Langsa (Antaranews Aceh) - Pengusaha sangat mendukung keinginan Pemerintah Kota Langsa yang akan mengembangkan Pelabuhan Kuala Langsa ekspor impor, sehingga perekonomian di daerah itu dan umumnya Provinsi Aceh lebih maju lagi.
Direktur Utama PT Al Farez Jaya Group, Abdul Hadi Abidin di Langsa, Rabu mengutarakan, sebagai salah seorang pelaku dunia usaha dirinya sangat mendukung hajat pemerintah daerah yang akan mengembangkan pelabuhan Kuala Langsa, sehingga perekonomian daerah makin berkembang.
Menurut dia, saat ini "dwilling time" atau waktu tunggu bongkar muat petikemas di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara sangat padat dan memakan durasi hingga sepekan lebih.
Karenanya, keberadaan Pelabuhan Kuala Langsa bisa menjadi alternatif penunjang bagi pengusaha ekspor impor Aceh.
Selain itu, Adi Maros, sapaan akrab Abdul Hadi Abidin, menilai dengan beroperasinya Pelabuhan Kuala Langsa akan membuka lapangan kerja baru di Aceh, khususnya Kota Langsa dan sekitarnya.
"Kami sebagai pengusaha mendukung langkah Wali Kota. Inikan menjadi alternatif jalur perdagangan laut yang sangat strategis letaknya. Lapangan pekerjaan juga tercipta jika ini benar terealisasi," ujar pengusaha muda ini.
Ia meminta semua pihak terutama kalangan usahawan, politisi dan birokrat Aceh agar bersatu mendukung program Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang akan melaporkan kendala pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
Terlebih, kata dia, sejumlah tokoh Aceh berada di Jakarta dengan jabatan mentereng, baik sebagai pejabat publik maupun pengusaha sukses. Hal ini dinilainya, bisa mendukung proses regulasi yang membelit Pemerintah Kota Langsa.
"Terkait kendala aturan, saya pikir ini butuh dukungan pembesar Aceh yang berada di ibukota. Meraka ada yang jadi anggota parlemen, birokrat maupun pengusaha besar. Ini potensi kita untuk merangkul agar Kuala Langsa bisa terwujud sebagai pelabuhan alternatif yang strategis," ujar Adi Maros.
Pun demikian, Adi Maros mengingatkan Wali Kota Usman Abdullah, bila sudah bisa beroperasi untuk menempatkan orang-orang profesional dalam hal pengelolaannya.
Selain, tersedianya fasilitas pendukung untuk keperluan sebuah pelabuhan ekspor impor, seperti tangki penampungan CPO dan lainnya.
Ia menilai, kedalaman Pelabuhan Kuala Langsa agar diperhitungkan kembali. Bila perlu dilakukan pengerukan sehingga kapal kargo dengan tonase besar bisa berlabuh di Kuala Langsa.
Nah, dalam hal ini perlu adanya kajian bersama antara Pemerintah Kota Langsa dengan pihak PT Pelindo I sebagai otoritas pengelola pelabuhan selama ini, katanya.
Tak luput, Adi Maros meninta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk menerbitkan peraturan daerah (qanun) guna menyelaraskan seluruh pengusaha ekspor impor agar tidak lagi mengirim komoditasnya melalui Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Akan tetapi menggunakan jasa pelayaran dari Pelabuhan Kuala Langsa nantinya.
"Sekarang banyak pengusaha ekspor atau importir Aceh bertransaksi di Belawan. Tentu biayanya besar dan keuntungan sektor pajak daerah hanya didapat oleh Pemprov Sumut bukan Aceh. Inilah perlu regulasi Aceh mengatur ini," terang Adi Maros.
Selama ini, lanjut dia, pengusaha asal Aceh harus merogoh kocek yang tidak sedikit sebagai biaya operasional pengangkutan menuju Pelabuhan Belawan.
Bila Pelabuhan Kuala Langsa berfungsi akan meminimalisir biaya angkut dan mendatangkan keuntungan lebih besar bagi pengusaha serta meningkatkan pendapatan asli daaerah (PAD), jelas dia.
Dijelaskan, sebagai pengusaha asli Kota Langsa, dirinya sangat yakin bahwa Pelabuhan Kuala Langsa nantinya akan dilirik banyak investor yang akan berinvestasi.
Pasalnya, di sejumlah wilayah pelabuhan tentu akan terdapat sejumlah kawasan industri. Hanya lagi, bagaimana pemerintah dan masyarakat menyikapi hal tesebut, tutur dia.
Adi Maros menyebutkan, masyarakat di sekitar Pelabuhan Kuala Langsa harus bisa menerima segala konsekuensi apapun bila pelabuhan bisa beroperasional, termasuk mampu beradabtasi dengan para pendatang, maupun anak buah kapal yang singgah di sana nantinnya.
Diperkirakannya, jika semua pihak mendukung program tersebut, maka pusaran ekonomi terus bergeliat. Sektor jasa dan ekonomi kreatif tumbuh serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.
Karenanya, dia berharap agar Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait bisa mengabulkan beroperasinya Pelabuhan Kuala Langsa.
