Menurutnya, keberadaan para Kepala SKPK selaku pembantu kepala daerah hendaknya harus mampu menyaingi kencangnya lari Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra, sehingga capaian target pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat.
"Namun sayangnya, berdasarkan fakta yang ada selama ini terkesan keberadaan pejabat SKPK seperti kurang mendukung untuk menyukseskan program kerja Bupati. Buktinya, sederet visi misi dan program kerja yang telah dicetuskan Bupati, tapi dalam pelaksanaan di lapangan kurang berjalan maksimal," ungkap Helmi di Tapaktuan, Minggu.
Politisi yang berlatar belakang pengusaha ini mencontohkan seperti pogram kerja Bupati Sama Indra ingin memajukan sektor pariwisata di daerah itu, Helmi atas nama lembaga DPRK maupun masyarakat sangat mendukung program Bupati yang ingin menjadikan Kabupaten Aceh Selatan sebagai satu-satunya lokasi destinasi wisata di pantai barat selatan Aceh.
Hal itu, menurutnya, sangat didukung dengan ketersediaan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada, karena Aceh Selatan yang secara tofografi terletak di sepanjang pinggir pantai Samudra Hindia serta di apit oleh wilayah pegunungan, sangat strategis untuk dijadikan lokasi destinasi wisata.
"Bahkan ramai orang menyebut kondisi pemandangan alam Aceh Selatan yang masih alami dan eksotis itu bisa melebihi keindahan alam Pulau Bali. Jika objek-objek wisata yang ada mampu dibenahi dan di tata dengan baik," cetusnya.
Selain itu, Helmi Karim juga menyoroti program kerja Bupati Sama Indra yang ingin menjadikan Aceh Selatan sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Aceh dengan menargetkan tahun 2014 ini akan terwujud swasembada pangan di daerah itu.
"Kami bukan pesimis bahwa target itu tidak akan tercapai, tapi ketika melihat perkembangan di lapangan saat ini, rasa-rasanya kami prediksi keinginan Bupati akan sulit terwujud. Penyebabnya lagi-lagi karena kurangnya kemampuan pejabat terkait dalam menterjemahkan dan merealisakan program kerja Bupati," kritiknya.
Hal yang sama, kata H Helmi, juga terjadi pada bidang peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan.
Sebab, ujarnya, berdasarkan fakta yang ada selama ini, jangankan untuk mewujudkan keinginan Bupati meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan, justru dalam pelaksanaannya di lapangan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan justru semakin anjlok.
"Hal itu dapat dibuktikan dari merosotnya nilai kelulusan UN siswa SMA sederajat tahun 2014 yang menempatkan Kabupaten Aceh Selatan di rangking terakhir seluruh Aceh. Kondisi serupa juga terjadi pada bidang pelayanan kesehatan, yang dibuktikan dari banyaknya keluhan dari masyarakat selama ini," sesalnya.
Menurut penilaian pihaknya, kata Helmi, tidak maksimalnya tindaklanjut program kerja yang telah ditetapkan Bupati selaku kepala daerah oleh masing-masing pejabat Kepala SKPK selaku pembantu Bupati, karena langkah pengawasan (kontrol) dari top manager ke lapangan kurang maksimal, sehingga mengakibatkan perkembangan realisasi program kerja yang telah ditetapkan itu tidak jelas.
Di samping itu, pihaknya juga melihat tingkat keikhlasan bekerja oknum pejabat Kepala SKPK tertentu dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh Bupati terkesan seperti kurang.
"Saya melihat oknum pejabat di masing-masing SKPK selama ini seperti hanya sibuk menghabiskan anggaran setiap tahun anggaran berjalan. Baik anggaran rutin kantor, SPPD maupun anggaran proyek. Sedangkan untuk penciptaan program kerja yang sifatnya menyentuh langsung untuk peningkatan perekonomian masyarakat lapisan bawah sangat kurang bahkan nyaris tidak kelihatan di lapangan," sesalnya.
Selain itu, dia juga mengkritik kebiasaan oknum pejabat Aceh Selatan yang selama ini terkesan mengharapkan sumber anggaran dari APBK untuk dihabiskan setiap tahunnya.
Sebab, ujarnya, jika hanya mengharap dari sumber APBK, maka jangan harap mimpi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju lagi ke depannya akan terwujud.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bupati Sama Indra agar ke depannya membuat patron standarisasi keberhasilan kinerja pejabat Kepala SKPK.
"Dalam konteks itu, kami mengusulkan bahwa patron keberhasilan kinerja itu tidak hanya dilihat dari realisasi pekerjaan di dalam daerah, tapi hendaknya juga dilihat pejabat Kepala SKPK yang mana punya relasi yang kuat ke sejumlah kementerian di pusat dan juga dengan anggota DPR RI.
Konkritnya adalah patron keberhasilan kinerja itu juga dilihat dari pejabat yang mana yang mampu membawa anggaran besar ke dalam daerah sumber APBN, tandasnya.
Editor : Antara Aceh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
