Tapaktuan (Antaranews Aceh) - Ratusan pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Inpres Tapaktuan (HPPIT) merasa telah ditipu oleh oknum pejabat Pemkab Aceh Selatan, sehingga mereka mempertegas komitmennya menolak untuk di relokasi.
Sebagai bentuk penolakan para pedagang mendatangi Kantor Bupati dan DPRK Aceh Selatan di Tapaktuan, Kamis petang dengan menumpang beberapa mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor.
Aksi ini nyaris ricuh bahkan para pedagang sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan petugas kepolisian yang mengawal ketat jalannya aksi. Meluapkan kekesalannya, para pedagang juga terlibat adu mulut dengan pejabat Pemkab setempat.
Hal itu terjadi karena para pedagang yang telah berada di halaman kantor Bupati Aceh Selatan sejak pukul 14.10 WIB berdiri dibawah terik matahari, tak kunjung ditemui oleh pejabat Pemkab setempat.
Bahkan, para pedagang sempat mengultimatum jika dalam hitungan beberapa menit tak juga ada perwakilan pejabat yang menemui mereka, maka ratusan pedagang mengancam akan masuk paksa dalam Kantor Bupati untuk menemui langsung pejabat terkait.
Tawaran dari pejabat Pemkab yang disampaikan melalui petugas kepolisian agar para pendemo mengutus beberapa perwakilannya untuk menggelar pertemuan di dalam Kantor Bupati ditolak. Mereka bersikeras meminta perwakilan pejabat menemui langsung pendemo dan sama-sama berdiri dibawah terik matahari.
Kondisi itu sempat membuat petugas kepolisian kalang kabut. Puluhan petugas yang diterjunkan mengamankan lokasi langsung membuat pagar betis di halaman kantor Bupati.
Kapolsek Kota Tapaktuan, AKP Mustafa terlihat mondar-mandir keluar masuk ruangan kantor Bupati meminta supaya salah seorang perwakilan pejabat Pemkab segera menemui para pedagang.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Sekdakab Aceh Selatan H Nasjuddin didampingi Camat Tapaktuan Yulmainar keluar menemui para pedagang.
Di depan pedagang, Nasjuddin menyatakan penyebab pihaknya terlambat menemui para pedagang karena harus menghubungi Plt Bupati Kamarsyah yang saat ini sedang berada di Banda Aceh.
Ketua HPPIT, Arzuna menyebutkan, sekitar 300 orang lebih para pedagang Pasar Inpres Tapaktuan menyesalkan kebijakan Pemkab Aceh Selatan mengalihfungsikan lahan pasar Inpres menjadi kawasan perkantoran pemerintah dan merelokasikan para pedagang ke lokasi Pasar Rakyat yang baru dibangun di kompleks PPI Gampong Lhok Bengkuang Timur.
Sebab, lanjut Arzuna, awalnya mereka diberitahukan oleh Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan bahwa Pasar Inpres Tapaktuan akan direnovasi, tapi belakangan diketahui telah dibangun bangunan pasar yang baru di kompleks PPI Lhok Bengkuang yang berjarak sekitar 3 Km dari Pasar Inpres.
"Tiba-tiba pada tahun 2017, kami didatangi petugas dari Pemkab Aceh Selatan meminta untuk menyetujui rencana relokasi para pedagang ke lokasi Pasar Rakyat yang baru dibangun. Atas dasar itulah, kami merasa jelas-jelas telah ditipu," sesalnya.
Apalagi, ujarnya, dalam pengambilan keputusan merelokasi pedagang Pasar Inpres, Pemkab Aceh Selatan tidak melibatkan para pedagang secara langsung, sehingga mereka menilai kebijakan relokasi itu murni keinginan oknum pejabat Pemkab Aceh Selatan secara sepihak.
Menanggapi hal ini, Sekdakab Aceh Selatan H. Nasjuddin menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan para pedagang dan seluruh persoalan serta tuntutan tersebut akan disampaikan kepada pimpinannya.
"Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, sebab yang ada kewenangan mengambil keputusan adalah pimpinan," tegasnya.
Dihadapan Ketua DPRK Aceh Selatan, T. Zulhelmi dan sejumlah anggota dewan lainnya, para pendemo memprotes keras ulah oknum anggota dewan yang menzalimi para pedagang karena terkesan memihak kepada Pemkab Aceh Selatan.
"Yang sangat kita sesalkan lagi, ada oknum anggota dewan yang hadir dalam rapat dengan pejabat Forkopimda terkesan membiarkan kehadiran oknum tertentu dalam rapat tersebut yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari pedagang Pasar Inpres Tapaktuan," Direktur Eksekutif YGHL, Sarbunis yang mendampingi para pedagang menggelar aksi demo.
