Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh memperlihatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang cukup besar mencapai angka 79.97 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70.93 poin.
“Secara umum angka IDI 2018 kita (Aceh) naik melebihi dari angka nasional (IDI Nasional 2018, 72,39 poin). Bahkan kenaikan indeks Aceh ini tertinggi pertama di seluruh Indonesia,” kata Kepala BPS Aceh Wahyuddin di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan perubahan angka IDI 2018 Provinsi Aceh tersebut dipengaruhi tiga aspek yakni kebebasan sipil yang naik dari 87,27 menjadi 96,79 poin. Kemudian hak-hak politik naik dari 63,94 menjadi 68,09 poin dan lembaga demokrasi yang juga naik dari 61,47 menjadi 77,67 poin.
“Penyebab kenaikan salah satunya karena adanya pengkaderan dari partai politik pada 2018 untuk menghadapi pemilu legislatif guna menarik perhatian kadernya. Dan beberapa penyebab kenaikan dalam indikator lainnya,” katanya menambahkan.
Wahyuddin juga menyebutkan meski angka IDI Aceh mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun tingkat demokrasi Aceh masih termasuk dalam kategori “sedang”.
Katanya, klasifikasi tingkat demokrasi dibagi tiga kategori yakni, “baik” bagi yang mencapai angka indek lebih dari 80 poin, kemudian “sedang” dengan indeks 60-80 poin dan “buruk” di bawah 60 poin.
“Capaian angka IDI Aceh dari 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun. Pada 2014 naik 72,29 namun pada 2015 turun lagi 67,78 kemudian naik lagi pada 2016 sebesar 72,48 hingga kenaikan yang luar biasa sebesar 79,97 pada 2018,” katanya.
Indeks Demorkasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit (tunggal) yang mampu menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar untuk menyusun data tahunan ini sejak sepuluh tahun terakhir.
“Fluktuasi angka IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang memang dirancang untuk sensitif terhadap turun-naiknya kondisi demokrasi,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Secara umum angka IDI 2018 kita (Aceh) naik melebihi dari angka nasional (IDI Nasional 2018, 72,39 poin). Bahkan kenaikan indeks Aceh ini tertinggi pertama di seluruh Indonesia,” kata Kepala BPS Aceh Wahyuddin di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan perubahan angka IDI 2018 Provinsi Aceh tersebut dipengaruhi tiga aspek yakni kebebasan sipil yang naik dari 87,27 menjadi 96,79 poin. Kemudian hak-hak politik naik dari 63,94 menjadi 68,09 poin dan lembaga demokrasi yang juga naik dari 61,47 menjadi 77,67 poin.
“Penyebab kenaikan salah satunya karena adanya pengkaderan dari partai politik pada 2018 untuk menghadapi pemilu legislatif guna menarik perhatian kadernya. Dan beberapa penyebab kenaikan dalam indikator lainnya,” katanya menambahkan.
Wahyuddin juga menyebutkan meski angka IDI Aceh mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun tingkat demokrasi Aceh masih termasuk dalam kategori “sedang”.
Katanya, klasifikasi tingkat demokrasi dibagi tiga kategori yakni, “baik” bagi yang mencapai angka indek lebih dari 80 poin, kemudian “sedang” dengan indeks 60-80 poin dan “buruk” di bawah 60 poin.
“Capaian angka IDI Aceh dari 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi, kadang naik kadang turun. Pada 2014 naik 72,29 namun pada 2015 turun lagi 67,78 kemudian naik lagi pada 2016 sebesar 72,48 hingga kenaikan yang luar biasa sebesar 79,97 pada 2018,” katanya.
Indeks Demorkasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit (tunggal) yang mampu menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar untuk menyusun data tahunan ini sejak sepuluh tahun terakhir.
“Fluktuasi angka IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Aceh. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang memang dirancang untuk sensitif terhadap turun-naiknya kondisi demokrasi,” katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019