Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Pemerintah Aceh akan menggunakan katalog berbasis elektronik (e-katalog) untuk pelelangan proyek di antaranya pembangunan rumah layak huni.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Banda Aceh, Jumat, mengatakan, penggunaan e-katalog untuk pelelangan proyek guna mengantisipasi penyimpangan yang berimbas pada tindak pidana korupsi.
"Kalau menggunakan katalog, standarisasi harga dan pekerjaannya sudah jelas. Serta rekanan dengan panitia lelang juga tidak bersua. Dan ini tentu mencegah praktik korupsi," katanya.
Penggunaan e-katalog ini, kata dia, sudah dilakukan sebelumnya untuk pelelangan paket pengadaan mobil, komputer, maupun peralatan elektronik lainnya. Dan ini mampu mengantisipasi terjadinya praktik korupsi.
Ke depan, lanjut dia, penggunaan e-katalog pelelangan proyek diperluas untuk pekerjaan pembangunan rumah. Rencananya, Pemerintah Aceh akan menerapkan e-katalog untuk pembangunan 6.000 unit rumah duafa.
"Desain e-katalog pembangunan rumah tersebut sudah kami koordinasikan dan konsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP di Jakarta," kata Nova.
Pihak LKPP, menurut Plt Gubernur Aceh, menyatakan nilai atau harga pekerjaan bangunan bisa distandarisasi dan kemudian dimasukkan dalam katalog elektronik. E- katalog ini akan menjadi pedoman bagi peserta pelelangan di Pemerintah Aceh.
"Kami akan cari paket pekerjaan lainnya yang akan menggunakan katalog elektronik. Tujuan Pemerintah Aceh menggunakan katalog elektronik untuk menghindari praktik korupsi," kata Nova.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Banda Aceh, Jumat, mengatakan, penggunaan e-katalog untuk pelelangan proyek guna mengantisipasi penyimpangan yang berimbas pada tindak pidana korupsi.
"Kalau menggunakan katalog, standarisasi harga dan pekerjaannya sudah jelas. Serta rekanan dengan panitia lelang juga tidak bersua. Dan ini tentu mencegah praktik korupsi," katanya.
Penggunaan e-katalog ini, kata dia, sudah dilakukan sebelumnya untuk pelelangan paket pengadaan mobil, komputer, maupun peralatan elektronik lainnya. Dan ini mampu mengantisipasi terjadinya praktik korupsi.
Ke depan, lanjut dia, penggunaan e-katalog pelelangan proyek diperluas untuk pekerjaan pembangunan rumah. Rencananya, Pemerintah Aceh akan menerapkan e-katalog untuk pembangunan 6.000 unit rumah duafa.
"Desain e-katalog pembangunan rumah tersebut sudah kami koordinasikan dan konsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP di Jakarta," kata Nova.
Pihak LKPP, menurut Plt Gubernur Aceh, menyatakan nilai atau harga pekerjaan bangunan bisa distandarisasi dan kemudian dimasukkan dalam katalog elektronik. E- katalog ini akan menjadi pedoman bagi peserta pelelangan di Pemerintah Aceh.
"Kami akan cari paket pekerjaan lainnya yang akan menggunakan katalog elektronik. Tujuan Pemerintah Aceh menggunakan katalog elektronik untuk menghindari praktik korupsi," kata Nova.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018