Singkil (Antaranews Aceh) - LSM Komunitas Peduli Pembangunan Aceh Singkil (KPPAS) menyoroti kinerja konsultan perencanaan pembangunan parit di pinggir jalan nasional karena hasilnya tidak berfungsi.
"Pembangunan parit di kawasan Pasar Sianjo menuju Anjo Aceh Singkil dengan anggaran kurang lebih Rp1 miliar itu tidak membawa manfaat, tapi justru menimbulkan mudharat bagi masyarakat," kata Ketua LSM KPPAS Drs L Kabeakan, di Singkil, Sabtu.
Hasil dari pembangunan drainase jalan di kawasan pasar Sianjo - Anjo, Kecamatan Gunung Meriah, menurut dia, menjadi mudharat bagi masyarakat di kawasan itu, karena parit itu selalu tersumbat saat dilanda banjir.
Kabeakan menuturkan, sebelum drainase itu dibangun, tidak pernah terjadi luapan air di badan jalan hingga depan pasar mingguan itu, tapi kini setelah terbangun, saat turun hujan bukan hanya badan jalan yang tergenang, bahkan hingga rumah-rumah warga.
"Wajar jika dikatakan pembangunan parit itu membawa mudharat bukan manfaat alias asal jadi, tanpa perencanaan teknis yang matang dan tidak mengetahui struktur tanah pegunungan sebelum drainase itu dibangun," tuturnya lagi.
KPPAS meminta pertanggung jawaban satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait selaku pengguna anggaran dari pelaksanaan proyek itu, termasuk konsultan perencana.
Termasuk juga kepada Penjabat Pelaksana Tekhnis Kerja (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil, sebab pihak aktivis KPPAS itu sudah tidak percaya yang namanya PHO dan LPJ.
"Menurut kami masyarakat sudah cukup dirugikan dalam penggunaan fasilitas umum karena PHO dan LPJ hanya akal-akalan untuk menipu rakyat semakin krisis kepercayaan bila bupati tidak tegas dan lamban menindak lanjuti," ujarnya.
Aktivis tersebut merasa miris melihat kondisi kabupaten yang berjulukan "Bumi Syekh Abdurrauf Assingkili" ini, dalam sisi pembangunan infrastruktur yang tidak begitu baik, serta pejabat daerah setempat yang dinilai bekerja tidak benar.
Kabeakan memaparkan sudah triliunan rupiah Anggaran Pendapatan Kabupaten(APBK) Aceh Singkil digelontorkan sia-sia, serta ditambah lagi dengan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh, ?namun infrastruktur daerah itu masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
"Seperti yang kita lihat hingga saat ini, Kabupaten Aceh Singkil masih yang tertinggal dan termiskin dari seluruh kabupaten yang lain di Provinsi Aceh. Kan, ironis kalau hanya untuk memperkaya oknum - oknum rekanan dan pejabat semata," tegasnya.
LSM tersebut meminta pekerja pers yang bertugas di Aceh Singkil, untuk ikut mengawal pembangunan agar benar-benar dilaksanakan dan sesuai kebutuhan, sehingga terhindar dari upaya praktek penyalahgunaan dana.
Pemerintah setempat, tambahnya, seharusnya seiring dengan pemerintah pusat dalam memperkaya program padat karya, demi kepentingan masyarakat banyak, namun justru merugikan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Pembangunan parit di kawasan Pasar Sianjo menuju Anjo Aceh Singkil dengan anggaran kurang lebih Rp1 miliar itu tidak membawa manfaat, tapi justru menimbulkan mudharat bagi masyarakat," kata Ketua LSM KPPAS Drs L Kabeakan, di Singkil, Sabtu.
Hasil dari pembangunan drainase jalan di kawasan pasar Sianjo - Anjo, Kecamatan Gunung Meriah, menurut dia, menjadi mudharat bagi masyarakat di kawasan itu, karena parit itu selalu tersumbat saat dilanda banjir.
Kabeakan menuturkan, sebelum drainase itu dibangun, tidak pernah terjadi luapan air di badan jalan hingga depan pasar mingguan itu, tapi kini setelah terbangun, saat turun hujan bukan hanya badan jalan yang tergenang, bahkan hingga rumah-rumah warga.
"Wajar jika dikatakan pembangunan parit itu membawa mudharat bukan manfaat alias asal jadi, tanpa perencanaan teknis yang matang dan tidak mengetahui struktur tanah pegunungan sebelum drainase itu dibangun," tuturnya lagi.
KPPAS meminta pertanggung jawaban satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait selaku pengguna anggaran dari pelaksanaan proyek itu, termasuk konsultan perencana.
Termasuk juga kepada Penjabat Pelaksana Tekhnis Kerja (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil, sebab pihak aktivis KPPAS itu sudah tidak percaya yang namanya PHO dan LPJ.
"Menurut kami masyarakat sudah cukup dirugikan dalam penggunaan fasilitas umum karena PHO dan LPJ hanya akal-akalan untuk menipu rakyat semakin krisis kepercayaan bila bupati tidak tegas dan lamban menindak lanjuti," ujarnya.
Aktivis tersebut merasa miris melihat kondisi kabupaten yang berjulukan "Bumi Syekh Abdurrauf Assingkili" ini, dalam sisi pembangunan infrastruktur yang tidak begitu baik, serta pejabat daerah setempat yang dinilai bekerja tidak benar.
Kabeakan memaparkan sudah triliunan rupiah Anggaran Pendapatan Kabupaten(APBK) Aceh Singkil digelontorkan sia-sia, serta ditambah lagi dengan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh, ?namun infrastruktur daerah itu masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
"Seperti yang kita lihat hingga saat ini, Kabupaten Aceh Singkil masih yang tertinggal dan termiskin dari seluruh kabupaten yang lain di Provinsi Aceh. Kan, ironis kalau hanya untuk memperkaya oknum - oknum rekanan dan pejabat semata," tegasnya.
LSM tersebut meminta pekerja pers yang bertugas di Aceh Singkil, untuk ikut mengawal pembangunan agar benar-benar dilaksanakan dan sesuai kebutuhan, sehingga terhindar dari upaya praktek penyalahgunaan dana.
Pemerintah setempat, tambahnya, seharusnya seiring dengan pemerintah pusat dalam memperkaya program padat karya, demi kepentingan masyarakat banyak, namun justru merugikan masyarakat.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018