Meulaboh (Antaranews Aceh) - Puluhan armada nelayan Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, terpaksa membongkar hasil tangkapan di lepas pantai karena armada mereka kesulitan masuk lewat muara menuju Pelabuhan Kuala Bubon.
Ketua Pemangku Adat Laut (Panglima Laot) Kabupaten Aceh Barat, Amiruddin, di Meulaboh, Minggu, mengatakan, kondisi itu sangat menyita waktu dan ekonomi nelayan, apalagi terjadi secara terus menerus karena kondisi mulut muara sangat dangkal.
"Hampir setiap hari kondisi nelayan di Samatiga seperti itu, makanya sambil menanti air pasang terkadang mereka sortir ikan di lepas pantai, ada yang terus melangsir dengan boad kecil kalau memang sudah sangat mendesak," katanya.
Dia berkata, apabila hendak melihat pemandangan armada nelayan terparkir di lepas pantai Lhok Bubon, dapat ditemukan sejak nelayan pulang pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB terjadinya pasang air laut mendorong kapal nelayan melewati muara.
Nelayan tidak berani memasuki jalur muara tersebut sampai memastikan air gelombang besar sebagai tenaga tambahan mendorong armada nelayan melewarti muara, apalagi masih sangat banyak sisa material di mulut muara yang tidak dibersihkan.
Mulai dari bongkahan batu gajah sampai puing - puing armada nelayan yang hancur dihempas gelombang saat tertahan di muara tersebut, belum ada yang membersihkan sehingga memperparah pendangkalan di mulut muara Kuala Bubon itu.
"Di sini ada 200 lebih armada, yang paling banyak itu kapasitas di bawah 10 GT, kalau lebih besar dari itu tidak bisa masuk walau pun ada pasang air laut. Ini juga yang membuat lambatnya tumbuh usaha sektor perikanan di Lhok Bubon," sebutnya lagi.
Mayoritas nelayan setempat memiliki armada 5 - 10 Grosstonage (GT) dengan jumlah aktif 125 unit, kalau pun ada nelayan yang berekonomi baik memiliki armada di atas 10 GT, maka akan di labuhkan dan membongkar hasil tangkapan di tempat lain.
Amiruddin, menyampaikan, selama ini pemangku adat laut bersama nelayan setempat terus berupaya meminta bantuan pemerintah, baik di daerah hingga ke Kementrian Kelauran dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia untuk upaya perbaikan infrastruktur.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada satu pun proposal dari mereka yang dikabulkan pemerintah, bahkan Pemkab Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) juga beberapa kali mengajukan permohonan ke pemerintah atasan, hasilnya masih nihil.
"Sudah banyak proposal kita layangkan, ke provinsi, Dirjen Perikanan KKP tapi sampai saat ini belum ada satu pun yang mendapat respon. Nelayan kita sebenarnya pasrah, tetapi terus berjuang bersama kami agar mendapat perhartian untuk itu," pungkasnya.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019