Meulaboh (ANTARA Aceh) - Wakil Bupati Aceh Barat, Provinsi Aceh Rachmad Fitri HD meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk lebih terbuka terhadap pelayanan informasi kepada publik.
"Selama ini masyarakat belum dapat mengakses informasi secara optimal, tentang berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, karena itu kami minta SKPK agar dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik,"katanya di Meulaboh, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan bimbingan teknis kehumasan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh 50 peserta dari unsur PNS struktural maupun staf setiap SKPK dan PNS instansi vertikal.
Rachmad Fitri HD menyampaikan, keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik yang diwujudkan dengan dukungan penyiapan sarana dan prasarana informasi.
Berkenaan dengan kegiatan berlangsung selama dua hari di aulad setdakab Aceh Batrat tersebut, diharapkan menjadi suatu langkah positif untuk mewujudkan informasi yang dinamis pada SKPK agar dapat serius mengelolanya.
"Informasi dari setiap hasil kerja SKPK butuh diketahui publik, melalui jaringan internet yang ada disetiap perkantoran pemerintah agar dapat diakses untuk disebarluaskan sehingga diketahui oleh khalayak,"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, dengan keterbukaan informasi demikian tidak terjadi distorsi informasi khususnya di instansi pemerintahan dan lembaga humas harus jadi gudang informasi bagi masyarakat, menjadi jembatan terbentuknya citra positif pemerintah melalui humas.
Rachmad Fitri HD menyampaikan, melalui bimbingan teknis kehumasan demikian dapat lebih meningkatkan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat untuk mewujudkan citra pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif dan aspiratif dalam menuju Aceh Barat makmur, sehat dan berwawasan.
Sementara itu Kasubag Hubungan Media Masa setdakab Aceh Barat Jopi D Saputra dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut guna menambah wawasan dan pengetahuan aparatur tentang pentingnya publik relations (kehumasan) sebagai objek informasi.
"Melalui kegiatan ini kami berharap dapat membentuk mekanisme pelaksanaan komunikasi dan informasi yang efektif dalam menyebarluaskan pencapaian hasil pembangunan Pemerintah kepada masyarakat luas,"katanya menambahkan.
"Selama ini masyarakat belum dapat mengakses informasi secara optimal, tentang berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, karena itu kami minta SKPK agar dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik,"katanya di Meulaboh, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan pada pembukaan bimbingan teknis kehumasan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh 50 peserta dari unsur PNS struktural maupun staf setiap SKPK dan PNS instansi vertikal.
Rachmad Fitri HD menyampaikan, keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik yang diwujudkan dengan dukungan penyiapan sarana dan prasarana informasi.
Berkenaan dengan kegiatan berlangsung selama dua hari di aulad setdakab Aceh Batrat tersebut, diharapkan menjadi suatu langkah positif untuk mewujudkan informasi yang dinamis pada SKPK agar dapat serius mengelolanya.
"Informasi dari setiap hasil kerja SKPK butuh diketahui publik, melalui jaringan internet yang ada disetiap perkantoran pemerintah agar dapat diakses untuk disebarluaskan sehingga diketahui oleh khalayak,"imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan, dengan keterbukaan informasi demikian tidak terjadi distorsi informasi khususnya di instansi pemerintahan dan lembaga humas harus jadi gudang informasi bagi masyarakat, menjadi jembatan terbentuknya citra positif pemerintah melalui humas.
Rachmad Fitri HD menyampaikan, melalui bimbingan teknis kehumasan demikian dapat lebih meningkatkan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat untuk mewujudkan citra pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif dan aspiratif dalam menuju Aceh Barat makmur, sehat dan berwawasan.
Sementara itu Kasubag Hubungan Media Masa setdakab Aceh Barat Jopi D Saputra dalam laporannya menyampaikan, kegiatan tersebut guna menambah wawasan dan pengetahuan aparatur tentang pentingnya publik relations (kehumasan) sebagai objek informasi.
"Melalui kegiatan ini kami berharap dapat membentuk mekanisme pelaksanaan komunikasi dan informasi yang efektif dalam menyebarluaskan pencapaian hasil pembangunan Pemerintah kepada masyarakat luas,"katanya menambahkan.
Pewarta: Pewarta : AnwarUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
