Anggota DPD RI RI asal Aceh Sudirman Haji Uma meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengendalikan media sosial dari ujaran kebencian agar moral anak bangsa tidak terdegradasi, terutama di daerah-daerah.
"Kita berharap Komdigi membentuk pengendalian media sosial di daerah, baik dari ujaran kebencian hingga pornografi yang masih marak terjadi," kata Sudirman Haji Uma dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.
Haji Uma mengapresiasi langkah positif yang telah dilakukan Kementerian Komdigi selama ini, tetapi perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan agar lebih menyentuh aspek sosial, moral, serta keadilan informasi di daerah.
Ia menilai, kebijakan utama Komdigi yang mengusung tiga aspek yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga, merupakan arah baik. Tetapi, pendekatan tersebut perlu diperdalam sehingga tidak hanya bersifat kontekstual, melainkan konseptual dan menyentuh nilai dasar kehidupan bermasyarakat.
Baca: Wamen Komdigi: Rata-rata uptime di Aceh capai 92 persen pascabencana
Haji Uma menegaskan, pembangunan sistem komunikasi nasional tidak semestinya hanya bertumpu pada kekuatan finansial dan kemajuan teknologi, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai moralitas, agama, budaya, serta ideologi Pancasila.
“Ruang digital diisi oleh masyarakat dengan moralitas, kultur, dan budaya. Karena itu, penguatan nilai moral sesuai Pancasila menjadi hal yang penting,” ujarnya.
Kemudian, Haji Uma menyoroti maraknya penyalahgunaan ruang digital yang berdampak pada degradasi moral, seperti konten pornografi, ujaran kebencian, caci maki, hingga fitnah yang tersebar luas di berbagai platform media sosial.
"Kondisi ini menjadi tantangan serius, khususnya di daerah yang memiliki kekhasan nilai budaya dan syariat," katanya.
Menurutnya, literasi digital perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap penguatan nilai budaya, agama, dan etika dalam berkomunikasi.
Selain itu, dirinya juga mendorong Kemkomdigi untuk memberi perhatian lebih pada penguatan pengendalian media sosial di daerah, termasuk melalui subsektor khusus yang mampu memahami dan mengartikulasikan bahasa-bahasa lokal.
Karena, dinamika dan gesekan sosial di daerah muncul akibat penggunaan bahasa daerah yang tidak dipahami secara utuh oleh sistem aplikasi maupun moderasi platform digital.
“Sering terjadi kesalahpahaman di daerah karena bahasa lokal yang digunakan tidak dipahami konteksnya. Ini membuka ruang bagi fitnah dan ujaran kebencian,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Haji Uma juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online dan berharap upaya tersebut terus diperkuat secara lebih luas dan masif.
Baca: Komdigi imbau warga laporkan dugaan informasi palsu soal bencana Aceh
Terkait informasi kebencanaan, Haji Uma berharap agar ruang digital dapat lebih ramah terhadap publikasi informasi bencana.
Mengingat, informasi dari daerah, khususnya wilayah terdampak bencana, merupakan bagian penting dalam mendukung kerja-kerja penanganan pemerintah.
“Informasi bencana itu bukan pelanggaran. Justru menjadi bahan penting untuk melihat kondisi riil di lapangan,” katanya.
Haji Uma menambahkan, kebijakan komunikasi dan digital ke depan harus semakin adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mampu melindungi nilai-nilai moral, budaya, dan kebutuhan daerah.
“Semoga ke depan ini bisa lebih baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah,” demikian Sudirman Haji Uma.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2026