Tapaktuan (Antaranews Aceh) - Sekretaris Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat Aceh (SADAR) Cabang Kabupaten Aceh Selatan, Tgk Ilham Mirsal MA menilai pembagian SK guru dayah yang mengajar pada SD dan SMP sederajat bermuatan politik calon petahana yang maju pada Pilkada 2018.
"Pembagian SK bagi guru dayah se Kabupaten Aceh Selatan tersebut dilakukan oleh salah satu SKPK dijajaran Pemkab setempat di salah satu pondok pesantren dalam wilayah Kluet Utara beberapa waktu lalu," katanya saat dihubungi wartawan di Tapaktuan, Jumat.
Menurut dia, acara pembagian SK tersebut hanya formalitas saja, sebab agenda acara tersebut yang sebenar-benarnya adalah 90 persen kampanye untuk calon bupati petahana.
Diungkapkan, para guru dayah dikumpulkan dengan iming-iming penyerahan SK. Tapi pembahasannya pada acara tersebut sudah melenceng, kenapa mulai terdengar ajakan untuk memenangkan pasangan incumbent, HT Sama Indra - Harmaini.
"Alasannya karena Pak TS (HT Sama Indra) sudah pernah membantu kita," ungkap Tgk Ilham Mirsal menirukan pernyataan salah seorang pejabat.
Pria yang akrab disapa Ayah Ilham ini juga menjelaskan bahwa jika alasan panitia tim yang dibentuk tersebut atas nama tim relawan Aswaja kemudian diarahkan ke calon petahana, maka jelas-jelas keliru, sebab tim Relawan Aswaja Aceh sudah dibubarkan seiring kalahnya Muzakkir Manaf dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017.
"Tidak ada terjadi dualisme kepengurusan Aswaja, karena relawan Aswaja benar-benar telah dibubarkan. Para relawan tersebut sekitar 70 persen gabung ke SADAR Aceh, sisanya ada yang ke Parlok dan Parnas," ujarnya.
Menurutnya, tindakan salah satu pejabat SKPK di jajaran Pemkab Aceh Selatan menggunakan program dan fasilitas negara untuk berkampanye mendukung calon petahana, jelas-jelas telah melanggar aturan perundang-undangan yang ada.
Tapi yang sangat disayangkan, kata Tgk Ilham, berdasarkan amatan dan laporan-laporan yang diterima pihaknya dari masyarakat, para camat dan Kepala Dinas (Kadis) dijajaran Pemkab Aceh Selatan juga mempertontonkan hal yang sama selama ini yakni menggunakan kekuasaannya untuk menggalang suara bagi calon petahana.
"Sangat disayangkan ada oknum pejabat kepala SKPK Aceh Selatan mempertontonkan sikap yang tidak profesional dan tidak beretika kepada masyarakat," sesalnya.
Karena itu, SADAR Aceh Selatan mengimbau semua pihak segera hentikan praktik kotor tersebut. Mari ciptakan iklim politik yang sehat, halal dan cerdas di Aceh Selatan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
"Kami atas nama SADAR Aceh Selatan menghimbau jangan gunakan cara haram dan syubhat demi kepentingan kelompok tertentu," tegasnya.
Pihaknya, sambung Tgk Ilham, telah berhasil mengumpulkan banyak bukti-bukti dan saksi-saksi terkait praktek kegiatan pemerintah yang disusupi agenda politik calon petahana.
Jika tindakan tersebut tidak dihentikan segera, maka pihaknya mengancam akan melaporkan kasus itu kepihak yang berwenang demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat di Aceh Selatan.
Penyesalan dan kekecewaan senada juga dialami dan diungkapkan oleh peserta acara pembagian SK guru dayah tersebut lainnya.
Seperti diutarakan oleh Tgk. Sulaiman Subhi. Menurutnya, jika saja acara dimaksud memang hendak berkampanye untuk calon petahana kenapa harus di bungkus dengan acara pembagian SK bagi Tengku-tengku dayah.
"Kenapa tidak disampaikan secara jujur saja bahwa ada agenda kampanye untuk calon petahana, kenapa harus buat alasan pembagian SK," sesalnya.
Ditambah lagi kecewaan peserta atas tidak transfaransi panitia terhadap anggaran yang digunakan untuk acara tersebut. Karena sebagian peserta diberi uang saku dan sebahagian lagi tidak.
