Blangpidie (Antaranews Aceh) - Hasil seleksi tenaga kontrak di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), hingga kini belum semuanya diumumkan oleh Pemerintah daerah setempat, sehingga ribuan peserta tes nasibnya menjadi terkatung-katung.
Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kabupaten Abdya, Asri Amin di Blangpidie, Sabtu mengatakan, ribuan calon tenaga kontrak telah mengikuti proses seleksi akhir 2017, namun hingga kini hasilnya belum semua diumumkan oleh pemerintah daerah.
Belum diketahui apa penyebab dan kendala Pemkab Abdya yang hingga kini belum semuanya mengumumkan hasil seleksi tersebut, padahal proses rekutmen dan ujian tes tenaga kontrak itu dilakukan pada akhir tahun lalu.
"Saya menduga jangan-jangan Pemerintah daerah ada kong kali kong dengan anggota DPRK Abdya terkait proses rekrutmen tenaga kontrak ini. Buktinya selama ini anggota legeslatif terkesan diam-diam saja tanpa bersuara mempertanyakan hasil pengumuman ini," ujar Asri Amin.
Aktifis ini menilai anggota legislatif yang telah dipilih oleh rakyat hingga bisa duduk di kursi parlemen tersebut terkesan tidak peduli pada rakyat dan kurang peka terhadap nasib calon ribuan tenaga kontrak yang kini terkatung-katung menunggu pengumuman hasil seleksi.
"Saya menilai selama ini anggota DPRK Abdya terkesan kurang peka terhadap nasib rakyat, terutama nasib ribuan tenaga kontrak yang hingga saat ini mereka belum memiliki kepastian apa lewat seleksi ataupun tidak," ujarnya.
Seharusnya, lanjut dia, anggota legislatif yang ada di DPRK Abdya mendesak pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan pengumuman hasil tes yang telah dilaksanakan tersebut supaya mereka tidak menjadi terkatung-katung.
"Anggota dewan pada hakikatnya `dilahirkan? dari rakyat dan digaji oleh negara melalui uang rakyat. Jadi, sudah sepatutnya lembaga terhormat itu membela hak-hak rakyat terutama terkait persoalan calon tenaga kontrak," ungkapnya.
Aktifis ini mengaku dirinya terkadang gerah terhadap kondisi anggota dewan Abdya yang terkesan diam seribu bahasa terhadap persoalan rakyat, karena fungsi kontrol anggota DPRK tidak dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Saya selaku mahasiswa mendesak para anggota DPRK Abdya untuk memanggil pemerintah daerah untuk mempertanyakan kelanjutan hasil seleksi tenaga kontrak tersebut," ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia lagi, mereka para peserta yang telah bersusah payah menyiapkan administrasi perlengkapan demi mengikuti ujian seleksi mendapat kepastian.
"Apakah lewat ataupun tidak harus diumumkan, supaya mereka tidak terkatung-katung dalam penantian yang tidak pasti," harapnya.
Salah seorang peserta seleksi tenaga kontrak warga Kecamatan Kuala Batee, Syukriati, mengaku sangat kecewa terhadap Pemkab Abdya lantaran hasil tes tenaga kontrak yang diikutinya hingga sekarang belum dikeluarkan pengumumannya.
"Seharusnya pemerintah daerah mengeluarkan terus pengumuman itu supaya kita tidak berharap lagi menjadi tenaga kontrak kalau memang tidak lewat," ungkapnya.
"Kemudian kita tidak lagi merasa terkatung-katung menunggu hasil ini," ungkap tenaga pengajar Sekolah Dasar yang telah berbhakti pada bangsa dan negara sejak tahun 2007.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kabupaten Abdya, Asri Amin di Blangpidie, Sabtu mengatakan, ribuan calon tenaga kontrak telah mengikuti proses seleksi akhir 2017, namun hingga kini hasilnya belum semua diumumkan oleh pemerintah daerah.
Belum diketahui apa penyebab dan kendala Pemkab Abdya yang hingga kini belum semuanya mengumumkan hasil seleksi tersebut, padahal proses rekutmen dan ujian tes tenaga kontrak itu dilakukan pada akhir tahun lalu.
"Saya menduga jangan-jangan Pemerintah daerah ada kong kali kong dengan anggota DPRK Abdya terkait proses rekrutmen tenaga kontrak ini. Buktinya selama ini anggota legeslatif terkesan diam-diam saja tanpa bersuara mempertanyakan hasil pengumuman ini," ujar Asri Amin.
Aktifis ini menilai anggota legislatif yang telah dipilih oleh rakyat hingga bisa duduk di kursi parlemen tersebut terkesan tidak peduli pada rakyat dan kurang peka terhadap nasib calon ribuan tenaga kontrak yang kini terkatung-katung menunggu pengumuman hasil seleksi.
"Saya menilai selama ini anggota DPRK Abdya terkesan kurang peka terhadap nasib rakyat, terutama nasib ribuan tenaga kontrak yang hingga saat ini mereka belum memiliki kepastian apa lewat seleksi ataupun tidak," ujarnya.
Seharusnya, lanjut dia, anggota legislatif yang ada di DPRK Abdya mendesak pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan pengumuman hasil tes yang telah dilaksanakan tersebut supaya mereka tidak menjadi terkatung-katung.
"Anggota dewan pada hakikatnya `dilahirkan? dari rakyat dan digaji oleh negara melalui uang rakyat. Jadi, sudah sepatutnya lembaga terhormat itu membela hak-hak rakyat terutama terkait persoalan calon tenaga kontrak," ungkapnya.
Aktifis ini mengaku dirinya terkadang gerah terhadap kondisi anggota dewan Abdya yang terkesan diam seribu bahasa terhadap persoalan rakyat, karena fungsi kontrol anggota DPRK tidak dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Saya selaku mahasiswa mendesak para anggota DPRK Abdya untuk memanggil pemerintah daerah untuk mempertanyakan kelanjutan hasil seleksi tenaga kontrak tersebut," ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia lagi, mereka para peserta yang telah bersusah payah menyiapkan administrasi perlengkapan demi mengikuti ujian seleksi mendapat kepastian.
"Apakah lewat ataupun tidak harus diumumkan, supaya mereka tidak terkatung-katung dalam penantian yang tidak pasti," harapnya.
Salah seorang peserta seleksi tenaga kontrak warga Kecamatan Kuala Batee, Syukriati, mengaku sangat kecewa terhadap Pemkab Abdya lantaran hasil tes tenaga kontrak yang diikutinya hingga sekarang belum dikeluarkan pengumumannya.
"Seharusnya pemerintah daerah mengeluarkan terus pengumuman itu supaya kita tidak berharap lagi menjadi tenaga kontrak kalau memang tidak lewat," ungkapnya.
"Kemudian kita tidak lagi merasa terkatung-katung menunggu hasil ini," ungkap tenaga pengajar Sekolah Dasar yang telah berbhakti pada bangsa dan negara sejak tahun 2007.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018