General Manajer PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh, Jefri Rosiadi mengatakan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN itu fokus pada pengembangan UMKM masyarakat, pendidikan, lingkungan hidup, serta membangun sarana rumah ibadah di provinsi paling barat Indonesia tersebut.
“Dana CSR ini ada beberapa bidang kita bantu seperti pendidikan, lingkungan hidup, UMKM, rumah ibadah dan lainnya. Jadi setiap tahun kita programkan ini, memang nilainya tidak banyak tapi paling tidak kita sudah berkontribusi untuk Aceh ini,” katanya, di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Jefri usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan pelaku usaha swasta maupun BUMN di Aceh terkait penyaluran dana CSR agar tepat sasaran serta terkoordinasi dengan baik sehingga tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.
Dia menjelaskan, setiap tahunnya PLN Aceh memfokuskan pada program tersebut. Kata dia, seperti tahun lalu mereka melakukan perbaikan rumah ibadah, kemudian juga membangun rumah yang tidak layak huni sehingga menjadi layak untuk ditempati masyarakat.
Kemudian juga, untuk sektor pendidikan pihaknya membantu biaya penelitian kepada mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, serta menjalankan program merawat lingkungan seperti penanaman tanaman bakau (mangrove) di wilayah pesisir pantai Aceh. Maka kata dia, semua program itu dijalankan dalam bingkai CSR.
“Untuk UMKM kita juga lakukan. Seperti tahun lalu UMKM di Sigli, kabupaten Pidie, kita bantu mereka agar bisa lebih maju. Jadi banyak sudah kita lakukan selama ini. Ke depannya kita juga fokuskan ke program seperti ini,” katanya.
Selain itu, dia menyebutkan nota kesepahaman tersebut memang merupakan suatu trobosan dari pemerintah daerah, agara perusahaan-perusahaan di Aceh itu berkontribusi dalam pembangunan Aceh untuk mewujudkan masyarakat Aceh sejahtera.
“Tindak lanjut MoU ini pemerintah Aceh untuk bisa memonitor pelaksanaan CSR masing-masing perusahaan sehingga tidak tumpang tindih programnya sehingga betul-betul terarah, dan ini cukup bagus,” katanya.
Menurutnya, selama ini proposal yang diterima pihaknya beragam. Mulai dari masyarakat, LSM, bahkan dari pemerintah kabupaten/kota. Pada 2018 dan tahun ini mereka membantuk masing-masing satu unit ambulance untuk kota Lhokseumawe dan kabupaten Pidie Jaya.
Jadi sebetulnya, akuinya, selama ini PLN telah melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam penyaluran dana CSR, namun dengan adanya MoU tersebut maka koordinasinya akan lebih tertip dalam administrasinya.
“Sehingga nantinya perusahaan-perusahaan itu tidak tumpang tindih (program). Kalau selama ini ya misalnya PLN jalan sendiri, maka kalau dikoordinasi dengan pemerintah daerah mungkin bisa dilihat mana yang sangat membutuhkan sehingga tidak terfokus satu tempat,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
“Dana CSR ini ada beberapa bidang kita bantu seperti pendidikan, lingkungan hidup, UMKM, rumah ibadah dan lainnya. Jadi setiap tahun kita programkan ini, memang nilainya tidak banyak tapi paling tidak kita sudah berkontribusi untuk Aceh ini,” katanya, di Banda Aceh, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Jefri usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan pelaku usaha swasta maupun BUMN di Aceh terkait penyaluran dana CSR agar tepat sasaran serta terkoordinasi dengan baik sehingga tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya.
Dia menjelaskan, setiap tahunnya PLN Aceh memfokuskan pada program tersebut. Kata dia, seperti tahun lalu mereka melakukan perbaikan rumah ibadah, kemudian juga membangun rumah yang tidak layak huni sehingga menjadi layak untuk ditempati masyarakat.
Kemudian juga, untuk sektor pendidikan pihaknya membantu biaya penelitian kepada mahasiswa di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, serta menjalankan program merawat lingkungan seperti penanaman tanaman bakau (mangrove) di wilayah pesisir pantai Aceh. Maka kata dia, semua program itu dijalankan dalam bingkai CSR.
“Untuk UMKM kita juga lakukan. Seperti tahun lalu UMKM di Sigli, kabupaten Pidie, kita bantu mereka agar bisa lebih maju. Jadi banyak sudah kita lakukan selama ini. Ke depannya kita juga fokuskan ke program seperti ini,” katanya.
Selain itu, dia menyebutkan nota kesepahaman tersebut memang merupakan suatu trobosan dari pemerintah daerah, agara perusahaan-perusahaan di Aceh itu berkontribusi dalam pembangunan Aceh untuk mewujudkan masyarakat Aceh sejahtera.
“Tindak lanjut MoU ini pemerintah Aceh untuk bisa memonitor pelaksanaan CSR masing-masing perusahaan sehingga tidak tumpang tindih programnya sehingga betul-betul terarah, dan ini cukup bagus,” katanya.
Menurutnya, selama ini proposal yang diterima pihaknya beragam. Mulai dari masyarakat, LSM, bahkan dari pemerintah kabupaten/kota. Pada 2018 dan tahun ini mereka membantuk masing-masing satu unit ambulance untuk kota Lhokseumawe dan kabupaten Pidie Jaya.
Jadi sebetulnya, akuinya, selama ini PLN telah melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam penyaluran dana CSR, namun dengan adanya MoU tersebut maka koordinasinya akan lebih tertip dalam administrasinya.
“Sehingga nantinya perusahaan-perusahaan itu tidak tumpang tindih (program). Kalau selama ini ya misalnya PLN jalan sendiri, maka kalau dikoordinasi dengan pemerintah daerah mungkin bisa dilihat mana yang sangat membutuhkan sehingga tidak terfokus satu tempat,” katanya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019