"Apakah uang saku hanya diberikan kepada peserta yang bersedia jadi timses kandidat tertentu? karena selesai acara langsung ada kegiatan timses," timpal Tgk Tasman, salah seorang peserta lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Pembagian SK bagi guru dayah se Kabupaten Aceh Selatan tersebut dilakukan oleh salah satu SKPK dijajaran Pemkab setempat di salah satu pondok pesantren dalam wilayah Kluet Utara beberapa waktu lalu," katanya saat dihubungi wartawan di Tapaktuan, Jumat.
Menurut dia, acara pembagian SK tersebut hanya formalitas saja, sebab agenda acara tersebut yang sebenar-benarnya adalah 90 persen kampanye untuk calon bupati petahana.
Diungkapkan, para guru dayah dikumpulkan dengan iming-iming penyerahan SK. Tapi pembahasannya pada acara tersebut sudah melenceng, kenapa mulai terdengar ajakan untuk memenangkan pasangan incumbent, HT Sama Indra - Harmaini.
"Alasannya karena Pak TS (HT Sama Indra) sudah pernah membantu kita," ungkap Tgk Ilham Mirsal menirukan pernyataan salah seorang pejabat.
Pria yang akrab disapa Ayah Ilham ini juga menjelaskan bahwa jika alasan panitia tim yang dibentuk tersebut atas nama tim relawan Aswaja kemudian diarahkan ke calon petahana, maka jelas-jelas keliru, sebab tim Relawan Aswaja Aceh sudah dibubarkan seiring kalahnya Muzakkir Manaf dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017.
"Tidak ada terjadi dualisme kepengurusan Aswaja, karena relawan Aswaja benar-benar telah dibubarkan. Para relawan tersebut sekitar 70 persen gabung ke SADAR Aceh, sisanya ada yang ke Parlok dan Parnas," ujarnya.
Menurutnya, tindakan salah satu pejabat SKPK di jajaran Pemkab Aceh Selatan menggunakan program dan fasilitas negara untuk berkampanye mendukung calon petahana, jelas-jelas telah melanggar aturan perundang-undangan yang ada.
Tapi yang sangat disayangkan, kata Tgk Ilham, berdasarkan amatan dan laporan-laporan yang diterima pihaknya dari masyarakat, para camat dan Kepala Dinas (Kadis) dijajaran Pemkab Aceh Selatan juga mempertontonkan hal yang sama selama ini yakni menggunakan kekuasaannya untuk menggalang suara bagi calon petahana.
"Sangat disayangkan ada oknum pejabat kepala SKPK Aceh Selatan mempertontonkan sikap yang tidak profesional dan tidak beretika kepada masyarakat," sesalnya.
Karena itu, SADAR Aceh Selatan mengimbau semua pihak segera hentikan praktik kotor tersebut. Mari ciptakan iklim politik yang sehat, halal dan cerdas di Aceh Selatan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
"Kami atas nama SADAR Aceh Selatan menghimbau jangan gunakan cara haram dan syubhat demi kepentingan kelompok tertentu," tegasnya.
Pihaknya, sambung Tgk Ilham, telah berhasil mengumpulkan banyak bukti-bukti dan saksi-saksi terkait praktek kegiatan pemerintah yang disusupi agenda politik calon petahana.
Jika tindakan tersebut tidak dihentikan segera, maka pihaknya mengancam akan melaporkan kasus itu kepihak yang berwenang demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat di Aceh Selatan.
Penyesalan dan kekecewaan senada juga dialami dan diungkapkan oleh peserta acara pembagian SK guru dayah tersebut lainnya.
Seperti diutarakan oleh Tgk. Sulaiman Subhi. Menurutnya, jika saja acara dimaksud memang hendak berkampanye untuk calon petahana kenapa harus di bungkus dengan acara pembagian SK bagi Tengku-tengku dayah.
"Kenapa tidak disampaikan secara jujur saja bahwa ada agenda kampanye untuk calon petahana, kenapa harus buat alasan pembagian SK," sesalnya.
Ditambah lagi kecewaan peserta atas tidak transfaransi panitia terhadap anggaran yang digunakan untuk acara tersebut. Karena sebagian peserta diberi uang saku dan sebahagian lagi tidak.
"Apakah uang saku hanya diberikan kepada peserta yang bersedia jadi timses kandidat tertentu? karena selesai acara langsung ada kegiatan timses," timpal Tgk Tasman, salah seorang peserta lainnya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018