"Untuk penuntasan pelabuhan ini butuh dana Rp300 miliar lagi, untuk tahapan yang sedang dipacu adalah pembangunan tambak labuh sudah diajukan kemudian baru setelah itu kita fikirkan yang lain,"kata kepala Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat T Helmi di Meulaboh, Jum'at.
Proyek multi years dana APBN tersebut belum ada perencanaan target penuntasan secara pasti, akan tetapi untuk mempercepat pemanfaatan diusulkan pembangunan yang bersifat urgens sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh nelayan meski dalam kondisi belum 100 persen.
Dalam upaya memperkuat maritim pemkab Aceh Barat melakukan beberapa trobosan terutama memperkaya infrastruktur pelabuhan, memberikan bantuan kepada nelayan seperti pengadaan armada, alat tangkap serta penguatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Upaya poros maritim juga kata Helmi, termasuk persoalan penanganan ikan segar agar tidak mempengaruhi produksi tangkapan nelayan serta pengadaan kapal-kapal diatas 30 gross tonnage (GT) sehingga mampu berlayar keperairan laut dengan jenis ikan bernilai ekonomis.
"Nelayan daerah kita disini masih serba terbatas, mulai dari armada tangkap sampai alat tangkap. Hal-hal demikian ini sedang kita upayakan melalui loby dengan pemerintah dan dalam tahun ini kita mendapat tiga armada berkapistas 30 GT," imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, Kabupaten Aceh Barat memiliki sekitar 800 unit armada tangkapan nelayan namun masih berkapasitas dibawah 30 GT, dengan fasilitas yang dimilki tersebut tidak sulit meningkatkan ekonomi 2.700 orang nelayan dikawasan setempat.
Helmi juga menyatakan, tidak ada soal nelayan setempat berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 1/Permen-KP/2015 menyangkut penangkapan udang lobster, pelarangan transhipment ikan dilaut atau bahkan pembatasan pembelian BBM kepada armada diatas 30 GT.
Di kawasan setempat tidak begitu besar produksi udang lobster, apalagi persoalan melakukan bongkar muat hasil tangkap ditengah laut karena armada nelayan masih berkapasitas dibawah 30 GT sehingga semua boad dapat masuk muara.
"Semua kapal membawa hasil tangkapan kedarat karena armada masih dibawah 30 GT, demikian juga dengan pembatasan BBM hasil pertemuan kami tidak ada soal karena yang kita rekomendasi pembelian Solar Subsidi semua armada dibawah 30 GT," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
