DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh menjadi pemuncak konsolidasi organisasi melalui konferensi daerah (Konferda) dan terpilih sebagai ketua, Muslahuddin Daud, mantan konsultan Bank Dunia yang memilih keluar dan menjadi pembina petani di kampung halamannya di Aceh.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/8)
Menurut Hasto Kristiyanto, Konferda di Aceh menjadi pemuncak dari kegiatan Konfercab dan Konferda di seluruh Indonesia, sebagai prasyarat pelaksanaan Kongres V yang akan diselenggarakan di Bali pada 8-10 Agustus.
"Konsolidasi organisasi yang dilakukan PDI Perjuangan pada tingkat cabang dan daerah, berupa evaluasi, sinkronisasi program, dan pergerakan struktural partai di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi," katanya.
Menurut Hasto, kini PDI Perjuangan memiliki struktur baru di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. DPD PDI Perjuangan Aceh, kata dia, adalah yang terakhir melakukan Konferda pada 3 Agustus kemarin.
"Aceh menjadi puncak konsolidasi. Ibu Megawati Soekarnoputri, dengan kejernihannya dalam melakukan profiling kader, akhirnya menugaskan Muslahuddin Daud, untuk memimpin PDI Perjuangan di Aceh," katanya.
Menurut dia, Muslahuddin adalah sosok cendekiawan berpengalaman luas dan visioner yang menjadi konsultan Bank Dunia.
"Namun karena panggilan nuraninya, Muslahuddin memilih mundur dari Bank Dunia dan menjadi pejuang kemanusiaan di kampung halamannya di Aceh dengan membantu para petani," ujar Hasto.
Sementara, sekretarisnya adalah Yunia Sofiasti, seorang muda yang terjun ke politik dengan basis pengalaman luas sebagai arsitek. Bendaharanya adalah Hamdani, seorang mantan aktivis ormas kemahasiswaan yang pernah berprofesi sebagai pengusaha kopi.
"Seluruh pimpinan baru DPD PDI Perjuangan Aceh tersebut dipilih dengan kewajiban memahami kebudayan Aceh," katanya.
Dengan selesainya Konferda di Aceh, kata dia, maka PDI Perjuangan semakin meneguhkan diri sebagai partai yang membumikan demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah.
"Hal itu bukan berarti meniscayakan kemajuan peradaban dengan munculnya berbagai teknologi baru. PDI Perjuangan justru menerapkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, perilaku organisasi, kepemimpinan, dan strategi politik dengan Pancasila sebagai panduannya," katanya.
Hasto menegaskan, struktur baru PDI Perjuangan di seluruh Indonesia itu diwujudkan dengan prinsip kaderisasi yang muncul dari bawah. "Jadi, PDI Perjuangan menjauhkan diri dari langkah pragmatis seperti membajak kader partai lain," katanya.
Berpolitik, kata dia, adalah investasi kehidupan bagi bangsa dan negara, sehingga harus dilakukan dengan cara yang baik-baik dan bukan jalan pintas.
"Kami percaya bahwa demokrasi Pancasila yang dijalankan dengan musyawarah, gotong royong, dan digelorakan oleh rasa cinta pada tanah air, adalah jalan demokrasi terbaik yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (4/8)
Menurut Hasto Kristiyanto, Konferda di Aceh menjadi pemuncak dari kegiatan Konfercab dan Konferda di seluruh Indonesia, sebagai prasyarat pelaksanaan Kongres V yang akan diselenggarakan di Bali pada 8-10 Agustus.
"Konsolidasi organisasi yang dilakukan PDI Perjuangan pada tingkat cabang dan daerah, berupa evaluasi, sinkronisasi program, dan pergerakan struktural partai di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi," katanya.
Menurut Hasto, kini PDI Perjuangan memiliki struktur baru di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. DPD PDI Perjuangan Aceh, kata dia, adalah yang terakhir melakukan Konferda pada 3 Agustus kemarin.
"Aceh menjadi puncak konsolidasi. Ibu Megawati Soekarnoputri, dengan kejernihannya dalam melakukan profiling kader, akhirnya menugaskan Muslahuddin Daud, untuk memimpin PDI Perjuangan di Aceh," katanya.
Menurut dia, Muslahuddin adalah sosok cendekiawan berpengalaman luas dan visioner yang menjadi konsultan Bank Dunia.
"Namun karena panggilan nuraninya, Muslahuddin memilih mundur dari Bank Dunia dan menjadi pejuang kemanusiaan di kampung halamannya di Aceh dengan membantu para petani," ujar Hasto.
Sementara, sekretarisnya adalah Yunia Sofiasti, seorang muda yang terjun ke politik dengan basis pengalaman luas sebagai arsitek. Bendaharanya adalah Hamdani, seorang mantan aktivis ormas kemahasiswaan yang pernah berprofesi sebagai pengusaha kopi.
"Seluruh pimpinan baru DPD PDI Perjuangan Aceh tersebut dipilih dengan kewajiban memahami kebudayan Aceh," katanya.
Dengan selesainya Konferda di Aceh, kata dia, maka PDI Perjuangan semakin meneguhkan diri sebagai partai yang membumikan demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah.
"Hal itu bukan berarti meniscayakan kemajuan peradaban dengan munculnya berbagai teknologi baru. PDI Perjuangan justru menerapkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, perilaku organisasi, kepemimpinan, dan strategi politik dengan Pancasila sebagai panduannya," katanya.
Hasto menegaskan, struktur baru PDI Perjuangan di seluruh Indonesia itu diwujudkan dengan prinsip kaderisasi yang muncul dari bawah. "Jadi, PDI Perjuangan menjauhkan diri dari langkah pragmatis seperti membajak kader partai lain," katanya.
Berpolitik, kata dia, adalah investasi kehidupan bagi bangsa dan negara, sehingga harus dilakukan dengan cara yang baik-baik dan bukan jalan pintas.
"Kami percaya bahwa demokrasi Pancasila yang dijalankan dengan musyawarah, gotong royong, dan digelorakan oleh rasa cinta pada tanah air, adalah jalan demokrasi terbaik yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia," ujarnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019