Kecaman serupa juga disampaikan Ketua LSM Formak, Ali Zamzami. Bahkan, pihaknya tidak memberi ruang kesempatan kepada anggota dewan yang hendak menyampaikan klarifikasi atas tudingan yang telah dialamatkan kepada pihaknya.
Menurut Ali Zamzami, para pedagang yang menggelar aksi demo di Kantor DPRK tidak membutuhkan penjelasan dari oknum anggota dewan yang telah menyakiti perasaan para pedagang.
Suasana yang terlihat mulai memanas itu, akhirnya didinginkan kembali oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, T Zulhelmi. Adun Zul-panggilan akrab ketua dewan, menyatakan bahwa kehadiran salah seorang anggota dewan dalam rapat dengan pejabat Forkopimda beberapa waktu lalu resmi mewakili pimpinan DPRK Aceh Selatan yang saat itu berhalangan hadir.
"Sedangkan terkait kehadiran salah seorang oknum yang mengaku bagian dari pedagang Pasar Inpres Tapaktuan, kami pastikan bahwa hal itu bukan kehendak dari anggota dewan dimaksud, melainkan sebelum anggota dewan dimaksud hadir, oknum warga tersebut telah lebih dulu hadir sehingga kami pastikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota dewan," ujar Adun Zul.
Pihaknya, sambung Adun Zul, tetap berada dibelakang para pedagang pasar. Jika para pedagang belum setuju untuk direlokasi ke lokasi pasar yang baru dibangun, maka rencana relokasi oleh Pemkab Aceh Selatan tersebut dipastikan tidak akan terlaksana.
"Kami siap berada di belakang para pedagang, kami pastikan tidak akan ada relokasi dalam waktu dekat apalagi rencana itu belum mendapat persetujuan dari para pedagang," ujarnya.
Karena itu, ia mengharapkan kepada para pedagang silahkan melakukan aktivitas seperti biasa jangan terpengaruh dengan isu-isu relokasi.
"Kami akan berada di garis terdepan melakukan aksi protes jika Pemkab Aceh Selatan merelokasi pedagang. Apalagi saat ini menjelang datangnya bulan Ramadhan dan menyusul Hari Raya Idul Fitri, jika tetap di relokasi akan mengganggu mata pencaharian pedagang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Sebagai bentuk penolakan para pedagang mendatangi Kantor Bupati dan DPRK Aceh Selatan di Tapaktuan, Kamis petang dengan menumpang beberapa mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor.
Aksi ini nyaris ricuh bahkan para pedagang sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan petugas kepolisian yang mengawal ketat jalannya aksi. Meluapkan kekesalannya, para pedagang juga terlibat adu mulut dengan pejabat Pemkab setempat.
Hal itu terjadi karena para pedagang yang telah berada di halaman kantor Bupati Aceh Selatan sejak pukul 14.10 WIB berdiri dibawah terik matahari, tak kunjung ditemui oleh pejabat Pemkab setempat.
Bahkan, para pedagang sempat mengultimatum jika dalam hitungan beberapa menit tak juga ada perwakilan pejabat yang menemui mereka, maka ratusan pedagang mengancam akan masuk paksa dalam Kantor Bupati untuk menemui langsung pejabat terkait.
Tawaran dari pejabat Pemkab yang disampaikan melalui petugas kepolisian agar para pendemo mengutus beberapa perwakilannya untuk menggelar pertemuan di dalam Kantor Bupati ditolak. Mereka bersikeras meminta perwakilan pejabat menemui langsung pendemo dan sama-sama berdiri dibawah terik matahari.
Kondisi itu sempat membuat petugas kepolisian kalang kabut. Puluhan petugas yang diterjunkan mengamankan lokasi langsung membuat pagar betis di halaman kantor Bupati.
Kapolsek Kota Tapaktuan, AKP Mustafa terlihat mondar-mandir keluar masuk ruangan kantor Bupati meminta supaya salah seorang perwakilan pejabat Pemkab segera menemui para pedagang.
Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Sekdakab Aceh Selatan H Nasjuddin didampingi Camat Tapaktuan Yulmainar keluar menemui para pedagang.
Di depan pedagang, Nasjuddin menyatakan penyebab pihaknya terlambat menemui para pedagang karena harus menghubungi Plt Bupati Kamarsyah yang saat ini sedang berada di Banda Aceh.
