Pertimbangan dan konsultasi diminta masuk tatip DPR

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Ketua Komisi II DPR Aceh Nur Zahri mengusulkan kepada DPR agar adanya mekanisme khusus yang mengatur terkait konsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh terhadap Undang Undang yang berkaitan langsung dengan Aceh.

"Kita berharap DPR dapat mengusulkan mekanisme konsultasi dan pertimbangan yang telah diatur dalam pasal 8 dan 269 Undang Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh, masuk dalam tatip DPR atau pun keputusan pimpinan DPR," kata Nur Zahri di DPR Aceh, Banda Aceh, Senin.

Pernyatan itu disampaikannya dalam pertemuan DPR Aceh dengan Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang Undang terakit Otonomi khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan DIY yang dipimpin langsung Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR.

Ia menjelaskan mekanisme terhadap konsultasi dan pertimbangan yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tersebut perlu mendapat perhatian dari DPR.

Menurut dia berbagai persoalan yang bersinggungan langsung dengan Aceh, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu adanya konsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin mengatakan apa bila konsultasi dan pertimbangan dilakukan pihaknya juga akan menerimanya dengan melakukan sesuai mekanisme yang ada seperti melakukan paripurna.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan kehadiran dirinya bersama tim ke Aceh juga bagian dari pengawasan dan menjaring berbagai aspirasi dan permasalahan yang nantinya akan ditindaklanjuti di Jakarta.

"Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh DPR Aceh akan disampaikan dan ditindaklanjuti saat di Jakarta. Ini juga bagaiand dari fungsi pengawasan yang dilakukan DPR," katanya.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir sejumlah anggota Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang Undang terakit Otonomi khusus Aceh, Papua dan Keistimewaan DIY yakni Fadhlullah, M Nasir Djamil, Irmawan, Firmandez dan Rufinus Hotmaulana.