Meulaboh (Antaranews Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh didorong untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Monitta Putri Lisa Mary dari Kantor Staf Presiden saat di Meulaboh, Kamis mengatakan mekanisme yang terintegrasi secara nasional perlu diterapkan untuk membantu kesatuan pengelolaan agar efektif, efesien dan mudah.
Dengan ini masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. Melalui aplikasi Lapor! SP4N pemerintah lebih cepat merespon keluhan masyarakat ataupun memberikan data, ujarnya.
Hal itu disampaikan, disela-sela penyampaian materi bimtek pengelola layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dan SP4N di aula Kantor Bappeda Aceh Barat, acara itu diikuti kepala dinas, badan dan kantor, camat serta admin dan penghubung satuan kerja.
Era konvergensi media saat ini berbagai aplikasi mudah digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun menyampaikan pendapatnya, karena itu pemerintah juga harus bisa mengimbangi tingkat kebutuhan itu dengan cara yang lebih maksimal.
Sementara itu panitia pelaksana dari Aktivis Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Barat, Edi Saputra, menyampaikan, pelayanan SP4N perlu diterapkan untuk mewujudkan layanan publik di Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan 2017 seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah dapat terhubung dan terintegrasi dengan SP4N yang dikelola oleh Kementrian PANRB RI.
Senada GeRAK mendorong adanya layanan pengaduan yang efektif dan dikelola oleh pemkab dan bisa digunakan oleh publik sebagai layanan pengaduan, katanya.
Lebih lanjut Edi Saputra, menyampaikan pada 2017 Pemkab Aceh Barat sudah mengeluarkan peraturan yang menetapkan para admin dan penghubung di masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) sebagai pintu penerima aduan.
Wakil Bupati Aceh Barat, H Banta Puteh Syam, usai membuka kegiatan itu menyampaikan, sangat sepakat dengan saran dan petunjuk dari KSP dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Kita merespon baik, ke depan akan terus ditingkatkan sehingga visi misi kita bersama untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Setiap SKPK kita mintakan untuk menerapkan SP4N ini dengan maksimal," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Monitta Putri Lisa Mary dari Kantor Staf Presiden saat di Meulaboh, Kamis mengatakan mekanisme yang terintegrasi secara nasional perlu diterapkan untuk membantu kesatuan pengelolaan agar efektif, efesien dan mudah.
Dengan ini masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. Melalui aplikasi Lapor! SP4N pemerintah lebih cepat merespon keluhan masyarakat ataupun memberikan data, ujarnya.
Hal itu disampaikan, disela-sela penyampaian materi bimtek pengelola layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dan SP4N di aula Kantor Bappeda Aceh Barat, acara itu diikuti kepala dinas, badan dan kantor, camat serta admin dan penghubung satuan kerja.
Era konvergensi media saat ini berbagai aplikasi mudah digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun menyampaikan pendapatnya, karena itu pemerintah juga harus bisa mengimbangi tingkat kebutuhan itu dengan cara yang lebih maksimal.
Sementara itu panitia pelaksana dari Aktivis Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Barat, Edi Saputra, menyampaikan, pelayanan SP4N perlu diterapkan untuk mewujudkan layanan publik di Indonesia yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan 2017 seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah dapat terhubung dan terintegrasi dengan SP4N yang dikelola oleh Kementrian PANRB RI.
Senada GeRAK mendorong adanya layanan pengaduan yang efektif dan dikelola oleh pemkab dan bisa digunakan oleh publik sebagai layanan pengaduan, katanya.
Lebih lanjut Edi Saputra, menyampaikan pada 2017 Pemkab Aceh Barat sudah mengeluarkan peraturan yang menetapkan para admin dan penghubung di masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) sebagai pintu penerima aduan.
Wakil Bupati Aceh Barat, H Banta Puteh Syam, usai membuka kegiatan itu menyampaikan, sangat sepakat dengan saran dan petunjuk dari KSP dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
"Kita merespon baik, ke depan akan terus ditingkatkan sehingga visi misi kita bersama untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Setiap SKPK kita mintakan untuk menerapkan SP4N ini dengan maksimal," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018