Panglima Loat Aceh (Lembaga Adat Laut) meminta Pemerintah Aceh serius mengembangkan industri perikanan di provinsi setempat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
"Kita minta pemerintah fokus dan serius mengembangkan industri perikanan di Aceh agar nelayan sejahtera," kata Wakil Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftachuddin Cut Adek di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, provinsi paling barat Indonesia memiliki sumder daya alam (SDA) yang melimpah khususnya di sektor perikanan.
"Kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kita masih sangat terbatas. Ya, kita berharap pemerintah hadir memberikan solusi nyata untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan," ucap Sekretaris Palingma Loat Aceh.
Dikatakannya, hasil tangkapan nelayan provinsi paling barat Indonesia yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh selama ini diangkut dan dijual ke provinsi tetangga (Sumatera Utama) karena belum adanya industri perikanan di provinsi setempat.
"Kita belum punya industri perikanan dan ikan hasil tangkapan nelayan Aceh dijual ke Sumatera Utara dan sekitarnya," ungkap Miftachuddin.
Mayoritas masyarakat nelayan provinsi paling ujung barat Sumatera melaut atau mencari ikan tangkap hingga ke Samudera Hindia dan Selat Malaka.
"Rata-rata mereka di sini, melaut 10 hari. Dan kapal nelayan itu melaut ke Samudera Hindia," kata Syahbandar PPS Kutaraja, Banda Aceh, Kamil Sayuti.
Data Syahbandar setempat pada 2017 menyebut, terdapat 359 unit kapal perikanan dengan alat tangkap 261 kapal diantaranya menggunakan pukat cincin dan 98 pancing ulur.
"Kalau syarat untuk SPB (surat perintah berlayar), sesuai peraturan berlaku itu wajib ada SLO (surat laik operasi) dari perikanan. Tapi ini, berlaku bagi kapal perikanan di atas 10 gross ton," kata Kamil.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kita minta pemerintah fokus dan serius mengembangkan industri perikanan di Aceh agar nelayan sejahtera," kata Wakil Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftachuddin Cut Adek di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, provinsi paling barat Indonesia memiliki sumder daya alam (SDA) yang melimpah khususnya di sektor perikanan.
"Kapal dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kita masih sangat terbatas. Ya, kita berharap pemerintah hadir memberikan solusi nyata untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan," ucap Sekretaris Palingma Loat Aceh.
Dikatakannya, hasil tangkapan nelayan provinsi paling barat Indonesia yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh selama ini diangkut dan dijual ke provinsi tetangga (Sumatera Utama) karena belum adanya industri perikanan di provinsi setempat.
"Kita belum punya industri perikanan dan ikan hasil tangkapan nelayan Aceh dijual ke Sumatera Utara dan sekitarnya," ungkap Miftachuddin.
Mayoritas masyarakat nelayan provinsi paling ujung barat Sumatera melaut atau mencari ikan tangkap hingga ke Samudera Hindia dan Selat Malaka.
"Rata-rata mereka di sini, melaut 10 hari. Dan kapal nelayan itu melaut ke Samudera Hindia," kata Syahbandar PPS Kutaraja, Banda Aceh, Kamil Sayuti.
Data Syahbandar setempat pada 2017 menyebut, terdapat 359 unit kapal perikanan dengan alat tangkap 261 kapal diantaranya menggunakan pukat cincin dan 98 pancing ulur.
"Kalau syarat untuk SPB (surat perintah berlayar), sesuai peraturan berlaku itu wajib ada SLO (surat laik operasi) dari perikanan. Tapi ini, berlaku bagi kapal perikanan di atas 10 gross ton," kata Kamil.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019