Langsa (Antaranews Aceh) - Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Langsa, Provinsi Aceh, Khairurradi Ibrahim mengungkapkan, perlu adanya sinergisitas semua pihak dalam mewujudkan pengembangan Kuala Langsa sebagai pelabuhan ekspor impor.
Menurut dia di Langsa, Senin, akselerasi antara Pemerintah Pusat dan daerah sangat diperlukan guna menyahuti potensi strategis Kuala Langsa sebagai salah satu pelabuhan penunjang dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
"Mewujudkan pembangunan Kuala Langsa sebagai pelabuhan ekspor impor tentu dibutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga bisa memacu peningkatan perekonomian daerah," ujar Khairul panggilan akrabnya.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa, tambah dia, bukan sebagai pesaing Pelabuhan Belawan, melainkan mensupport, terlebih selama ini "dwilling time" atau masa tunggu bongkar muat petikemas di Belawan sudah lebih tujuh hari.
Pelabuhan Kuala Langsa, sebagaimana perencanaan program kerja Wali Kota Langsa Usman Abdullah adalah sebagai pelabuhan ekspor impor sejumlah komoditi yang ada di Aceh, seperti CPO, perikanan, maupun hasil perkebunan.
Namun, kata Khairul, selama ini Pemeritah Kota Langsa terkendala dengan regulasi. Dimana, hal ini menghambat proses pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa.
Untuk itu, semua komponen masyarakat hendaknya mendukung Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang direncanakan dalam waktu dekat bertolak ke Jakarta, bertemu Presiden Joko Widodo.
"Kita sangat mendukung langkah wali kota yang dalam waktu dekat akan menghadap Presiden Jokowi guna menyampaikan kendala regulasi dalam pembangunan Kuala Langsa sebagai pelabuhan," sebut mantan Ketua Umum HMI Cabang Langsa ini.
Ia meyakini bahwa membangun Pelabuhan Kuala Langsa akan segera terwujud bila terciptanya sinergisitas diantara para pihak, baik dari birokrat di pusat maupun daerah, pelaku dunia usaha dan komponen kemasyarakatan.
Karenanya, Khairul menyarankan kepada Wali Kota Langsa agar mengikutsertakan sejumlah pihak seperti pimpinan dewan, perwakilan pengusaha, organisasi profesi dan tokoh masyarakat pada saat bertemu Presiden.
Khairul juga mengajak kalangan aktivis, pimpinan Ormas, OKP, LSM dan gerakan kemahasiswaan untuk membuat surat dukungan yang nantinya akan disampaikan oleh Wali Kota Langsa ketika bertemu Presiden Joko Widodo.
"Ayo kita galang dukungan sebagai wujud sinergitas kita semua dalam meraih impian membangun Pelabuhan Kuala Langsa," imbuh Khairul.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Menurut dia di Langsa, Senin, akselerasi antara Pemerintah Pusat dan daerah sangat diperlukan guna menyahuti potensi strategis Kuala Langsa sebagai salah satu pelabuhan penunjang dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.
"Mewujudkan pembangunan Kuala Langsa sebagai pelabuhan ekspor impor tentu dibutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga bisa memacu peningkatan perekonomian daerah," ujar Khairul panggilan akrabnya.
Pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa, tambah dia, bukan sebagai pesaing Pelabuhan Belawan, melainkan mensupport, terlebih selama ini "dwilling time" atau masa tunggu bongkar muat petikemas di Belawan sudah lebih tujuh hari.
Pelabuhan Kuala Langsa, sebagaimana perencanaan program kerja Wali Kota Langsa Usman Abdullah adalah sebagai pelabuhan ekspor impor sejumlah komoditi yang ada di Aceh, seperti CPO, perikanan, maupun hasil perkebunan.
Namun, kata Khairul, selama ini Pemeritah Kota Langsa terkendala dengan regulasi. Dimana, hal ini menghambat proses pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa.
Untuk itu, semua komponen masyarakat hendaknya mendukung Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang direncanakan dalam waktu dekat bertolak ke Jakarta, bertemu Presiden Joko Widodo.
"Kita sangat mendukung langkah wali kota yang dalam waktu dekat akan menghadap Presiden Jokowi guna menyampaikan kendala regulasi dalam pembangunan Kuala Langsa sebagai pelabuhan," sebut mantan Ketua Umum HMI Cabang Langsa ini.
Ia meyakini bahwa membangun Pelabuhan Kuala Langsa akan segera terwujud bila terciptanya sinergisitas diantara para pihak, baik dari birokrat di pusat maupun daerah, pelaku dunia usaha dan komponen kemasyarakatan.
Karenanya, Khairul menyarankan kepada Wali Kota Langsa agar mengikutsertakan sejumlah pihak seperti pimpinan dewan, perwakilan pengusaha, organisasi profesi dan tokoh masyarakat pada saat bertemu Presiden.
Khairul juga mengajak kalangan aktivis, pimpinan Ormas, OKP, LSM dan gerakan kemahasiswaan untuk membuat surat dukungan yang nantinya akan disampaikan oleh Wali Kota Langsa ketika bertemu Presiden Joko Widodo.
"Ayo kita galang dukungan sebagai wujud sinergitas kita semua dalam meraih impian membangun Pelabuhan Kuala Langsa," imbuh Khairul.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018