Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Aceh di triwulan pertama tahun ini mengalami pertumbuhan 3,34 persen, bila dibanding triwulan I/2017 atau year on year.
"Tetapi dengan mengeluarkan migas (minyak dan gas bumi), maka pertumbuhan ekonomi di Aceh year on year jadi 3,65 persen," ucap Kepala BPS Aceh, Wahyudin di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan, perekonomian triwulan pertama tersebut diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,37 triliun atau 2,75 miliar dolar AS.
PDRD tanpa minyak dan gas bumi di Aceh tercatat sebesar Rp36,02 triliun atau menjadi sekitar 2,65 miliar dolar AS.
Ia merinci, lapangan usaha pengadaan air dan pengelolaan sampah mengalami pertumbuhan tertinggi 15,08 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 9,18 persen, dan pengadaan listrik dan gas 8,46 persen.
Stuktur perekonomian menurut lapangan usaha triwulan pertama masih tetap didominasi oleh tiga, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan 30,77 persen, perdangangan besar/eceran, dan reperasi kendaraan penyumbang 16,3 persen, dan konstruksi 9,56 persen.
"Tapi lapangan usaha adimistrasi pemerintah mengalami paling dalam 16,76 persen, diikuti jasa pendidikan 11,29 persen, dan jasa kesehatan 10,23 persen akibat RAPBA baru disahkan di akhir Maret 2018," sebut Wahyudin.
Dia menyebut, dari sisi pengeluaran PDRB periode ini, maka pertumbuhan tertinggi di komponen ekspor luar negeri 7,66 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,74 persen.
Pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan pertama tahun ini terhadap triwulan ke-IV tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,16 persen.
"Penurunan ini terjadi salah satunya, akibat komponen pengeluaran konsumsi pemerintah berkurang sebesar 58,21 persen terkait keterlambatan pengesahan APBA," tegasnya.
Deputi Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Teuku Munandar telah mengingatakan, keterlambatan penetapan APBA atau APBD di provinsi tentu menghambat roda perekonomian suatu daerah, apalagi bagi daerah-daerah yang laju perekonomiannya masih di topang belanja pemerintah.
"Belum selesainya proses APBA 2018, saya yakin hal ini bukan disebabkan faktor kesengajaan pihak eksekutif atau legislatif. Semua pihak ingin agar APBA segera selesai, demi program kerja yang direncanakan dapat segera terealisasi bagi masyarakat Aceh," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Tetapi dengan mengeluarkan migas (minyak dan gas bumi), maka pertumbuhan ekonomi di Aceh year on year jadi 3,65 persen," ucap Kepala BPS Aceh, Wahyudin di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan, perekonomian triwulan pertama tersebut diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,37 triliun atau 2,75 miliar dolar AS.
PDRD tanpa minyak dan gas bumi di Aceh tercatat sebesar Rp36,02 triliun atau menjadi sekitar 2,65 miliar dolar AS.
Ia merinci, lapangan usaha pengadaan air dan pengelolaan sampah mengalami pertumbuhan tertinggi 15,08 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 9,18 persen, dan pengadaan listrik dan gas 8,46 persen.
Stuktur perekonomian menurut lapangan usaha triwulan pertama masih tetap didominasi oleh tiga, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan 30,77 persen, perdangangan besar/eceran, dan reperasi kendaraan penyumbang 16,3 persen, dan konstruksi 9,56 persen.
"Tapi lapangan usaha adimistrasi pemerintah mengalami paling dalam 16,76 persen, diikuti jasa pendidikan 11,29 persen, dan jasa kesehatan 10,23 persen akibat RAPBA baru disahkan di akhir Maret 2018," sebut Wahyudin.
Dia menyebut, dari sisi pengeluaran PDRB periode ini, maka pertumbuhan tertinggi di komponen ekspor luar negeri 7,66 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,74 persen.
Pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan pertama tahun ini terhadap triwulan ke-IV tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,16 persen.
"Penurunan ini terjadi salah satunya, akibat komponen pengeluaran konsumsi pemerintah berkurang sebesar 58,21 persen terkait keterlambatan pengesahan APBA," tegasnya.
Deputi Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Teuku Munandar telah mengingatakan, keterlambatan penetapan APBA atau APBD di provinsi tentu menghambat roda perekonomian suatu daerah, apalagi bagi daerah-daerah yang laju perekonomiannya masih di topang belanja pemerintah.
"Belum selesainya proses APBA 2018, saya yakin hal ini bukan disebabkan faktor kesengajaan pihak eksekutif atau legislatif. Semua pihak ingin agar APBA segera selesai, demi program kerja yang direncanakan dapat segera terealisasi bagi masyarakat Aceh," katanya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018