Presiden Jokowi mengatakan kepada jajaran eksekutif dan legislatif agar lebih efisien menggunakan anggaran dalam melakukan studi banding.
"Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan di Indonesia juga bisa dilakukan studi, tidak harus ke luar negeri. Anggaran negara menurut Jokowi harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.
Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia solid jadikan pemenang dalam kompetisi global
Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi.
"Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat," ujar Jokowi.
Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan juga menurut Presiden, jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan.
Baca juga: Presiden dorong produksi avtur dari kelapa sawit
"Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," katanya.
Presiden juga mendorong pemanfaatan teknologi terbaru sebab teknologi telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.
"Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan- terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan di Indonesia juga bisa dilakukan studi, tidak harus ke luar negeri. Anggaran negara menurut Jokowi harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat.
Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia solid jadikan pemenang dalam kompetisi global
Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi.
"Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat," ujar Jokowi.
Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan juga menurut Presiden, jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan, tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan.
Baca juga: Presiden dorong produksi avtur dari kelapa sawit
"Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," katanya.
Presiden juga mendorong pemanfaatan teknologi terbaru sebab teknologi telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.
"Tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan- terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan," kata dia.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019