#INDIKASI

Kami memiliki 1306 berita tentang indikasi

Bupati Aceh Tamiang: Tidak boleh ada pemotongan bansos jadup korban bencana

Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi menegaskan bahwa bantuan jaminan hidup (jadup), pemulihan ekonomi, dan uang perabot rumah tangga ...

Batu Giok Nagan Raya peroleh sertifikasi hak kekayaan inteleltual dari pemerintah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh Meurah Budiman mengatakan Batu Giok Aceh (Batu Giok) Nagan saat ini telah ...

Kemenkum dorong komoditas unggulan Abdya dilindungi secara hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh siap untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengurus sertifikasi indikasi ...

Beras sigupay punya karakter unik, Kemenkum Aceh dorong untuk dilindungi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh memacu perlindungan hukum bagi produk komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Barat ...

Polisi selidiki penemuan pekerja tewas tergantung di ruko di depan Masjid Agung Meulaboh

Penyidik Satuan Reserse Kriminal  Polres Aceh Barat hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya Baihaqi ...

Alpukat hingga gula enau belum punya payung hukum, Kemenkum Aceh Desak Bener Meriah bikin qanun

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah untuk segera ...

BNPB juga kerahkan helikopter tangani meluasnya karhutla di Aceh Barat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini telah mengerahkan helikopter ke Kabupaten Aceh Barat, sebagai upaya ...

BPBD: 29,1 Ha lahan gambut di Aceh Barat terbakar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini mencatat seluas 29,1 hekare lahan gambut dan ...

Selamatkan emping melinjo hingga geudeu-geudeu, Kemenkum Aceh Desak Pemkab Pidie terbitkan Qanun KI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie segera menerbitkan qanun atau ...

DJKI selesaikan 104 sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dalam kurun waktu lima tahun sejak 1 Januari 2022 hingga 20 Mei ...