Jakarta (Antaranews Aceh) - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada menteri, kepala lembaga dan kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa.
"Saya tegaskan perlunya fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai dana APBN keluar begitu saja," kata Presiden Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.
Ia meminta belanja APBN tidak habis hanya untuk belanja rutin yang tidak ada bekasnya.
"Jangan sampai habis untuk rutinitas saja, lupa mengukur kemanfaatan untuk masyarakat, harus 'money follow program'," kata Presiden Jokowi.
Presiden menyerahkan secara aimbolis DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD itu kepada 12 menteri dan pimpinan lembaga. Sementara untuk dokumen TKDD diserahkan kepada seluruh gubernur.
DIPA dan Alokasi TKDD merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluarab negara, pencairan atas beban APBN serta pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesae Rp2.165,1 triliun sementara belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian lembaga sebesar Rp855,4 triliun dan nonkementerian lembaga Rp778,9 triliun, keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
TKDD sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Saya tegaskan perlunya fokus dalam belanja APBN. Jangan sampai dana APBN keluar begitu saja," kata Presiden Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.
Ia meminta belanja APBN tidak habis hanya untuk belanja rutin yang tidak ada bekasnya.
"Jangan sampai habis untuk rutinitas saja, lupa mengukur kemanfaatan untuk masyarakat, harus 'money follow program'," kata Presiden Jokowi.
Presiden menyerahkan secara aimbolis DIPA Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi TKDD itu kepada 12 menteri dan pimpinan lembaga. Sementara untuk dokumen TKDD diserahkan kepada seluruh gubernur.
DIPA dan Alokasi TKDD merupakan dokumen yang menjadi dasar pengeluarab negara, pencairan atas beban APBN serta pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesae Rp2.165,1 triliun sementara belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian lembaga sebesar Rp855,4 triliun dan nonkementerian lembaga Rp778,9 triliun, keduanya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.
TKDD sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018