[Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman meminta pemerintahan gampong segera memperbarui atau update data sistem perencanaan pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM).
Permintaan ini disampaikan Wali Kota pada sosialisasi pemanfaatan data SIPBM sebagai sumber perencanaan pembangunan gampong di Aula Bappeda Kota Banda Aceh, Senin (7/1).
Sosialisasi ini diikuti para keuchik dan perangkat gampong dalam Kota Banda Aceh. Turut hadir Staf Ahli Bidang Pembangunan Setdako Banda Aceh Syukri, Kepala Bappeda Ir Gusmeri MT.
Kemudian, Kepala Disperindagkop dan UKM T Iwan Kesuma, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Dwi Putrasyah serta Ketua Komisi C DPRK Banda Aceh Mahyiddin.
Wali Kota mengatakan, SIPBM merupakan aplikasi berbasis website yang berisikan informasi data base pembangunan dari level gampong. Database ini saling terhubung antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Kemudian, diintegrasikan dengan data base kependudukan yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur gampong dan masyarakat.
"SIPBM ini sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, sebagai evidence base planning. Sebagai hidden detector juga, karena menjadi alat untuk mengetahui permasalahan langsung yang harus di intervensi sehingga dapat sejalan dan tepat sasaran," ujar Aminullah.
Selain itu, data ini juga sangat bermanfaat bagi legislatif karena dapat digunakan sebagai sumber data akurat untuk mengusulkan berbagai program terkait reses atau pokir yang tepat sasaran. SIPBM ini juga disebut Wali Kota sebagai inovasi perencanaan program baru.
"Jadi ini sangat penting. Saya minta semua gampong segera menginput data SIPBM ini," pinta Aminullah.
Bagi pemerintahan gampong sendiri, aplikasi ini sangat berguna sebagi sumber data perencanaan pembangunan gampong yang selama ini terindikasi kesulitan mendapatkan program atau kegiatan sehingga berakibat pada lambannya penyerapan APBG.
Dengan menggunakan data SIPBM, dapat menjadikan pemanfaatan dana desa lebih efektif karena dalam SIPBM ini dapat dilihat semua permasalahan gampong.
"SIPBM meliputi data kesehatan, ekonomi, data kemiskinan, pengangguran, anak yatim hingga kualifikasi pendidikan penduduk juga dimasukkan. Aplikasi ini merupakan kondisi riil gampong nantinya, jadi lebih efektif dalam merancang program," jelas Aminullah.
Data dari Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, hingga Januari 2019 masih ada 28 gampong yang belum menginput data SIPBM sama sekali. Namun ada sejumlah gampong yang sudah menginput data lengkap hingga 100 persen.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019