Ketua HPPIT, Arzuna menyebutkan, sekitar 300 orang lebih para pedagang Pasar Inpres Tapaktuan menyesalkan kebijakan Pemkab Aceh Selatan mengalihfungsikan lahan pasar Inpres menjadi kawasan perkantoran pemerintah dan merelokasikan para pedagang ke lokasi Pasar Rakyat yang baru dibangun di kompleks PPI Gampong Lhok Bengkuang Timur.
Sebab, lanjut Arzuna, awalnya mereka diberitahukan oleh Disperindagkop dan UKM Aceh Selatan bahwa Pasar Inpres Tapaktuan akan direnovasi, tapi belakangan diketahui telah dibangun bangunan pasar yang baru di kompleks PPI Lhok Bengkuang yang berjarak sekitar 3 Km dari Pasar Inpres.
"Tiba-tiba pada tahun 2017, kami didatangi petugas dari Pemkab Aceh Selatan meminta untuk menyetujui rencana relokasi para pedagang ke lokasi Pasar Rakyat yang baru dibangun. Atas dasar itulah, kami merasa jelas-jelas telah ditipu," sesalnya.
Apalagi, ujarnya, dalam pengambilan keputusan merelokasi pedagang Pasar Inpres, Pemkab Aceh Selatan tidak melibatkan para pedagang secara langsung, sehingga mereka menilai kebijakan relokasi itu murni keinginan oknum pejabat Pemkab Aceh Selatan secara sepihak.
Menanggapi hal ini, Sekdakab Aceh Selatan H. Nasjuddin menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan para pedagang dan seluruh persoalan serta tuntutan tersebut akan disampaikan kepada pimpinannya.
"Nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, sebab yang ada kewenangan mengambil keputusan adalah pimpinan," tegasnya.
Dihadapan Ketua DPRK Aceh Selatan, T. Zulhelmi dan sejumlah anggota dewan lainnya, para pendemo memprotes keras ulah oknum anggota dewan yang menzalimi para pedagang karena terkesan memihak kepada Pemkab Aceh Selatan.
"Yang sangat kita sesalkan lagi, ada oknum anggota dewan yang hadir dalam rapat dengan pejabat Forkopimda terkesan membiarkan kehadiran oknum tertentu dalam rapat tersebut yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari pedagang Pasar Inpres Tapaktuan," Direktur Eksekutif YGHL, Sarbunis yang mendampingi para pedagang menggelar aksi demo.
Kecaman serupa juga disampaikan Ketua LSM Formak, Ali Zamzami. Bahkan, pihaknya tidak memberi ruang kesempatan kepada anggota dewan yang hendak menyampaikan klarifikasi atas tudingan yang telah dialamatkan kepada pihaknya.
Menurut Ali Zamzami, para pedagang yang menggelar aksi demo di Kantor DPRK tidak membutuhkan penjelasan dari oknum anggota dewan yang telah menyakiti perasaan para pedagang.
Suasana yang terlihat mulai memanas itu, akhirnya didinginkan kembali oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, T Zulhelmi. Adun Zul-panggilan akrab ketua dewan, menyatakan bahwa kehadiran salah seorang anggota dewan dalam rapat dengan pejabat Forkopimda beberapa waktu lalu resmi mewakili pimpinan DPRK Aceh Selatan yang saat itu berhalangan hadir.
"Sedangkan terkait kehadiran salah seorang oknum yang mengaku bagian dari pedagang Pasar Inpres Tapaktuan, kami pastikan bahwa hal itu bukan kehendak dari anggota dewan dimaksud, melainkan sebelum anggota dewan dimaksud hadir, oknum warga tersebut telah lebih dulu hadir sehingga kami pastikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota dewan," ujar Adun Zul.
Pihaknya, sambung Adun Zul, tetap berada dibelakang para pedagang pasar. Jika para pedagang belum setuju untuk direlokasi ke lokasi pasar yang baru dibangun, maka rencana relokasi oleh Pemkab Aceh Selatan tersebut dipastikan tidak akan terlaksana.
"Kami siap berada di belakang para pedagang, kami pastikan tidak akan ada relokasi dalam waktu dekat apalagi rencana itu belum mendapat persetujuan dari para pedagang," ujarnya.
Karena itu, ia mengharapkan kepada para pedagang silahkan melakukan aktivitas seperti biasa jangan terpengaruh dengan isu-isu relokasi.
"Kami akan berada di garis terdepan melakukan aksi protes jika Pemkab Aceh Selatan merelokasi pedagang. Apalagi saat ini menjelang datangnya bulan Ramadhan dan menyusul Hari Raya Idul Fitri, jika tetap di relokasi akan mengganggu mata pencaharian pedagang," katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018