Banda Aceh, 12/3 (Antara) - Wakil Bupati Aceh Besar  H Syamsulrizal menyatakan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) yang diperoleh kabupaten setempat dari Pemerintah Pusat pada tahun 2014 mencapai Rp48 miliar.
"Alokasi anggaran yang kita terima untuk tahun 2014, lebih besar dibanding tahun 2013 hanya sekitar Rp6,3 miliar," katanya disela-sela sosialisasi PNPM-MPd Integrasi Program Putoh Ngon Mupakat Kuwat Ngon Meuseuraya (P2MKM) Kabupaten Aceh Besar di Jantho, Selasa.
Dijelaskannya peningkatan alokasi anggaran dari  Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat juga tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) dan PNPM Integrasi Program P2MKM.
Ia mengatakan PNP-MPd telah meletakkan dasar-dasar untuk terwujudnya sistem pengelolaan pembangunan partisipatif di gampong/desa dan antargampong.
Menurut dia, masyarakat telah berperan secara nyata dan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
PNPM MPd juga telah mendukung upaya perbaikan manajemen di gampong melalui fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan RENCANA KERJA PEMBANGUNAN GAMPONG (RKPG).
Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan pintu masuk dalam rangka mewujudkan satu perencanaan gampong untuk semua.
"Saya  minta kepada kepala SKPD untuk mensinergikan dengan program yang diusulkan masyarakat dan kami sangat berharap juga dukungan dari DPRK dalam menoptimal programPNPM Mandiri Integrasi P2MKM," katanya.
Ia menambahkan pada tahun 2014, Aceh Besar juga mendapatkan dana BLM untuk pola khusus penguatan dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri sebesar Rp6,2 miliar.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (BPMG) Aceh Besar  Ramli Yahya mengatakan total dana BLM yang telah terserap di kabupaten itu sejak  2007 hingga 2013 sebesar Rp 209 miliar.
Ia mengatakan tujuan umum dari PNPM MPd Integrasi untuk menyatukan sistem pembangunan partisipatif model PNPM Mandiri Perdesaan dan program sejenis ke dalam sistem pembangunan reguler di daerah serta menyelaraskan perencanaan tehnokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.

Pewarta: Pewarta : Muhammad Ifdhal
Editor : Salahuddin Wahid

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.