Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyatakan, pemerintah ibu kota provinsi paling barat Sumatera terus melakukan revitalisasi Krueng (sungai) Daroy dan sekarang sudah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.
"Syukur Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Krueng Daroy terus dilakukan revitalisasi dan sekarang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Kota Banda Aceh," kata Aminullah dalam sambutannya pada acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Senin.
Acara tersebut diikuti 1.000 orang dan dibuka langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Wali Kota Banda Aceh menyatakan, Krueng Daroy sebelumnya merupakan salah satu daerah terkumuh di pusat ibu kota provinsi paling barat Indonesia dan pasca dilakukan revilatilasi sudah terlihat indah.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri untuk melanjutkan revitalisasi Krueng Daroy agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Ibu Kota Provinsi Aceh," harap Mantan Direktur Utama Bank Aceh yang sekarang sudah menjadi Bank Syariah Aceh.
Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan revitalisasi Krueng Daroy sejak awal 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp14,11 miliar.
Secara giografis, Krueng Daroy berada di pusat Ibu Kota Provinsi Aceh meliputi lima Gampong (desa) yakni, Neusu Jaya, Neusu Aceh, Sukaramai, Kelurahan Seutui, dan Gampong Lamlagang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini kekurangan tiga ribu tenaga kerja di bidang konstruksi.
"Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang," katanya saat membuka acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.
Menteri menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, maka jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 diantaranya telah tersertifikasi.
Pemerintah Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belakangan ini programnya telah bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi," kata Basuki.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Syukur Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Krueng Daroy terus dilakukan revitalisasi dan sekarang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Kota Banda Aceh," kata Aminullah dalam sambutannya pada acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Senin.
Acara tersebut diikuti 1.000 orang dan dibuka langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan turut dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Wali Kota Banda Aceh menyatakan, Krueng Daroy sebelumnya merupakan salah satu daerah terkumuh di pusat ibu kota provinsi paling barat Indonesia dan pasca dilakukan revilatilasi sudah terlihat indah.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri untuk melanjutkan revitalisasi Krueng Daroy agar bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Ibu Kota Provinsi Aceh," harap Mantan Direktur Utama Bank Aceh yang sekarang sudah menjadi Bank Syariah Aceh.
Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan revitalisasi Krueng Daroy sejak awal 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp14,11 miliar.
Secara giografis, Krueng Daroy berada di pusat Ibu Kota Provinsi Aceh meliputi lima Gampong (desa) yakni, Neusu Jaya, Neusu Aceh, Sukaramai, Kelurahan Seutui, dan Gampong Lamlagang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini kekurangan tiga ribu tenaga kerja di bidang konstruksi.
"Kalau kita liat program pembangunan infrastruktur di Aceh Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun per tahun dan saat ini Aceh kekurangan tenaga kerja di bidang kontruksi sekitar 3.000 orang," katanya saat membuka acara Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.
Menteri menyebutkan, jika alokasi anggaran di Aceh rata-rata per tahun mencapai Rp2 triliun, maka jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi yang dibutuhkan mencapai 23.000 orang dan 20.000 diantaranya telah tersertifikasi.
Pemerintah Indonesia, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belakangan ini programnya telah bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Secara nasional, dari 8,3 juta pekerja kontruksi, baru 616 ribu orang yang sudah bersertifikat dan pemerintah telah mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikasi," kata Basuki.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019