Tim Gakkum KLHK periksa pemilik PHAT di Nagan Raya, diduga terkait penebangan pohon

Selain meminta keterangan terhadap AF, Tim Gakkum KLHK Republik Indonesia wilayah Sumatera, juga sudah meminta keterangan dari personil Kantor Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, sebagai pemberi keterangan ahli dalam kasus tersebut, demikian Naharuddin.

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melakukan penutupan sementara terhadap izin penatausahaan hasil hutan seluas 216 Ha di kawasan Kila, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh, Naharuddin mengatakan, izin yang dibekukan atau ditutup sementara ini yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) atasnama AF.

Naharuddin menjelaskan, pembekuan sementara hak akses SIPUHH dan PHAT tersebut, karena belum adanya keabsahan terhadap bukti penguasaan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang digunakan oleh pemegang hak atas tanah atau PHAT.

Dengan dibekukan akses SIPUHH maka PHAT, kata dia, maka pemegang hak atas tanah tidak dibolehkan melakukan kegiatan operasional dan penatausahaan  hasil hutan.

Diantaranya seperti larangan penebangan, larangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan larangan pengangkutan kayu pada areal PHAT tersebut.

Pembekuan sementara hak akses pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 16 Oktober 2023.

Baca juga: KLHK bekukan izin penatausahaan hasil hutan di Nagan Raya, dilarang tebang pohon