Banda Aceh (ANTARA) - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal melantik 92 pejabat struktural baru yang mengisi jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemko Banda Aceh, Senin.
"Pelantikan hari ini bukanlah sekadar pergantian jabatan atau seremonial administratif semata. Ini adalah momentum penyegaran dan penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjawab tuntutan zaman yang semakin dinamis," kata Illiza dalam amanatnya usai melantik.
Ke-92 pejabat tersebut terdiri dari 38 pejabat eselon IIIa, 53 pejabat eselon IIIb, dan satu orang pejabat eselon IVb. Mereka dilantik berdasar SK Wali Kota Banda Aceh nomor 800.1.3.3/1395/2025.
IIliza mengingatkan, arah pembangunan Banda Aceh lima tahun ke depan telah tertuang dalam RPJM 20252029 dengan visi besar: Banda Aceh Kota Kolaborasi. Visi tersebut menegaskan bahwa kemajuan kota tidak bisa dicapai oleh pemerintah saja, tetapi melalui kolaborasi seluruh unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
"Semangat kolaborasi inilah yang harus menjadi napas bagi setiap ASN, terutama bagi para pejabat yang hari ini dilantik," ujarnya.
Ia menekankan konteks nasional saat ini sedang menuntut birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan digital.
Pemerintah pusat, sedang mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan open government agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan.
"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Masyarakat sekarang menilai kinerja pemerintah bukan dari banyaknya kegiatan, tetapi dari dampak nyata dan kemudahan pelayanan," katanya.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Illiza berpesan untuk menjadi leader yang membimbing, bukan hanya memerintah; menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja, integritas, dan inovasi; dan memastikan pelayanan publik yang diberikan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Secara lokal, Banda Aceh sedang menghadapi sejumlah tantangan penting, terutama terkait penataan keuangan daerah agar lebih sehat dan efisien di tengah kebijakan nasional yang menekankan spending better, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi pajak dan retribusi daerah.
Kemudian, penguatan layanan dasar publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan kebersihan kota, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dengan berbagai program seperti pasar murah dan dukungan terhadap UMKM lokal.
"Serta, memperkuat karakter religius dan syariat Islam sebagai ruh dari pembangunan Banda Aceh," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintahannya ingin membangun birokrasi yang bukan hanya patuh pada aturan, tetapi juga hadir untuk melayani, tidak hanya sibuk dengan proses, tapi fokus pada hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
"Saya percaya, jika kita semua bekerja dengan semangat kolaborasi, maka Banda Aceh akan terus tumbuh sebagai kota yang religius, berdaya saing, dan berkarakter. Mari jadikan jabatan ini sebagai sarana pengabdian, bukan sekadar kedudukan," kata Illiza.
Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengingatkan bahwa jabatan ini bukan hadiah, tetapi ujian dan tanggung jawab moral. Maka, tunjukkan kinerja yang berdampak, jadilah pemimpin membangun tim, bukan merasa paling tinggi.
"Mari kita bekerja dengan hati, melayani dengan ikhlas, dan menjadikan setiap keputusan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah meridhai setiap langkah dan niat kita dalam membangun Banda Aceh yang lebih maju, religius, dan berdaya saing," demikian Illiza.
