Bangun koordinasi wujudkan program kependudukan

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Aceh guna mengoptimalkan berbagai program kependudukan.

"Kami yakin dengan komunikasi dan koordinasi yang baik akan mampu mengoptimalkan berbagai program kependudukan yang telah dicanangkan," katanya di sela-sela melantik kepala perwakilan BKKBN Aceh di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Senin.

Gubernur Aceh melantik dr M Yani sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh. dalam pelantikan tersebut turut dihadiri  Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan dan Kepala BKKBN RI dr Surya Chandra Surapaty.

Ia menjelaskan, upaya mewujudkan keluarga sejahtera merupakan langkah penting bagi semua pihak guna menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Zaini mengatakan, salah satu program penting untuk mewujudkan harapan itu adalah menjalankan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan baik, sebab fakta membuktikan kalau kesuksesan program tersebut berbanding lurus dengan kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga.

Menurut dia, pemerintah cukup berhasil dalam mengampanyekan program Keluarga Berencana, terutama pada era 80-an hingga tahun 2.000 di mana Indonesia sukses menekan laju pertumbuhan penduduk dari 5,6 menjadi 2,8 per tahun dan mampu menurunkan total fertility rate (TFR) sebesar 50 persen.

Ia mengatakan, pada era otonomi berlangsung komitmen politis terhadap Program KB dinilai melemah di daerah menyusul program pengendalian penduduk mengalami stagnan, bahkan di beberapa daerah, program tersebut hampir terabaikan.

"Tak mengherankan jika secara nasional, pertumbuhan penduduk mencapai selama sepuluh tahun terakhir mencapai 20 sampai 25 juta jiwa," katanya.

Ia menambahkan, persoalan kependudukan merupakan masalah serius karena dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk Aceh cenderung meningkat.

"Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan Progam KB di Aceh karena masalah tersebut terkait dengan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pangan, lapangan pekerjaan dan sebagainya," kata Zaini.