 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp350,93 miliar.
Kemudian, lanjut Kurniawan, penerimaan lainnya disumbangkan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp318,47 miliar.
"Sebagian besar PNBP tersebut bersumber dari pendapatan sektor badan layanan umum jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Selain itu, Kurniawan juga menyampaikan, terhadap realisasi belanja negara di wilayah kerjanya hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp7,21 triliun atau 98,14 persen dari total pagu anggaran tahun terkait Rp7,35 triliun.
Untuk komposisi realisasi belanja tersebut yaitu mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,66 triliun (96,20 persen) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,55 triliun (99,31 persen).
“Belanja K/L umumnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan program strategis pemerintah yang teralokasikan dalam berbagai kelompok belanja yaitu belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial,” katanya.
Sementara itu, untuk dana TKD yang telah disalurkan sebesar Rp4,55 triliun dari total pagu Rp4,58 triliun, dengan persentase realisasi 99,31 persen.
Dirinya menuturkan, dana TKD umumnya digunakan untuk operasional birokrasi pemerintah daerah dan mendukung pembangunan berbagai sektor di daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa melalui alokasi DAK fisik dan dana desa.
Dana TKD tersebut disalurkan kepada tiga daerah di wilayah kerjanya antara lain Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.
Dirinya menegaskan, anggaran yang dikelola KPPN Lhokseumawe tersebut bukan hanya sekedar angka, melainkan investasi terhadap masa depan.
"Semoga APBN dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” demikian Kurniawan.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2025