Pihak manajemen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) mengatakan keterbatasan pupuk bersubsidi yang diperoleh petani bukan disebabkan kelangkaan, tetapi adanya pengurangan alokasi dari pemerintah untuk tahun ini.
"PT PIM berkewajiban menyalurkan pupuk urea subsidi sesuai dengan kuota dari pemerintah, khusus untuk pupuk NPK Phonska bukan tanggungjawab PIM melainkan tanggungjawab PT Petrokimia Gresik," kata Manajer Humas PT PIM, Nasrun, kepada wartawan di Aceh Utara, Sabtu.
Baca juga: Petani Aceh Utara kesulitan peroleh pupuk bersubsidi
Dikatakan, stok pupuk pada lini 1 dan lini 2 di perusahaan itu masih mencukupi, namun khusus untuk pupuk jenis urea subsidi sudah disalurkan kepada petani sesuai dengan kuota yang diajukan pemerintah.
Alokasi pupuk dari pemerintah untuk 2019 ini terjadi pengurangan secara signifikan dibandingkan tahun 2018.
Baca juga: Pupuk urea langka di Langsa
Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Aceh 2019 sebanyak 229.000 ton, sementara pupuk urea bersubsidi yang dialokasikan untuk Aceh hanya 55.900 ton.
"Penurunan alokasi pupuk dari tahun 2018 ke tahun 2019 sangat signifikan, Aceh juga turun 30 persen dari alokasi tahun lalu. Hal ini berdasarkan luas lahan tanam hasil survey ATR/BPN 2018,” kata Nasrun.
Pada tahun 2018, tambah Nasrun, alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Aceh Utara sekitar 10.000 ton, namun pada tahun ini hanya 7.000 ton atau turun sekitar 30 persen.
Saat ini di beberapa kabupaten/ kota dan beberapa kecamatan memang sudah tidak bisa lagi disalurkan pupuk urea bersubsidi, karena sudah habis alokasinya.
"Stok pupuk urea subsidi di Aceh per tanggal 14 November 2019 sebanyak 25.115 ton yang terdiri dari gudang lini 1 PT PIM di Krueng Geukueh yaitu 18.050 ton, Gudang III Pidie 2.500 ton, Aceh Besar 1.125 ton, Nagan Raya 1.270 ton, dan Kutacane 2.170 ton. Jadi pupuknya tidak langka, hanya saja regulasi dan alokasinya yang terbatas," terangnya.
Untuk mengantisipasi ketiadaan pupuk urea subsidi itu, PT PIM telah mengajukan tambahan alokasi kepada pemerintah melalui Pupuk Indonesia untuk wilayah Aceh sebanyak 72.322 ton dari alokasi sebelumnya 55.900 ton atau bertambah sebesar 16.422 ton.
"Kita doakan saja agar relokasi ketiga dari Kementan (Kementerian Pertanian) RI dapat segera terbit dan alokasi tambahan itu segera terealisasi, sehingga para petani Aceh dapat menikmati kembali pupuk urea subsidi," demikian Nasrun.
Diberitakan sebelumnya, para petani wilayah timur Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sejak beberapa pekan terakhir, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih tinggi.
Biasanya petani kawasan itu kerap menggunakan pupuk bersubsidi jenis urea, SP-36 dan NPK Phonska pada tanaman padi mereka, namun saat ini yang paling banyak diburu adalah jenis urea maupun SP-36.
Petani berharap pemerintah dapat turun tangan agar ketersedian pupuk tetap terjaga menjelang musim tanam di wilayah timur Aceh Utara, seperti Kecamatan Tanah Jambo Aye, Langkahan, Seunuddon, Baktiya dan Baktiya Barat, sehingga tidak terganggu pruduksi padi di musim panen kali ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"PT PIM berkewajiban menyalurkan pupuk urea subsidi sesuai dengan kuota dari pemerintah, khusus untuk pupuk NPK Phonska bukan tanggungjawab PIM melainkan tanggungjawab PT Petrokimia Gresik," kata Manajer Humas PT PIM, Nasrun, kepada wartawan di Aceh Utara, Sabtu.
Baca juga: Petani Aceh Utara kesulitan peroleh pupuk bersubsidi
Dikatakan, stok pupuk pada lini 1 dan lini 2 di perusahaan itu masih mencukupi, namun khusus untuk pupuk jenis urea subsidi sudah disalurkan kepada petani sesuai dengan kuota yang diajukan pemerintah.
Alokasi pupuk dari pemerintah untuk 2019 ini terjadi pengurangan secara signifikan dibandingkan tahun 2018.
Baca juga: Pupuk urea langka di Langsa
Jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Aceh 2019 sebanyak 229.000 ton, sementara pupuk urea bersubsidi yang dialokasikan untuk Aceh hanya 55.900 ton.
"Penurunan alokasi pupuk dari tahun 2018 ke tahun 2019 sangat signifikan, Aceh juga turun 30 persen dari alokasi tahun lalu. Hal ini berdasarkan luas lahan tanam hasil survey ATR/BPN 2018,” kata Nasrun.
Pada tahun 2018, tambah Nasrun, alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Aceh Utara sekitar 10.000 ton, namun pada tahun ini hanya 7.000 ton atau turun sekitar 30 persen.
Saat ini di beberapa kabupaten/ kota dan beberapa kecamatan memang sudah tidak bisa lagi disalurkan pupuk urea bersubsidi, karena sudah habis alokasinya.
"Stok pupuk urea subsidi di Aceh per tanggal 14 November 2019 sebanyak 25.115 ton yang terdiri dari gudang lini 1 PT PIM di Krueng Geukueh yaitu 18.050 ton, Gudang III Pidie 2.500 ton, Aceh Besar 1.125 ton, Nagan Raya 1.270 ton, dan Kutacane 2.170 ton. Jadi pupuknya tidak langka, hanya saja regulasi dan alokasinya yang terbatas," terangnya.
Untuk mengantisipasi ketiadaan pupuk urea subsidi itu, PT PIM telah mengajukan tambahan alokasi kepada pemerintah melalui Pupuk Indonesia untuk wilayah Aceh sebanyak 72.322 ton dari alokasi sebelumnya 55.900 ton atau bertambah sebesar 16.422 ton.
"Kita doakan saja agar relokasi ketiga dari Kementan (Kementerian Pertanian) RI dapat segera terbit dan alokasi tambahan itu segera terealisasi, sehingga para petani Aceh dapat menikmati kembali pupuk urea subsidi," demikian Nasrun.
Diberitakan sebelumnya, para petani wilayah timur Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi sejak beberapa pekan terakhir, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga lebih tinggi.
Biasanya petani kawasan itu kerap menggunakan pupuk bersubsidi jenis urea, SP-36 dan NPK Phonska pada tanaman padi mereka, namun saat ini yang paling banyak diburu adalah jenis urea maupun SP-36.
Petani berharap pemerintah dapat turun tangan agar ketersedian pupuk tetap terjaga menjelang musim tanam di wilayah timur Aceh Utara, seperti Kecamatan Tanah Jambo Aye, Langkahan, Seunuddon, Baktiya dan Baktiya Barat, sehingga tidak terganggu pruduksi padi di musim panen kali ini.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019