Meulaboh,7/8 (Antaraaceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mengeluarkan edaran penolakan terhadap Kelompok Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS), imbauan ini untuk mencegah berkembangnya ideologi gerakan radikal tersebut ke provinsi ujung barat Indonesia itu.
"Tindak lanjutnya dari kesepakatan ini dibuat edaran yang akan disebarkan kepada masyarakat, bahwa seluruh ulama dan muspida sepakat untuk menolak kahadiran ISIS diwilayah kita,"kata Bupati Aceh Barat H T Alaidinsyah di Meulaboh Jum'at.
Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi pembahasan Islamic State Of Iraq and Suriah (ISIS) di aula Mapolres Aceh Barat bersama muspida, steke holder dan seluruh pimpinan pondok pasantren. seluruh peserta sepakat menolak kehadiran ISIS ke wilayah itu.
Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai menambahkan, ada salah seorang warga negara Indonesia yang sudah bai'ah, bergabung dengan kelompok ISIS yakni M Bahromsyah (Abu Muhammad Al-Indonesia) dia adalah DPO Porli dalam khasus terorisme di Aceh yang pernah ikut latihan di Jantho, Aceh Besar.
"M.Bahromsyah masih DPO, dia salah satu pelaku teroris di Aceh, pimpinannya Abu Bakar Ba'asyir kan lebih senior, itu pun sudah dibai'at masuk ISIS didalam penjara, ditempat  pengamanan yang ketat saja bisa dia lakukan apalagi ditempat terbuka, ini yang kita khawatirkan ISIS ini dibawa ke Aceh,"tegas Kapolres.
Kapolres mengaskan, tidak diharapkan adanya deklarasi ISIS seperti yang terjadi didelapan tempat di Indonesia karena itu sedini mungkin harus segera diantisipasi, baik mengenai kelompok ISIS maupun pendukung yang mendanai gerakan tersebut dengan dalih sumbangan, sedekah dan sebagainya.
Pada kesempatan tersebut disebut-sebut satu organisasi lokal yang tidak memiliki izin operasional di Aceh Barat yakni Lembaga Sosialisasi MoU (Les MoU) yang kemudian berubah menjadi Tim Relawan Aceh (TRA).
"Izin mereka di Aceh Utara, visi misi mereka bagus, tapi kenapa yang ditonjolkan TRA bukan Les Mou, konotasi TRA apakah Tentara Rakyat Aceh ataukan Relawan, kerja mereka mengumpulkan pajak di Aceh atau membantu kumpulkan dana untuk apa?,"Sebutnya.
Didampingi Komandan Kodim 0105 Aceh Barat Letkol Deni Azhar Rizaldi ia menjelaskan, pemerintah daerah akan lebih intens memantau gerakan organisasi yang muncul terlebih lagi dikawasan setempat sering muncul pemahaman baru yang menjadi kontroversi ditengah masyarakat.
Salah seorang pimpinan dayah/pasantren Kecamatan Kawai XVI Abu M Nasir menyampaikan, dikawasan mereka ada satu komunitas masyarakat yang mengenakan pakaian serba hitam nyaris mirip kelompok ISIS sebagaimana dilihat dari tanyangan televisi.
"Kami berharap pihak kepolisian dan TNI menyelidiki keberadaan mereka yang sudah berjumlah 7.000 orang, kami khawatir akan ada peradilan masa seperti kejadian munculnya Aliran Ladoni beberapa waktu lalu,"kata M Nasir.
Pemerintah Aceh Barat memberikan Tablet kepada 28 orang pimpinan dayah didaerah itu untuk memudahkan mereka mengetahi perkembangan informasi secara IT sehingga mengetahui aliran atau kelompok baru yang muncul mengatas namakan pergerakan umat Islam.
Pemberian sarana komunikasi jaringan internet tersebut diharapkan mampu membentengi para ulama di Aceh Barat tidak menerima sembarangan tamu dari luar yang berkedok sebagai seorang muslim yang memungkinkan memilik misi lain.
"Dalam pemaparan ulama sudah jelas bahwa agama dijadikan jalan untuk membangkitkan pergerakan ISIS ini, karena itu peran ulama sangat penting menyikapi dan membentengi masyarakat,"tutup bupati Alaidinsyah.


Editor : Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2026