Segala bentuk perizinan dipermudah, agar masyarakat bisa mencicipi kehidupan yang layak sebagaimana program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Direktur Utama PT Al Farez Jaya Group, Abdul Hadi Abidin di Langsa, Rabu mengutarakan, sebagai salah seorang pelaku dunia usaha dirinya sangat mendukung hajat pemerintah daerah yang akan mengembangkan pelabuhan Kuala Langsa, sehingga perekonomian daerah makin berkembang.
Menurut dia, saat ini "dwilling time" atau waktu tunggu bongkar muat petikemas di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara sangat padat dan memakan durasi hingga sepekan lebih.
Karenanya, keberadaan Pelabuhan Kuala Langsa bisa menjadi alternatif penunjang bagi pengusaha ekspor impor Aceh.
Selain itu, Adi Maros, sapaan akrab Abdul Hadi Abidin, menilai dengan beroperasinya Pelabuhan Kuala Langsa akan membuka lapangan kerja baru di Aceh, khususnya Kota Langsa dan sekitarnya.
"Kami sebagai pengusaha mendukung langkah Wali Kota. Inikan menjadi alternatif jalur perdagangan laut yang sangat strategis letaknya. Lapangan pekerjaan juga tercipta jika ini benar terealisasi," ujar pengusaha muda ini.
Ia meminta semua pihak terutama kalangan usahawan, politisi dan birokrat Aceh agar bersatu mendukung program Wali Kota Langsa Usman Abdullah yang akan melaporkan kendala pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
Terlebih, kata dia, sejumlah tokoh Aceh berada di Jakarta dengan jabatan mentereng, baik sebagai pejabat publik maupun pengusaha sukses. Hal ini dinilainya, bisa mendukung proses regulasi yang membelit Pemerintah Kota Langsa.
"Terkait kendala aturan, saya pikir ini butuh dukungan pembesar Aceh yang berada di ibukota. Meraka ada yang jadi anggota parlemen, birokrat maupun pengusaha besar. Ini potensi kita untuk merangkul agar Kuala Langsa bisa terwujud sebagai pelabuhan alternatif yang strategis," ujar Adi Maros.
Pun demikian, Adi Maros mengingatkan Wali Kota Usman Abdullah, bila sudah bisa beroperasi untuk menempatkan orang-orang profesional dalam hal pengelolaannya.
Selain, tersedianya fasilitas pendukung untuk keperluan sebuah pelabuhan ekspor impor, seperti tangki penampungan CPO dan lainnya.
Ia menilai, kedalaman Pelabuhan Kuala Langsa agar diperhitungkan kembali. Bila perlu dilakukan pengerukan sehingga kapal kargo dengan tonase besar bisa berlabuh di Kuala Langsa.
Nah, dalam hal ini perlu adanya kajian bersama antara Pemerintah Kota Langsa dengan pihak PT Pelindo I sebagai otoritas pengelola pelabuhan selama ini, katanya.
Tak luput, Adi Maros meninta Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk menerbitkan peraturan daerah (qanun) guna menyelaraskan seluruh pengusaha ekspor impor agar tidak lagi mengirim komoditasnya melalui Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Akan tetapi menggunakan jasa pelayaran dari Pelabuhan Kuala Langsa nantinya.
"Sekarang banyak pengusaha ekspor atau importir Aceh bertransaksi di Belawan. Tentu biayanya besar dan keuntungan sektor pajak daerah hanya didapat oleh Pemprov Sumut bukan Aceh. Inilah perlu regulasi Aceh mengatur ini," terang Adi Maros.
Selama ini, lanjut dia, pengusaha asal Aceh harus merogoh kocek yang tidak sedikit sebagai biaya operasional pengangkutan menuju Pelabuhan Belawan.
Bila Pelabuhan Kuala Langsa berfungsi akan meminimalisir biaya angkut dan mendatangkan keuntungan lebih besar bagi pengusaha serta meningkatkan pendapatan asli daaerah (PAD), jelas dia.
Dijelaskan, sebagai pengusaha asli Kota Langsa, dirinya sangat yakin bahwa Pelabuhan Kuala Langsa nantinya akan dilirik banyak investor yang akan berinvestasi.
Pasalnya, di sejumlah wilayah pelabuhan tentu akan terdapat sejumlah kawasan industri. Hanya lagi, bagaimana pemerintah dan masyarakat menyikapi hal tesebut, tutur dia.
Adi Maros menyebutkan, masyarakat di sekitar Pelabuhan Kuala Langsa harus bisa menerima segala konsekuensi apapun bila pelabuhan bisa beroperasional, termasuk mampu beradabtasi dengan para pendatang, maupun anak buah kapal yang singgah di sana nantinnya.
Diperkirakannya, jika semua pihak mendukung program tersebut, maka pusaran ekonomi terus bergeliat. Sektor jasa dan ekonomi kreatif tumbuh serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.
Karenanya, dia berharap agar Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait bisa mengabulkan beroperasinya Pelabuhan Kuala Langsa.
Segala bentuk perizinan dipermudah, agar masyarakat bisa mencicipi kehidupan yang layak sebagaimana program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden, katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018