Meulaboh (Antaranews Aceh) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merespon dan menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (pemkab), Provinsi Aceh yang memprogramkan pemberian listrik gratis kepada pelanggan di wilayah kerjanya.
Manager PT PLN Area Meulaboh, Redi Zusanto, di Meulaboh, Minggu, mengatakan, jumlah kuota penerima ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, sementara pihaknya hanya menagih dan menerima pembayaran sesuai penggunaan daya.
"Kami hanya menagih saja setiap bulan kepada pemda, jumlah penerima subsidi listrik ini ditentukan oleh Pemkab Aceh Barat sendiri. Saya pikir program ini bagus dan juga sudah berjalan tahun lalu, lunas semuanya tidak ada tunggakan lagi," katanya.
Kata dia, secara resmi Pemkab Aceh Barat belum menyampaikan secara resmi rencana pemberian subsidi kepada masyarakat di wilayah kerjanya itu, namun pihaknya merespon baik, apalagi mekanisme pemberian saat ini lumayan membantu tugas PLN.
Informasi ditrimanya, rencana program listrik geratis itu diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan penggunaan daya dua ampere 450 volt dan pengguna empat ampere 900 volt, perhitungan pembayaran berdasarkan pemakaian listrik prabayar.
Perhitungan kWH prabayar, kata dia, akan memudahkan penagihan biaya pemakaian karena terukur dengan pembelian setiap pemakaian, sehingga pengguna listrik subsidi pemerintah dan digeratiskan oleh Pemkab itu tidak akan tertunggak rekening pelanggan.
"Dalam waktu dekat kami akan duduk membahas rencana program ini, bagaimana mekanisme masih kita tunggu. Kalau memang menggunakan kWh prabayar maka kita siap menggantikan dari pascabayar ke prabayar, sesuai mekanisme," tuturnya.
Terkait dengan pergantian kWh atau meteran listrik tersebut tidak dipungut biaya apapun hingga pemasangan, pelanggan hanya perlu datang ke PT PLN mengurusnya, membeli voucher pemakaian pertama Rp20 ribu dan menyediakan materai 6.000 satu lembar.
Pemab Aceh Barat pada 2018, mengalokasikan dana senilai Rp3,5 miliar untuk program listrik geratis subsidi pemerintah kepada 10 ribu pelanggan masyarakat miskin, anggaran tersebut dengan perhitungan satu rumah tangga pelanggan Rp30 ribu per bulan.
Redi Zusanto, menyampaikan, dirinya tidak khawatir terjadi tunggakan seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Jaya, sebab perhitungan pemakaian menggunakan meteran pascabayar sehingga jumlahnya sulit di akumulasi pemda.
Saat ini Pemkab Aceh Jaya, sebutnya, akan melanjutkan program listrik geratis subsidi pemerintah daerah dengan menggunakan KwH prabayar, sebagai perusahaan yang memberi jasa, pihaknya akan bersinergi dengan pemda setempat untuk menyukseskan.
"Pemkab Aceh Jaya sudah berkomitmen, melanjutkan program subsidi listrik. Memang pernah mereka (pemda) Aceh Jaya terjadi tunggakan lumayan besar karena saat itu ada pelanggan penerima subsidi masih menggunakan pascabayar," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Manager PT PLN Area Meulaboh, Redi Zusanto, di Meulaboh, Minggu, mengatakan, jumlah kuota penerima ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, sementara pihaknya hanya menagih dan menerima pembayaran sesuai penggunaan daya.
"Kami hanya menagih saja setiap bulan kepada pemda, jumlah penerima subsidi listrik ini ditentukan oleh Pemkab Aceh Barat sendiri. Saya pikir program ini bagus dan juga sudah berjalan tahun lalu, lunas semuanya tidak ada tunggakan lagi," katanya.
Kata dia, secara resmi Pemkab Aceh Barat belum menyampaikan secara resmi rencana pemberian subsidi kepada masyarakat di wilayah kerjanya itu, namun pihaknya merespon baik, apalagi mekanisme pemberian saat ini lumayan membantu tugas PLN.
Informasi ditrimanya, rencana program listrik geratis itu diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan penggunaan daya dua ampere 450 volt dan pengguna empat ampere 900 volt, perhitungan pembayaran berdasarkan pemakaian listrik prabayar.
Perhitungan kWH prabayar, kata dia, akan memudahkan penagihan biaya pemakaian karena terukur dengan pembelian setiap pemakaian, sehingga pengguna listrik subsidi pemerintah dan digeratiskan oleh Pemkab itu tidak akan tertunggak rekening pelanggan.
"Dalam waktu dekat kami akan duduk membahas rencana program ini, bagaimana mekanisme masih kita tunggu. Kalau memang menggunakan kWh prabayar maka kita siap menggantikan dari pascabayar ke prabayar, sesuai mekanisme," tuturnya.
Terkait dengan pergantian kWh atau meteran listrik tersebut tidak dipungut biaya apapun hingga pemasangan, pelanggan hanya perlu datang ke PT PLN mengurusnya, membeli voucher pemakaian pertama Rp20 ribu dan menyediakan materai 6.000 satu lembar.
Pemab Aceh Barat pada 2018, mengalokasikan dana senilai Rp3,5 miliar untuk program listrik geratis subsidi pemerintah kepada 10 ribu pelanggan masyarakat miskin, anggaran tersebut dengan perhitungan satu rumah tangga pelanggan Rp30 ribu per bulan.
Redi Zusanto, menyampaikan, dirinya tidak khawatir terjadi tunggakan seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Jaya, sebab perhitungan pemakaian menggunakan meteran pascabayar sehingga jumlahnya sulit di akumulasi pemda.
Saat ini Pemkab Aceh Jaya, sebutnya, akan melanjutkan program listrik geratis subsidi pemerintah daerah dengan menggunakan KwH prabayar, sebagai perusahaan yang memberi jasa, pihaknya akan bersinergi dengan pemda setempat untuk menyukseskan.
"Pemkab Aceh Jaya sudah berkomitmen, melanjutkan program subsidi listrik. Memang pernah mereka (pemda) Aceh Jaya terjadi tunggakan lumayan besar karena saat itu ada pelanggan penerima subsidi masih menggunakan pascabayar," katanya menambahkan.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018