Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mendorong Pemerintah Kota Banda memperkuat ekonomi masyarakat guna mencegah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kami terus mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat ekonomi masyarakat. Jangan sampai ekonomi masyarakat menurun sehingga menyebabkan kemiskinan dan penganggaran bertambah," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani di Banda Aceh, Rabu.
Oleh karena itu, sebut Askhalani, Pemerintah Kota Banda Aceh harus memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut aktivis antikorupsi itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan visi dan misi Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin.
"Visi dan misi pemberdayaan ekonomi umat ini harus diwujudkan. Pemberdayaan ini juga bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Ini menjadi penting untuk mencegah kemiskinan dan pengangguran," kata Askhalani.
Askhalani juga menyarankan Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun rencana induk yang memberi banyak dampak pada penguatan perekonomian masyarakat. Rencana induk tersebut juga akan memudahkan pelaksanaan program ekonomi yang bermuara pada pencegahan kemiskinan dan pengangguran.
"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apalagi Kota Banda Aceh sudah memiliki infrastruktur memadai dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Aceh," sebut Askhalani
Selain pemberdayaan ekonomi, Askhalani menyarankan Anggaran Pendapatan Belanja (APBK) 2020 yang saat ini masih dibahas bersama eksekutif dan legislatif juga harus fokus pada pelayanan publik.
"Ada dua pelayanan publik yang harus menjadi perhatian, yakni persoalan air bersih dan masalah sampah. Kalau pelayanan lain, kami rasa tidak ada masalah, semua sudah terlaksana dengan baik," kata Askhalani.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Kami terus mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat ekonomi masyarakat. Jangan sampai ekonomi masyarakat menurun sehingga menyebabkan kemiskinan dan penganggaran bertambah," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani di Banda Aceh, Rabu.
Oleh karena itu, sebut Askhalani, Pemerintah Kota Banda Aceh harus memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut aktivis antikorupsi itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan visi dan misi Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin.
"Visi dan misi pemberdayaan ekonomi umat ini harus diwujudkan. Pemberdayaan ini juga bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Ini menjadi penting untuk mencegah kemiskinan dan pengangguran," kata Askhalani.
Askhalani juga menyarankan Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun rencana induk yang memberi banyak dampak pada penguatan perekonomian masyarakat. Rencana induk tersebut juga akan memudahkan pelaksanaan program ekonomi yang bermuara pada pencegahan kemiskinan dan pengangguran.
"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apalagi Kota Banda Aceh sudah memiliki infrastruktur memadai dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Aceh," sebut Askhalani
Selain pemberdayaan ekonomi, Askhalani menyarankan Anggaran Pendapatan Belanja (APBK) 2020 yang saat ini masih dibahas bersama eksekutif dan legislatif juga harus fokus pada pelayanan publik.
"Ada dua pelayanan publik yang harus menjadi perhatian, yakni persoalan air bersih dan masalah sampah. Kalau pelayanan lain, kami rasa tidak ada masalah, semua sudah terlaksana dengan baik," kata Askhalani.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019