Banda Aceh, 2/4 (Antaraaceh) - Seluas 1,3 juta hektare lahan perkebunan sawit rakyat di Indonesia membutuhkan peremajaan karena umurnya lebih dari 30 tahun.
"Ini sesuatu yang mengkhawatirkan kita karena 1,3 juta hektare lahan perkebunan sawit di negara ini butuh peremajaan," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsjad di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Asmar Arsjad dalam workshop dengan tema industri perkebunan kepala sawit yang Berkelanjutan dan menyejahterakan,
Workshop yang dilaksanakan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) itu diikuti puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, pemuda, akademisi, dan masyarakat.
Asmar Arsjad mengatakan total keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia mencapai 3,8 juta hektare. Namun, 1,3 juta hektare di antaranya produksinya sudah berkurang karena tanamannya sudah tua dan butuh peremajaan.
"Pemerintah sepertinya kurang peduli terhadap peremajaan tanaman sawit. Kalau mengharapkan peremajaan dari petani, tentu tidak mampu. Jadi butuh bantuan pemerintah," ungkap Asmar Arsjad.
Menurut Asmar Arsjad, yang juga dosen di beberapa universitas di Medan, Sumatera Utara, sektor perkebunan rakyat kelapa sawit ini melibatkan jutaan tenaga kerja.
"Jika tanaman sawit di perkebunan rakyat ini tidak segera diremajakan, maka dikhawatirkan ada jutaan tenaga kerja juga kehilangan pekerjaan. Termasuk sekitar 20 juta orang yang berhubungan dengan perkebunan sawit rakyat ini kehilangan interaksinya," kata dia.
Padahal, kata dia, ada sekitar Rp100 triliun dana yang terkumpul dari sektor perkebunan kelapa sawit rakyat ini dan disetor kepada pemerintah. Seharusnya, dana tersebut bisa digunakan untuk peremajaan perkebunan rakyat itu.
"Tapi, ini tidak dilakukan. Dananya pun tidak tahu ke mana lagi sekarang. Hal ini terjadi karena tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat," kata dia.
Berbeda dengan Malaysia, kata dia, pemerintah negara tetangga itu menggunakan dana yang terkumpul dari sektor kelapa sawit untuk keperluan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit itu sendiri.
"Seperti mengampanye isu-isu positif dari kelapa sawit. Selama ini, banyak isu negatif mengenai kelapa sawit, seperti tidak ramah lingkungan, mengandung efek rumah kaca, dan sebagainya," sebut dia.
Oleh karena itu, kata Asmar Arsjad, pihaknya mengharapkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan perkebunan kelapa sawit rakyat. Serta membantah isu-isu miring terhadap kelapa sawit yang sengaja dihembuskan negara di Eropa.
"Pemerintah harus mau menyuarakan bahwa perkebunan sawit ini ramah lingkungan, tidak seperti yang dilontarkan negara-negara di Eropa, yang menyebutkan sawit ini menyebabkan perubahan iklim," tanda Asmar Arsjad.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Ini sesuatu yang mengkhawatirkan kita karena 1,3 juta hektare lahan perkebunan sawit di negara ini butuh peremajaan," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsjad di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Asmar Arsjad dalam workshop dengan tema industri perkebunan kepala sawit yang Berkelanjutan dan menyejahterakan,
Workshop yang dilaksanakan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) itu diikuti puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, pemuda, akademisi, dan masyarakat.
Asmar Arsjad mengatakan total keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia mencapai 3,8 juta hektare. Namun, 1,3 juta hektare di antaranya produksinya sudah berkurang karena tanamannya sudah tua dan butuh peremajaan.
"Pemerintah sepertinya kurang peduli terhadap peremajaan tanaman sawit. Kalau mengharapkan peremajaan dari petani, tentu tidak mampu. Jadi butuh bantuan pemerintah," ungkap Asmar Arsjad.
Menurut Asmar Arsjad, yang juga dosen di beberapa universitas di Medan, Sumatera Utara, sektor perkebunan rakyat kelapa sawit ini melibatkan jutaan tenaga kerja.
"Jika tanaman sawit di perkebunan rakyat ini tidak segera diremajakan, maka dikhawatirkan ada jutaan tenaga kerja juga kehilangan pekerjaan. Termasuk sekitar 20 juta orang yang berhubungan dengan perkebunan sawit rakyat ini kehilangan interaksinya," kata dia.
Padahal, kata dia, ada sekitar Rp100 triliun dana yang terkumpul dari sektor perkebunan kelapa sawit rakyat ini dan disetor kepada pemerintah. Seharusnya, dana tersebut bisa digunakan untuk peremajaan perkebunan rakyat itu.
"Tapi, ini tidak dilakukan. Dananya pun tidak tahu ke mana lagi sekarang. Hal ini terjadi karena tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat," kata dia.
Berbeda dengan Malaysia, kata dia, pemerintah negara tetangga itu menggunakan dana yang terkumpul dari sektor kelapa sawit untuk keperluan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit itu sendiri.
"Seperti mengampanye isu-isu positif dari kelapa sawit. Selama ini, banyak isu negatif mengenai kelapa sawit, seperti tidak ramah lingkungan, mengandung efek rumah kaca, dan sebagainya," sebut dia.
Oleh karena itu, kata Asmar Arsjad, pihaknya mengharapkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan perkebunan kelapa sawit rakyat. Serta membantah isu-isu miring terhadap kelapa sawit yang sengaja dihembuskan negara di Eropa.
"Pemerintah harus mau menyuarakan bahwa perkebunan sawit ini ramah lingkungan, tidak seperti yang dilontarkan negara-negara di Eropa, yang menyebutkan sawit ini menyebabkan perubahan iklim," tanda Asmar Arsjad.
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014