Meulaboh (Antaranews Aceh) - Seratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Pante Ceureumen dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Senin (4/2) siang melakukan gotong-royong massal untuk memperbaiki abutmen jembatan secara darurat di Jembatan Ulee Raket, di lintasan Meulaboh-Pante Ceureumen.
"Warga memperbaiki abutmen jembatan ini dikarenakan jembatan permanen belum ada, jembatan ini sebelumnya rusak akibat banjir pada November 2018 lalu," kata Kepala Desa Sawang Teubee, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Zulbaili kepada Antara, Senin siang.
Selama ini, akibat rusaknya jembatan permanen tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat di kawasan ini terganggu, dan harus menempuh jalur lain apabila ingin menuju ke pusat kecamatan maupun ke ibukota kabupaten.
Perbaikan dilakukan menggunakan satu unit alat berat milik desa, menggunakan beberapa pohon kelapa yang telah ditebang warga, dengan harapan akses transportasi warga untuk sementara bisa dilakukan.
"Kalau menunggu jembatan permanen kan masih lama, ini kita lakukan gotong-royong agar bisa dilintasi sepeda motor sementara waktu," tambah Zulbaili.
Pihaknya berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, dengan harapan akses masyarakat di dua kecamatan tersebut tidak lagi terhambat, akibat rusaknya sarana jembatan, pintanya.
Sebelumnya, saat menerima pendemo di Kantor Bupati Aceh Barat pada pertengahan Januari 2019 lalu, Bupati Aceh Barat H Ramli MS menegaskan pembangunan kembali jembatan di lintasan Meulaboh-Pante Ceureumen yang sudah rusak, bisa dilakukan dalam tahun ini asalkan pembangunanya dipindahkan ke lokasi lain di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI.
Hal ini didasarkan sesuai analisa tim teknis yang menyatakan, apabila jembatan tersebut dibangun di lokasi lama, maka dikhawatirkan akan berdampak dengan persoalan hukum, karena lokasi semula sangat rawan terjadinya longsor dan bencana alam, dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Tim teknis dari Pemkab Aceh Barat juga menyatakan akan mundur dari jabatan mereka, apabila pembangunannya dipaksakan di lokasi lama, karena tidak mau bermasalah dengan hukum.
Namun apabila dibangun di lokasi lain yakni di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, maka pembangunannya bisa dilakukan dalam tahun 2019, mengingat dana pembangunan sudah tersedia di APBK 2019 dengan jumlah anggaran mencapai Rp20 miliar.
"Kalau dibangun di lokasi lain, saya jamin pembangunannya bisa dilakukan tahun ini. Tapi kalau dipaksakan dibangun lagi di lokasi awal, tim teknis menyatakan tak bisa dilakukan karena memang sangat berisiko dengan hukum, serta biaya yang dibutuhkan mencapai Rp40 miliar lebih," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Warga memperbaiki abutmen jembatan ini dikarenakan jembatan permanen belum ada, jembatan ini sebelumnya rusak akibat banjir pada November 2018 lalu," kata Kepala Desa Sawang Teubee, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Zulbaili kepada Antara, Senin siang.
Selama ini, akibat rusaknya jembatan permanen tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat di kawasan ini terganggu, dan harus menempuh jalur lain apabila ingin menuju ke pusat kecamatan maupun ke ibukota kabupaten.
Perbaikan dilakukan menggunakan satu unit alat berat milik desa, menggunakan beberapa pohon kelapa yang telah ditebang warga, dengan harapan akses transportasi warga untuk sementara bisa dilakukan.
"Kalau menunggu jembatan permanen kan masih lama, ini kita lakukan gotong-royong agar bisa dilintasi sepeda motor sementara waktu," tambah Zulbaili.
Pihaknya berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, dengan harapan akses masyarakat di dua kecamatan tersebut tidak lagi terhambat, akibat rusaknya sarana jembatan, pintanya.
Sebelumnya, saat menerima pendemo di Kantor Bupati Aceh Barat pada pertengahan Januari 2019 lalu, Bupati Aceh Barat H Ramli MS menegaskan pembangunan kembali jembatan di lintasan Meulaboh-Pante Ceureumen yang sudah rusak, bisa dilakukan dalam tahun ini asalkan pembangunanya dipindahkan ke lokasi lain di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI.
Hal ini didasarkan sesuai analisa tim teknis yang menyatakan, apabila jembatan tersebut dibangun di lokasi lama, maka dikhawatirkan akan berdampak dengan persoalan hukum, karena lokasi semula sangat rawan terjadinya longsor dan bencana alam, dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
Tim teknis dari Pemkab Aceh Barat juga menyatakan akan mundur dari jabatan mereka, apabila pembangunannya dipaksakan di lokasi lama, karena tidak mau bermasalah dengan hukum.
Namun apabila dibangun di lokasi lain yakni di Desa Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, maka pembangunannya bisa dilakukan dalam tahun 2019, mengingat dana pembangunan sudah tersedia di APBK 2019 dengan jumlah anggaran mencapai Rp20 miliar.
"Kalau dibangun di lokasi lain, saya jamin pembangunannya bisa dilakukan tahun ini. Tapi kalau dipaksakan dibangun lagi di lokasi awal, tim teknis menyatakan tak bisa dilakukan karena memang sangat berisiko dengan hukum, serta biaya yang dibutuhkan mencapai Rp40 miliar lebih," tandasnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019